Jika kita analisa secara logika, dalam setiap bangunan atau gedung -- gedung yang sangat tinggi tentunya memiliki banyak orang yang juga harus terpenuhi kebutuhannya setiap hari, khususnya kebutuhan primer seperti air yang digunakan untuk mandi dan minum. Maka dari satu gedung saja sudah menyedot banyak air dari dalam tanah apalagi di wilayah perkotaan Jakarta yang penuhi dengan bangunan yang menjulang sangat tinggi yang mungkin daya supply dari sumber daya alam akan habis, sehingga pasokan seperti air bersih dan udara bersih akan sulit didapatkan pada tahun -- tahun mendatang. Sudah banyak sekali program pemerintahan DKI Jakarta dalam mengurangi penggunaan transportasi dan air yang berlebihan. Salah satu contoh program yang di lakukan pada jalur transportasi adalah pemberlakuan ganjil genap plat kendaraan pada wilayah perkotaan Jakarta.
Selain itu, pembangunan transportasi umum seperti MRT dengan tujuan kenyamanan dalam menggunakan transportasi tersebut. Namun masih tetap saja banyak masyarakat atau penduduk sana yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena lebih hemat dan dapat digunakan ke banyak tujuan. Ini merupakan tantangan yang sangat sulit dari peerintahan dalam menjadikan suatu wilayah menjadi lebih baik dan sustainable. Aspek sosial yang juga sangat diperhatikan dalam urusan merencanakan karena mereka sendiri yang juga menggunakan sarana dan prasarana, sehingga harus di sosialisasikan rasa kepemilikan terhadap sarana dan prasarana serta kawasan yang nyaman untuk ditinggali.
Dari banyaknya permasalahan yang didapatkan di Kota Jakarta, Presiden Jokowi kembali menegaskan untuk segera memindahkan ibu kota agar tidak menambah permasalahan semakin banyak lagi, selain itu juga menjadikan sebuah negara yang memiliki pembangunan yang merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dirasakan oleh penduduk Indonesia.
Sebagai lokasi pengganti, Presiden Jokowi telah memilih Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser atas opsi yang diberikan oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan tinjauan langsung ke lokasi oleh Jokowi Dodo. Menurutnya, lokasi tersebut sangat cocok karena berlokasi persis di tengah -- tengah wilayah administrasi Negara Indonesia sehingga memudahkan dalam proses pemerataan pembangunan untuk masa mendatang. Lokasi kedua Kabupaten tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari beberapa wilayah, yaitu daratan, pantai, dan pegunungan.
Berdasarkan Profilnya, kutai memiliki luasan wilayah pantai sekitar 7,4 persen atau 202.281 hektar dari luas total kabupaten. Sedangkan luasan daratan memiliki luasan 30,73 dari luas total, kondisinya sangat baik yang memiliki air tanah yang sangat baik, dapat di aliri air, serta tidak mudah erosi. Untuk wilayah pegunungan memiliki luasan 36,83 persen dari luas total kabupaten wilayah ini sebagian memiliki wilayah yang di preservasi karena memiliki hutan lindung yang sangat luas, wilayah ini memiliki luas 1.004.055 hektar. Berdasarkan kondisi fisik Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara juga di lewati belasan aliran sungai yang juga memiliki fungsi transportasi. Profil Kabupaten Penajam Paser sebagian besar adalah wilayah daratan dengan luasan 3.060,82 km persegi dan lautan seluas 272,24 km persegi sehingga memiliki jumlah total wilayah seluas 3.333,06 km persegi.
Kenapa Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser dipilih sebagai calon ibu kota baru Indonesia, mungkin pertanyaan tersebut sangat penuh dengan pro dan kontra dari elemen masyarakat dan parlemen pemerintahan. Alasan kontra yang sering di utarakan ialah pulau kalimantan merupakan pulau dengan luas lima terbesar di dunia dan tentunya memiliki luas hutan yang juga luas sehingga Kalimantan di juluki sebagai paru paru dunia. Untuk itu jika sebagian wilayah disana dijadikan ibu kota maka akan banyak sekali perubahan lahan dari lahan hutan menjadi lahan pembangunan, yang mungkin dapat mengubah status wilayah tersebut bukan lagi wilayah hutan.
Ada juga alasan yang pro yang beranggapan bahwasannya sebagian besar wilayah Kalimantan tidak di lalui jalur aktivitas gunung berapi, sehingga disana sangat aman dan potensi bencana yang akan dirasakan di pulau tersebut sangat rendah. Selain itu dengan anggapan yang mendukung disana juga lokasi administratif berdasarkan perata Indonesia juga berada di tengah tengah Negara kita. Lalu, bagaimana pendapat menurut elemen perencanaan dari BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional?.
BAPPENAS sendiri sudah melakukan beberapa kajian tentang opsi yang diberikan untuk di jadikan sebagai ibu kota baru. Salah satu alasannya adalah dari pihak BAPPENAS sudah melakukan kajian selama 3 tahun terakhir karena atas wacana yang terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan analisanya, BAPPENAS telah melakukan kajian di tiga pulau, yaitu Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Pulau Kalimantan memiliki nilai yang unggul dari nilai -- nilai pulau lainnya karena yang utama adalah letak wilayah yang dan kondisi wilayah yang aman dari potensi bencana. Selain itu alasan lain keinginan untuk mewujudkan Indonesia sentris bukan Jawa sentris.
Oleh karena itu harus dibutuhkan banyak stake holder untuk melakukan kajian ulang terhadap lokasi yang sudah ditentukan agar dapat memberikan kebijakan yang berlaku bagi pihak investor dan perusahaan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan pembangunan yang dilaksanakan di Pulau Kalimantan. Untuk itu pewujudan ibu kota masa depan adalah smart, green, beautiful, dan sustainable. Ada beberapa urgensi yang harus diketahui dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota yaitu daya dukung, pertimbangan daya dukung di kaltim, kajian sosial budaya, pondasi hukum, dan skema pembiayaan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengusulkan beberapa alternatif , yakni 3 alternatif, yaitu yang pertama ibu kota tetap di Jakarta dan kawasan pemerintahan di sekitaran Istana dan Monas, kedua ibu kota berada di keresidenan Jabodetabek, dan ketiga berada di luar Pulau Jawa. Pada semua wacana yang telah ramai kemudian kembali luntur karena masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada awal tahun 2019 dan juga kesibukan presiden akan kampanye demi mendapatkan jatah yang kedua kalinya.
Setelah pemilihan umum presiden, Presiden Jokowi dengan wakilnya Kyai Ma'ruf Amin mendapatkan suara unggul di bandingkan pesaingnya dan kini kembali menjabat lagi menjadi presiden. Setelah pengangkatan Presiden baru, beberapa bulan kemudian sangat ramai isu dan wacana pemindahan ibu kota sehingga Presiden Jokowi Dodo dengan tegas menyampaikan pidato tersebut saat pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidato tersebut Presiden Jokowi menyinggung kuat atas usulannya untuk pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa dengan meminta izin kepada seluruh wakil rakyat pada kesempatan tersebut.
