Dana Banpol Ditambah, Angka Korupsi Merendah?

Banyak jalan bagi parpol untuk menambah dana kas partai tanpa harus minta tambahan kepada pemerintah. Misalnya mengutip iuran dari para kader yang duduk sebagai anggota legislatif terpilih yang ada di Gedung Parlemen.

 Anda tahu kan, gaji mereka sangat besar. Sementara biaya kegiatan dinas, termasuk turun ke masyarakat bawah, sudah dianggarkan oleh negara tanpa harus menyedot uang gaji.

Sikap merasa kurang, cukup atau bahkan menganggap lebih soal uang adalah kondisi mental manusia. Termasuk juga mental para petinggi partai politik. 

Jadi, tentang besaran dana Banpol bersifat relatif. Dianggap kurang ya pasti. Lagi pula siapa sich di dunia ini, baik itu perorangan maupun lembaga, yang tidak ingin selalu dapat tambahan dana.

Yang punya 10, inginnya 20. Sudah dapat 20, maunya nambah jadi 40… Eeeee, yang 40 ada di genggaman tangan, tetap saja masih gerayangan ke sana kemari hendak nyerobot yang 50. Demikian seterusnya tak kan pernah puas. Baru berhenti ya setelah pindah dari alam dunia ke alam akhirat alias meninggal dunia. Tapi kalau yang ada sekarang ini dianggap cukup, ya pasti bisa juga.

Sebagai akhir, saya usul agar besaran dana Banpol tetap Rp.1000,- dan bukan Rp.3000,- seperti usulan Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal. Sementara kelebihan yang Rp.2000 bisa dialihkan pada kebutuhan lain. 

Utamanya yang ada hubungan langsung dengan masyarakat. Misal kegiatan tentang kesadaran para pemilik suara akan pentingnya berperan aktif dalam mensukseskan pemilu. Langkah ini jauh lebih baik dibanding memanjakan partai politik.

Tidak memanjakan parpol dari segi dana, juga sama artinya dengan mendidik kemandirian. Akhirnya, parpol yang mandiri tentu lebih baik daripada parpol yang senantiasa menggantungkan dirinya pada bantuan pemerintah. 

Mengapa demikian, karena sikap parpol tak akan mudah di kooptasi apalagi di intervensi. Kedepan, saya kira parpol yang seperti inilah yang akan dicari oleh masyarakat.

Anda suka yang mana? Saya sich ya parpol yang mandiri itu. Dalam konteks ini, kalau perlu telorkan kebijakan tak ada tambahan dana parpol. 

Banyak dampak positif jika kebijakan demikian bisa keluar. Paling tidak, tokoh politik yang menggebu-gebu ingin mendirikan partai baru tapi minim akses dan fasilitas, bisa berpkir ulang. Tak sembarangan membentuk partai.