Sebagai manifestasi dari pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 1999: kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Sudah seharusnya kebebasan pers menjadi wujud yang nyata bagi kedaulatan rakyat dan berasaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
Namun, berdasarkan data advokasi AJI. Pelaku terbanyak terhadap kekerasan adalah Massa sebanyak 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Hal tersebut menunjukkan bahwa, kedaulatan rakyat hanya sebagai ungkapan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut.
Masih terdapat sekelompok “rakyat” yang tidak memberikan kebebasan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat. Begitu pun dengan aparat kepolisian yang berada di bawahnya sebanyak 57 kasus kekerasan.
Hal tersebut yang menjadikan kebebasan pers di Indonesia menjadi suatu permasalahan kompleks, dan undang-undang pun seakan tidak menjadi suatu payung yang melindungi jurnalis di Indonesia.
Hadirnya aturan-aturan yang melindungi kebebasan pers di Indonesia yang mana hukum bersifat mengikat terhadap pelaksananya, seharusnya menjadikan pers di Indonesia aman melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Namun, aturan yang dibuat bahkan tidak berpengaruh besar terhadap wujud kedaulatan rakyat tersebut. Dapat dikatakan keadaan pers di Indonesia “menciderai” kedaulatan rakyat.
Pemerintah memperbaiki kesalahan mereka dengan mengeluarkan undang-undang yang dapat melindungi kebebasan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, di dalamnya terdapat pasal-pasal yang membuat jurnalis merasa aman.
Dibandingkan dengan keadaan rezim Orde Baru. Era Reformasi dinyatakan “aman” bagi jurnalis akan tetapi terhitung sejak 2008 terdapat 720 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi (aji.or.id), dan tidak semua kasus diusut tuntas oleh penegak hukum. Era Reformasi belum aman bagi jurnalis, kebebasan masih dipertanyakan.
Melintasi berbagai era di Indonesia, dilihat dari kebebasan pers, memang Indonesia mengalami perkembangan perihal kebebasan pers.
