Oposisi adalah jendela bagi kamu.
Oposisi adalah jendela bagi kami.
Tanpa oposisi: sumpek.
Tanpa oposisi: kamu akan terasing dari kami
Tanpa oposisi, akan kamu dapati gambaran palsu tentang dirimu.
Tanpa oposisi kamu akan sepi dan onani.
Oleh : WS Rendra, Pelopor Jogja, 10 Oktober 1971
Kutipan diatas merupakan narasi bait terakhir dari puisi yang ditulis oleh WS Rendra dengan judul Hak Oposisi, pada sekitar 48 tahun yang lalu, ketika rezim Orde Baroe sedang menancapkan kuku kekuasaannya memimpin negeri ini hingga 32 tahun sebelum tumbang pada tahun 1998.
Kini, setelah Indonesia menikmati era reformasi dua puluh tahun pesan heroik politik dari Rendra mendapatkan ruang yang penuh makna ketika Jokowi memenangkan kompetisi Pemilihan Presiden 2019, bahkan juga koalisi pendukungnya di wilayah legislatif menjadi penguasa perolehan kursi di DPR.
Pesan Hak Oposisi yang dinarasikan oleh budayawan WS Rendra, seakan mempengeringati para pelaku demokrasi di republik ini, paling tidak, agar tidak mengulang apa yang sudah dilakukan oleh Soeharto selama memimpin Indonesia sebagai "Penguasa" tunggal yang nyaris tidak bisa tersentuh.
Pemahaman ini, begitu serius ketika hampir semua Partai Politik peserta Pemilu lalu berbondong-bondong untuk merapat ke Jokowi agar menjadi bagian dari koalisi dalam kabinet kerja jilid II Jokowi--Ma'arif Amin.
Apa yang terjadi kalau pada akhirnya semua menyatu dalam gerbong pemerintah?
Jawaban dari Rendra menjadi penting, yaitu sumpek, kamu akan terasing dari kami, akan kamu dapatkan gambaran palsu tentang dirimu, akan sepi dan onani.
Kesimpulan Rendra benar, tanpa oposisi hidup menjadi tidak sehat, dan efektif, dan sangat mungkin akan terjadi berbagai penyimpangan dalam menggapai tujuan akhir dari negeri ini.
Sebab, refleksi Rendra dalam puisis Hak Oposisi ini merupakan gambaran nyata yang di pertontonkan oleh penguasa Orde Baru yang di ujungnya tidak baik, tidak sehat, dan membuat bangsa ini menjadi semakin jauh dari mimpi dan cita-cita luhur pendiri bangsa ini.
Demokrasi sebagai  terminologi magis yang dipakai saat ini untuk mengelola dinamika politik Indonesia setelah Pemilu 2019 dan dalam rangka Jokowi sebagai Presiden RI terpilih 2019-2024, harusnya tidak boleh "mengulang kesalahan masa lalu selama era orde baru". Kendati tidak persis sama bentuknya, tetapi jiwanya sama, yaitu homogenitas, menjadi sepi dan beronani sebut WS Rendra.
Demokrasi yang berkualitas membutuhkan oposisi yang sepadan dan kuat untuk menjdi batu ujian terhadap semua keputusan, kebijakan dan strategi politik yang diambil oleh penguasa. Tanpa ada kelompok oposisi maka tidak ada lagi jendela yang bisa dipakai untuk melihat keberadaan pemerintahan yang berkuasa. Artinya, yang terjadi adalah "Paduan Suara" yang nyaris menyeragamkan semua tanpa ada yang membantah. Dan lebih parah lagi, ketika penyimpangan yang dilakukan secara berjamaah karena hanya demi kepentingan semua orang dalam gerbong yang sama.
Presiden Jokowi sendiri menyadari begitu pentingnya hadir oposisi untuk menguji dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia lima tahun kedepan.
Adakah Parpol yang berani menjadi oposisi bagi gerbong Jokowi? Harusnya ada, kalau tidak ada maka nubuatan yang puisiskan oleh WS Rendra bisa menjadi kenyataan "pahit" selama 5 tahun kedepan.
Menjadi oposisi saat ini tidaklah mudah dan bahkan sangat berat, mengingat "Koalisi Kabinet Kerja Jokowi sudah sangata besar, lebih dari 65%" dilihat dari sisi penguasaan jumlah kursi di legislatif.
Namun, tentu saja oposisi tidak ditentukan dari jumlah kursi di dalam legislative, tetapi kualitas peran dan fungsi oposisi itu yang jauh lebih utama. Dalam kerangka itu, pesan atau semacam syarat menjadi oposisi dari Jokowi yang diumgkapkan di SICC 14 Juli 2019 dalam pidato politik Visi Indonesia, menjadi penting, 3 syarat oposisi yang berkualitas, yaitu :
- Pertama oposisi tidak boleh menimbulkan dendam
- Kedua oposisi tidak boleh menimbulkan kebencian
- Ketiga oposisi tidak boleh menyertai hinaan, cacian dan makian
Dengan lain perkataan, oposisi harus sungguh-sungguh berperan aktif dan pro aktif untuk mengawal pemerintahan yang berkuasa dengan mengkritisi keputusan dan kebijakan yang tidak pro pada kepentingan bangsa dan negara maupun terhadap penrwujudan visi dan misi serta cita-cita luhur bangsa Indonesia di masa depan.
Seharusnya, secara tidak langsung masyarakat pada umumnya juga menjadi oposisi bagi pemerintahan yang berkuasa, terutama ketika jalannya penyelenggaraan negera dan pembangunan keluar dari rel yang benar sesuai dengan undang-udnang dan hukum yang berlaku.
Ketika sejumlah Parpol mengambil peran sebagai Oposisi bagi rezim yang berkuasa, sesungguhnya dibelakangnya juga rakyat ada sebagai penyambung pikiran, hati dan suara rakyat demi jalannya pembangunan di rel yang benar.
Dari perspektif demikian, maka Hak Oposisi menjadi kebutuhan dalam demokrasi yang semakin baik dan kuat. Dan dengan demikian, negara akan kuat dan maju dengan sehat.
Kalau demikian, adakah dan siapakah Parpol yang bersedia menjadi oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Maa'aruf Amin selama 5 tahun kedepan ?
YupG. 21 Juli 2019
