(5) peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.
Dengan jumlah Kecamatan yang cukup banyak, sudah sepatutnya Simalungun membentuk komite yang bertugas menggalang dukungan baik dari masyarakat hingga pejabat ppemerintahan dan juga bertugas mengkaji hal appa saja yang perlu disiapkan untuk mencapai Pemekaran tersebut. .
Lihatlah Kabupaten Batu Bara yang sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Asahan, dengan modal 7 kecamatan mereka berhasil melakukan pemekaran dari kabupaten Asahan.
Isu yang dipakai mereka dalam wacana pemekaran itu sesuai dengan topografi wilayah mereka. Isu serupa juga dipakai dalam pemekaran Pakpak Barat yang memakai politik identitas sebagai isu utama dalam rencana pemekaran dari kabupaten dairi .
Namun berbeda dengan Simalungun yang tidak bisa menggunakan isu yang sama sebagai rencana pemekaran Simalungun. Hal ini dikarenakan Simalungun Hataran yang rencananya menjadi nama kabupaten baru di Simalungun adalah masyarakat yang majemuk, banyak terdapat etnis didalamnya.
Perlu kajian yang mendalam lagi untuk membahas Identitas Simalungun Hataran kelak apakah masih mengikuti kebudayaan Induk atau dengan kebudayaan Baru sesuai dengan kemajemukan tersebut.
Tulisan ini menjelaskan bahwa pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia tidak selalu terjadi karena motif dan pertimbangan seperti lazim dinyatakan dalam dokumen resmi, atau hasil analisis para ahli tentang adanya kepentingan elit lokal melakukan pemekaran daerah untuk menduduki jabatan di kabupaten/kota/provinsi pemekaran.Â
Tulisan ini menunjukkan bahwa politik etnisitas pun tidak kalah kuat memicu tindakan politik pemekaran daerah. Politik etnisitas dimaksud ialah politik yang terjadi dalam interaksi antara dua atau lebih kelompok etnis yang berbeda tetapi hidup bersama di dalam suatu masyarakat.
Para pihak yang terlibat dalam interaksi mengedepanka kelompok etnis dan identitas etnis mereka sebagai sumber daya politik masing-masing. Kesadaran akan identitas etnis dan penggunaan identitas etnis kolektif untuk tindakan politik merupakan kekuatan yang menyemburkan energi yang langgeng dan tidak habis-habisnya, serta tidak harus dengan kekerasan.
Ini tampak dalam perilaku politik etnisitas Orang Pakpak menghadapi Orang Batak Toba di Kabupaten Dairi: damai, bertahap, dan memiliki visi mendirikan masyarakat Pakpak Raya dalam bingkai provinsi. Apakah hal ini bisa terjadi di Simalungun?
Mari kita diskusikan :D
