Dalam sebuah rapat strategis yang melibatkan para direksi BUMN Karya, Kevendra Soemantri, yang menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Pengawasan Program Prioritas Nasional, menyampaikan pesan tegas terkait pentingnya integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang dikelola oleh BUMN Karya. Kevendra menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak main-main dalam memastikan bahwa setiap proyek strategis, khususnya yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), berjalan sesuai jalur, tepat sasaran, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang.
"Bapak Presiden Prabowo tidak main-main, saya tegaskan di sini jangan ada yang aneh-aneh, jangan ada permainan yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap BUMN Karya. Semua mata sekarang tertuju pada kinerja BUMN Karya karena ini menyangkut kredibilitas pemerintah," tegas Kevendra dalam rapat tersebut (sumber: Detik.com, 6 Maret 2025).
Teguran keras Kevendra bukanlah tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BUMN Karya kerap menjadi sorotan akibat masalah keterlambatan proyek, pembengkakan anggaran, hingga indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan konstruksi. Pemerintahan Prabowo Subianto yang mengusung tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, menempatkan akuntabilitas proyek strategis sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah.
Kevendra mewakili sikap tegas Presiden Prabowo yang menginginkan agar BUMN Karya menjadi garda terdepan dalam membangun infrastruktur berkualitas yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang, meningkatkan konektivitas, dan membuka lapangan kerja. "Kita bukan sekadar membangun, tapi membangun dengan benar, sesuai kebutuhan rakyat, tanpa mark-up, tanpa permainan," tegas Kevendra (sumber: Kompas.com, 6 Maret 2025).
Pemerintahan Prabowo menyadari bahwa BUMN Karya memegang peranan kunci dalam mengimplementasikan PSN yang mencakup pembangunan jalan tol, bendungan, bandara, hingga proyek infrastruktur strategis lainnya. Oleh karena itu, Prabowo melalui tim pengawasannya, termasuk Kevendra, menempatkan sistem pengawasan berlapis agar setiap tahapan proyek mulai dari perencanaan, tender, hingga eksekusi di lapangan, benar-benar terkontrol.
Kevendra juga menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi direksi, komisaris, ataupun jajaran manajemen BUMN Karya yang terlibat dalam praktik penyimpangan. "Kalau Anda main-main dengan proyek pemerintah, apalagi menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka Anda yang akan berhadapan langsung dengan Presiden Prabowo. Saya pastikan beliau sangat serius soal ini," ujarnya (sumber: CNN Indonesia, 6 Maret 2025).
Selain pengawasan ketat, Kevendra juga mendorong efisiensi operasional dan inovasi di tubuh BUMN Karya. Pemerintah mendorong BUMN Karya untuk lebih kompetitif, menggunakan teknologi konstruksi modern, serta memaksimalkan potensi penggunaan produk-produk lokal untuk memperkuat rantai pasok domestik. Menurut Kevendra, "Kita tidak hanya bicara cepat selesai, tapi juga bicara kualitas, harga yang kompetitif, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar proyek" (sumber: Tempo.co, 6 Maret 2025).
Kehadiran dan ketegasan Kevendra Soemantri dalam mengawal BUMN Karya mencerminkan keseriusan pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperbaiki tata kelola proyek-proyek infrastruktur nasional. Prabowo memahami bahwa keberhasilan PSN bukan hanya diukur dari berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi juga dari kualitas, transparansi, serta manfaat langsung yang dirasakan rakyat.
Dalam konteks ini, BUMN Karya tidak lagi sekadar berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai representasi wajah profesionalisme dan integritas pemerintah. Dengan pengawasan ketat, penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance), serta reformasi manajemen di tubuh BUMN Karya, diharapkan seluruh PSN berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Pernyataan tegas Kevendra menjadi alarm keras bahwa era "asal jalan" sudah berakhir. Di bawah pemerintahan Prabowo, setiap rupiah yang digelontorkan untuk proyek infrastruktur harus benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
