Intelektual Mati di Kota

Kota-kota besar tidak hanya menyumbang angka bagi hitungan gedung-gedung megah, kemewahan pusat bisnis belanja barang juga jasa. Bukan hanya perkara angka bagi keuntungan yang masuk di kantong segelintir elit investor plus 'pemerintah'. Namun di sisi lain, kota juga menyumbang angka bagi adanya sejumlah kekerasan, pembungkaman dan monopoli.

Pembangunan dan kekerasan ibarat dua sisi mata uang. Dalam pembangunan yang tidak kolaboratif serta berpihak, selalu ada tumbal. Kasus penggusuran dan konflik komunal hasil mutasi akibat perebutan akses publik antara pribumi versus pendatang, selalu menjadi catatan kelam pembangunan sebuah kota. Pada kota, gedung-gedung bertingkat nan megah seringkali berdiri di atas kuburan sumber-sumber penghidupan dan mimpi orang-orang kecil.  

Pula pada kota, tak jarang suara-suara yang berbeda di catat oleh negara bukan sebagai aspirasi melainkan provokasi. Kritik dilihat sebagai nama lain dari upaya instabilitas. Sementara, pembangunan membutuhkan stabilitas bagi kemulusan-kemulusan investasi. 

Instabilitas hanya akan menghambat pembangunan, dan mimpi menjadi kota besar akan sirna. Agar mimpi itu bisa menjadi kenyataan pilihannya hanya satu: kritik dibungkam dengan cara direpresi. Pada kota yang represif, kritik ibarat kepulan asap pabrik yang mengotori udara sehingga layak dibersihkan.

Pada awal abad ke 20, di Kota Batavia (sekarang Jakarta) sejumlah wilayah dibangun dengan identitas kelompok masing-masing: Kampung Arab, Kampung Cina (pecinaan), dll. Sekilas kategorisasi wilayah ini dilakukan agar mempermudah identifikasi. Namun bagi mesin-mesin sensorik yang bekerja di lembaga intelijen Hindia-Belanda, ini adalah ekses untuk kemudahan memeriksa dan memata-matai.

Beberapa kritik keras pada pemerintah kolonial Hindia-Belanda berakhir dengan penangkapan dan pengasingan. Pulau buruh menjadi saksi atas kebijakan itu. Sejumlah intelektual-pejuang seperti Soekarno dan Hatta pernah melewati musim-musim sunyi selama pengasingan di sana. Sebagian bahkan di buang tanpa melalui proses pengadilan.

Di balik perkembangan Kota Batavia, terdapat mesin-mesin sensorik kolonial yang bertugas memata-matai, adapula mesin polisional yang bekerja untuk membungkam kritik para intelektual.

Kota yang represif pun cenderung monopolistik. Ia cenderung anti-perbedaan, apalagi perbedaan itu mengancam kepentingan pembangunan. Pada kota yang monopolistik, perbedaan di lihat bagai sebentuk 'keanehan', ibarat Socrates yang berjalan tanpa alas kaki di tengah kota besar bernama Athena. Bagi Socrates itu bukan keanehan, tapi bagi ke-umum-an, apa yang dilakukan Socrates adalah sejenis keanehan. Kota cenderung mengikuti kehendak umum.

Persoalannya, apakah kehendak umum benar lahir dari 'kebanyakan' atau hasil monopoli tafsir atas nama dan demi kepentingan pembangunan kota. Dengan kata lain, penyeragaman terhadap keanehan tidak selamanya berasal dari kesepakatan semua orang, kebanyakan lahir dari segelintir orang.

Pada level ide dan imajinasi, monopoli terjadi secara sitematis dimana ide dan imajinasi atas kota dibangun dalam narasi yang searah. Desentralisasi hanya berlaku pada konteks pengelolaan administrasi-birokrasi, sedang sisanya terpusat: sentralistik. Termasuk memonopoli ruang publik (public sphere). Harapannya, ruang publik mestinya menjadi sarana komunikasi terbuka dan bersifat dialogis. Kenyataanya, kota yang monopolistik mempraktekan sebaliknya: statis dan cenderung eksklusif.