Tantangan Geostrategis yang di Hadapi Indonesia
Salah satu tantangan utama geostrategis yang dihadapi Indonesia adalah konflik geopolitik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Kawasan ini merupakan wilayah yang sangat penting secara strategis dan ekonomis karena menjadi jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia, yang dilalui lebih dari sepertiga perdagangan global. Berikut penjelasan mengapa Laut Cina Selatan penting bagi Indonesia, wilayah ini berbatasan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Kepulauan Natuna. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam, seperti ikan dan cadangan minyak serta gas bumi (Sasvia 2019). Laut Cina Selatan Merupakan jalur utama pelayaran internasional dan perdagangan laut global. Adapun tantangan geostrategi yang dihadapi Indonesia, sebagai berikut:
- Tuntutan sepihak dari Tiongkok atas wilayah Laut Cina Selatan dengan "Nine Dash Line"-nya sering kali tumpang tindih dengan ZEE Indonesia.
- Munculnya ketegangan militer, seperti patroli kapal militer dan penjaga pantai asing di wilayah perairan Natuna.
- Ancaman terhadap kedaulatan wilayah, yang menuntut respons diplomatik dan militer yang bijak dan tegas dari Indonesia.
- Potensi konflik terbuka antara kekuatan besar (seperti Amerika Serikat dan Tiongkok) dapat mengganggu stabilitas kawasan dan memengaruhi posisi netral Indonesia dalam hubungan internasional.
Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia mengandalkan geostrategi maritim dan diplomasi aktif untuk mempertahankan kedaulatan serta mendukung penyelesaian konflik secara damai berdasarkan hukum internasional, terutama UNCLOS 1982 (Wahyu Setyo Adi 2020).
Selain konflik antarnegara, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai ancaman non-tradisional yang bersifat kompleks, tidak kasat mata, dan seringkali berdampak lintas sektor. Berikut penjelasan beberapa ancaman utama yang terjadi di Indonesia:
1. Terorisme
- Ancaman terorisme di Indonesia berasal dari kelompok radikal baik lokal maupun transnasional, seperti jaringan ISIS, Jemaah Islamiyah (JI), dan JAD (Jamaah Ansharut Daulah).
- Serangan teroris tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan ketakutan masyarakat, tetapi juga merusak citra Indonesia di mata dunia dan menghambat investasi serta pariwisata.
- Penanggulangan terorisme memerlukan pendekatan yang tidak hanya militer, tetapi juga melalui pendidikan, penguatan ideologi Pancasila, dan pelibatan masyarakat.
2. Kejahatan Lintas Negara
- Penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan perompakan laut.
- Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pelabuhan kecil dan garis pantai yang panjang, sangat rawan menjadi jalur transit dan operasi bagi sindikat kejahatan internasional.
- Kerja sama internasional dan penguatan penegakan hukum di wilayah perbatasan sangat penting untuk mengatasi ancaman ini.
3. Perubahan Iklim
- Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan kerusakan ekosistem laut dan hutan.
- Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terancam tenggelam, yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan potensi konflik atas sumber daya alam.
- Perubahan iklim juga memengaruhi ketahanan pangan dan energi nasional.
4. Pandemi Global
- Pandemi seperti COVID-19 menjadi pelajaran besar bahwa ancaman kesehatan bisa berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.
- Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sistem kesehatan, distribusi vaksin, serta koordinasi penanganan krisis.
- Ketahanan nasional harus mencakup kesiapsiagaan terhadap pandemi sebagai bagian dari strategi keamanan nasional yang komprehensif.
Implementasi Geostrategi dalam Kebijakan dan Program Nyata
     Wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar merupakan garda terdepan kedaulatan negara. Dalam konteks geostrategi, wilayah ini bukan hanya batas fisik teritorial, tetapi juga representasi kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menjadikan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas strategis. Berikut bentuk Upaya dan kebijakan nyata yang terjadi di Indonesia:
- Program Nawacita  masa pemerintahan Presiden Joko Widodo secara tegas menekankan "membangun Indonesia dari pinggiran" dengan memperkuat daerah perbatasan.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) aktif dalam mengoordinasikan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pos lintas batas negara (PLBN), listrik, air bersih, dan layanan publik.
- Pengembangan PLBN modern seperti di Entikong (Kalimantan Barat), Skouw (Papua), dan Motaain (NTT) yang dilengkapi fasilitas pelayanan terpadu, menjadi simbol kehadiran negara dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
- Revitalisasi ekonomi lokal juga dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses logistik agar masyarakat perbatasan tidak bergantung pada produk dari negara tetangga.
Pembangunan ini memiliki nilai strategis dalam mencegah infiltrasi ideologi asing, aktivitas ilegal lintas negara, dan memperkuat integrasi nasional (Iriansyah 2018).
