Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Komplikasi Defisit BPJS Kesehatan

15 November 2019   19:01 Diperbarui: 16 November 2019   03:45 176
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi lorong rumah sakit. (shutterstock via kompas.com)

Kedua: jawabnya juga masih bisa. Dengan menggunakan pendekatan tanggung jawab etik kekuasaan, untuk menerjemahkan bentuk perlindungan dan jaminan bagi sektor kesehatan secara lugas.

Penjelasannya, pemerintah diserahi kewenangan untuk mengatur dan mengelola, guna menyelesaikan persoalan publik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk itu, pemangku kuasa harus bekerja keras mencari solusi terbaik, karena itulah beban tugasnya.

Makna yang muncul dengan pendekatan ini, bahwa ketika program ini terkait hajat publik langsung, bahkan berhadapan dengan konsekuensi sakit, kesakitan bahkan kematian, maka negara harus hadir dan tidak berlepas tangan. Menciptakan serta memastikan prinsip keadilan -equity, lebih dari sekedar persamaan -equality.

Diantara opsi model solusi tersebut, manakah yang akan dipilih? Karena pilihan kebijakan akan mencerminkan bagaimana kekuasaan menempatkan kepentingan publik, apakah hanya sekedar pelengkap penderita bagi legitimasi semata, atau akan ditempatkan sebagai entitas yang berdaya serta dimuliakan sebagai pemilik kedaulatan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun