1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
- DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
- DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
- Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
- Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Cipta Kerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
 Hasil Pertemuan Presiden Prabowo dengan Media
Melansir dari pertemuan yang terjadi antara Prabowo dengan para awak media terkait hasil tuntutan 17+8 yang ditujukan kepada Prabowo menuai berbagai tanggapan. Bahwa jika disimak dalam siaran Mata Najwa terkait diskusi Prabowo dengan para media pada tanggal 6 September, tanggapan yang pertama atas tuntutannya adalah Prabowo akan membentuk tim investigasi independen atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 -- 29 Agustus. Prabowo juga menanggapi tuntutan tidak boleh adanya kriminalisasi demonstran sebab demonstrasi dilindungi dan dijamin oleh undang-undang selama prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Namun terkait tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil dianggap sebagai hal yang tidak masuk akal. Sebab pungkasnya, tugas TNI adalah menjaga rakyat dari ancaman apapun termasuk terorisme, kerusuhan, dan hal-hal yang negatif yang dapat terjadi dalam proses demonstrasi.
