Menolak kehadiran orang lain dalam sebuah kemenangan sendiri wajar-wajar saja, apalagi kalau yang masuk itu adalah musuh politik yang dikalahkannya. Memangnya gampang menjadi pemenang? Lalu yang kalah "minta masuk menjadi bagian dari pemenang itu dengan mudahnya". Hmm, tunggu dulu.
Nampaknya itulah yang sekarang sedang dialami oleh sejumlah petinggi Parpol dalam koalisi Kabinet Indonesia Kerja yang mengantarkan Jokowi dan Ma'ruf menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Hasil jerih payah berdarah-darah selama setahun, masak begitu saja direlakan diambil oleh orang lain yang dikalahkan dalam kompetisi. Tentu sangat menyakitkan, dan apapun akan dilakukan agar hak itu tidak diambil orang lain.
Ini namanya sudah menyangkut harga diri sebagai petarung. Yang menang harus tetap menjadi pemenang dan kalah tetap menjadi pecundang. Ini bahasa kompetisi yang fair. Dan karenanya yang kalah ya sudahlah, tetap kalah dan jalani kekalahan itu sebagai cambuk dan motivasi memperbaiki diri dan performa selanjutnya. Ya sudah begitu saja koq!
Sebagai Parpol pendukung menuntut jatah kursi dalam Kabinet Kerja Jilid II Jokowi. Dan itu sah-sah saja, juga etis, dan proporsional. Justru kalau tidak mendapatkan jatah kursi itulah yang tidak etis. Bukan soal harus dapat atau tidak dapat kursi. Tetapi itu namanya hak. Baru itu namanya game is fair.
Konsekuensinya apabila tidak dipenuhi tentu saja menjadi sumber persoalan baru dalam tubuh pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan. Akan menjadi duri dan bisul yang setiap saat akan meledak. Dan karenanya akan menjadi arena untuk tawar menawar hingga memuaskan semua kepentingan yang ada.
Puan Maharani betul, untuk jatah kursi dalam KIK itu menjadi hak prerogatif Jokowi dan Ma'ruf sebagai RI-1 dan RI-2. Dan Jokowi juga sudah menjelaskan kalau sedang menunggu usulan nama nama calon Menteri dari Parpol koalisi, hanya saja sampai kini belum ada yang memasukan usulan.
Situasi terasa menjadi tegang, karena dinamika politik yang dilakoni oleh petinggi Parpol seperti PDIP seakan memberi ruang bagi Parpol yang kalah koalisinya.
Nah, dibagian inilah muncul dilema. Kepentingan mana yang hendak diutamakan. Apakah kepentingan masing-masing Parpol, atau kepentingan koalisi kunci saja, atau kepentingan lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara untuk jangka panjang.
Kabinet Kerja menjadi Ujian Bagi Jokowi-Ma'ruf Amin
Susunan dari Kabinet Kerja jilid 2 Jokowi akan menjadi pengikat seluruh penyelesaian persoalan keretakan dalam KIK. Dengan memberikan ruang yang wajar nan proporsional bagi semua kepentingan yang ada agar perjalanan lima tahun kedepan lancar adanya.
Membaca pesan Jokowi bahwa dengan koalisi dalam KIK sudah lebih dari cukup untuk jawaban segala persoalan kebutuhan kabinetnya. Dengan kata lain, porsi kursi Menteri hanya bagi anggota koalisi ditambah dengan unsur profesional secara berimbang.
