Pelajaran Mahal tentang "Compliance" dari Kasus Garuda Indonesia

Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan GCG saja tidak cukup, tetapi kuncinya ada pada tahapan selanjutnya yaitu KEPATUHAN atau Compliance,  sebagai arena yang mempertontonkan bahwa semua yang sudah di set-up dalam GCG dilakukan dengan taat dan setia dalam setiap aspek dan langkah pengelolaan perusahaan.

Kepatuhan pada organisasi  tidak saja hanya pada isu ini boleh dan itu tidak boleh dilakukan, tetapi mulai dari kesetiaan semua orang pada Visi dan Misi perusahaan, strategi, kebijakan, SOP, etika, hukum, dan bahkan perilaku keseharian terkait dengan kepentingan perusahaan. 

Mentolerir satu hal kecil saja, itu menjadi awal yang akan berakibat fatal bagi eksistensi dan masa depan dari perusahaan.

Sayangnya, kelemahan sebagian besar organisasi di negeri ini ada pada Compliance. Yang terjadi adalah semua aturan, hukum dan ketentuan hanya ada diatas kertas yang bagus dan disimpan di dalam file. 

Tetapi tidak ditemukan dalam praktek pengelolaan bisnis day by day business operation. Dan lebih tragis lagi, ini terus menerus terjadi sedemikian rupa sehingga menjadi culture yang terbangun tanpa disadari.

Nah, pada level ini, maka semua orang cenderung tidak compliance lagi, tidak patuh dan hanya demi kepentingan pribadi, kelompok bahkan lebih rusak lagi perusahaan menjadi arena perebutan kavling kepentingan material. 

Dan perusahaan hanya menjadi alat pemuas nafsu keserakahan material dan duniawi yang sifatnya sesaat. Dan ujungnya adalah maut bagi perusahaan, yaitu kematian atau kalau tidak mati benar, menjadi mati suri.

Nampaknya inilah yang sedang terjadi dalam tubuh salah satu BUMN milik republik ini, yaitu PT Garuda Indonesia yang sebenarnya menjadi kebanggaan bangsa ini. 

Tetapi, dia menjadi contoh yang sangat baik tentang kegagalan perusahaan dalam mengelola kepatuhan atau Compliance Management yang gagal.

Sungguh ironis memang, karena kasus yang melihat Garuda Indonesia kali ini menjadi puncak dari gunung es yang nampaknya sedang menggurita dalam tubuh perusahaan penerbangan ini.

Bayangkan saja, baru beberapa bulan yang lalu Garuda Indonesia mempertontonkan mis-management yang fatal, ketika dua orang anggota Dewan Komisaris tidak mau menandatangani laporan keuangan tahun buku 2018.

Dan seperti publik sudah memahami semua, setelah Menteri BUMN waktu itu turun tangan, akhirnya pada Agustus diumumkan kalau Garuda Indonesia bukan untung sekian triliun sesuai laporan keuangan awal, tetapi malah rugi dengan angka yang fantastis diatas Rp 2 triliun rupiah. Yang semula dicatat sebagai keuntungan.

Bersyukur negeri ini, karena waktu itu Menteri Keuangan SMI cepat bertindak, langsung membekukan badan hukum dua KAP yang mengaudit PT Garuda Indonesia. Dan Menteri BUMN juga bertindak cepat untuk meluruskan semua laporan  keuangan garuda secara benar.

Dan kali ini, Garuda bikin blunder yang maha dahsyat dengan memasukkan barang ilegal ke Indonesia, yaitu spare part dari Harley Davidson dan sepeda mewah yang diseludupkan dalam pesawat garuda yang baru dibeli dari Perancis.

Lagi-lagi negeri ini bersyukur karena kali Menteri BUMN lebih cepat bertindak dengan memecat orang nomor satu di PT Garuda Indonesia daari jabatan yang sangat terhormat yaitu Direktur Utama. 

Bagian ini menarik, karena walaupun Erick Thohir sudah meminta untuk mengundurkan diri sebelum dia memecat dengan tidak hormat, tetapi nampaknya Dirut Garuda tidak bergeming. 

Hmm... ERick Thohir dalam hitungan jam take action dan memecat. Ini sebuah tahapan manajamen yang sangat keren bagi seorang pengendali semua BUMN. 

Dua kejadian diatas merupakan indikator yang sangat kuat tentang Compliance Management dalam tubuh PT Garuda Indonesia tidak dijalankan dengan benar dan profesional. Bahkan jauh dari standar profesional level dunia misalnya.

Bahkan dua kejadian yang terjadi dalam kurun waktu 5 bulan terakhir merupakan indikator kuat bahwa sesungguhnya selama ini, PT Garuda Indonesia tidak dikelola secara GCG dan jauh dari profesional sebagai tuntutan dari perusahaan yang sudah Go Public.

Pada level ini, Manajemen Garuda Indonesia sesungguhnya telah mencederai keadilan publik terutama pemegang saham Garuda, dan publik yang selama ini setia menggunakan jasa garuda, bahkan sebagai BUMN juga mengkhianati kepentingan publik sebagai penunjang kemajuan pembangunan bangsa ini.

Harus dimengerti bahwa era sekarang ini merupakan eranya Complince Management. Perusahaan akan sukses kalau mampu menjadi dan memelihara kepatuhan dalam segala hal. 

Karena sesungguhnya yang dipertaruhkan ketika perusahaan tidak patuh adalah reputasi dan masa depan perusahaan. Bayangkan kalau sebuah perusahaan rusak reputasinya, maka dia tidak akan dipercaya lagi oleh pelanggan, market dan semua stakeholder nya.

Di industri finansial dan perbankan misalnya, kepatuhan menjadi kunci yang mengikat segala proses manajemen yang dilakukan. Sehingga kepercayaan nasabah akan semakin terpelihara dan semakin kuat dari waktu ke waktu. 

Nasabah tidak lagi kuatir bahwa dananya tersimpan dengan aman dan nyaman disana. Tidak saja aman, tetapi juga memberikan hasil yang memuaskan untuk jangka panjang. 

Oleh kerananya, tindakan Menteri BUMN, Erick Thohir patut di apresiasi dengan dua jempol, karena dia sedang memberikan pelajaran kepada siapapun tentang kepatuhan itu. 

Tentang pemahaman bahwa compliance management pengikat semua hal yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai kesuksesan yang maksimal.

Menerapkan kepatuhan oleh semua karyawan dalam perusahaan harus dimulai dari Top Executive nya dan bukan dara OB atau karyawannya. Seorang CEO atau BOC yang sangat patuh, sangat compliance, maka semua bawahannya akan mengikutinya.

Sebagai teladan dan role model. Tetapi sebaliknya, seorang CEO yang sangat longgar, tidak patuh dan sering menggunakan improvisasi di luar koridor GCG, maka perusahaan akan hancur pelan-pelan.

BUMN yang dimiliki negeri ini sebanyak 142 unit bisnis dengan total aset kelola an sekitar 8000 triliun rupiah, dengan jumlah karyawan jutaan orang, tidak bisa lagi dikelola dengan hanya rumusan GCG yang sangat indah di atas kertas dan disimpan dalam lemari besi. Tetapi yang dibutuhkan adalah tangan kuat para CEO dan Komisaris atau BOC dibutuhkan untuk mendorong semua orang compliance.

Apalagi PT Garuda Indonesia yang sudah Go Public sejak 2011, harusnya semua rumusan GCG dilakukan secara taat dan konsisten. Tetapi nampaknya hingga kini tidak berubah. 

Lihat saja harga saham Garuda di Bursa Efek Indonesia, yang ketika di IPO yang berharga Rp 650 per lembar, hingga hingga juga tidak pernah lagi melewati angka itu. Paling banter bergerak disekitar harga Rp 400-an, dan melorok ke angka Rp 200-an rupiah.

Nampaknya Garuda belum bertobat. Misalnya saja kegagalan IPO pada tahun 2011 dimana saat IPO hanya terserap sekitar 35% sahamnya, atau undersubscribed, sehingga konsorsium underwriternya kerja keras menalangi sisanya 65%. 

Sebab investor tidak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada garuda ini sebagai perusahaan plat merah milik pemerintah. 

Semoga kejadian pemnyeludupan ini menjadi antiklimiks agar Garuda berubah secara revolusioner dibawah kendali Menteri BUMN Erick Thohir!

Yupiter Gulo, 6 Desember 2019