Mohon tunggu...
Yose Revela
Yose Revela Mohon Tunggu... Content Writer

YNWA. Wonosobo, 14 Juli 1992 yoserevela@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Pilihan

Menyoal Kebijakan Baru Pemerintah

12 Mei 2020   17:50 Diperbarui: 13 Mei 2020   23:15 78 2 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Menyoal Kebijakan Baru Pemerintah
Ilustrasi: Tribunnews.com

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, ada banyak larangan untuk berkegiatan di tempat umum, terutama yang mengumpulkan banyak orang, misalnya beribadah, mudik dan bekerja. 

Tujuannya, agar mata rantai penyebaran virus Corona bisa diputus. Secara garis besar, larangan ini merupakan gambaran umum dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Setelah sebelumnya hanya berlaku di wilayah Jakarta, kebijakan PSBB lalu diberlakukan secara nasional. Akibatnya, kelancaran aktivitas di berbagai bidang, seperti pendidikan, transportasi, dan perdagangan terhambat. Beruntung, sektor vital seperti logistik masih beroperasi normal. Alhasil, situasi tetap kondusif.

Tapi, pada Senin,(11/5), seperti dilansir Kompas.com, pemerintah membuat satu kebijakan yang cukup kontroversial, yakni membolehkan warga berusia di bawah 45 tahun beraktivitas seperti biasa. Keputusan ini disampaikan Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui video conference.

Tanpa bermaksud untuk menjadi malas, akibat terlalu lama bekerja di rumah, saya melihat kebijakan ini ada, tapi bukan untuk dituruti, apalagi dijalankan. Alasannya sederhana, kebijakan ini sangat tidak masuk akal, dan kurang bertanggung jawab.

Disebut tidak masuk akal, karena kebijakan ini ada, di tengah belum redanya pandemi. Bukan hanya itu, kebijakan ini ada, saat kasus transmisi lokal virus Corona sudah mulai merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Jika kasusnya sudah nol, kebijakan ini layak diberlakukan.

Pola pikir "ajaib" di balik kebijakan ini  terlihat, dari realitas yang ada di lapangan. Bagi mereka yang punya kendaraan pribadi, mungkin tidak masalah, walaupun tetap akan kebingungan karena ada kebijakan PSBB.

Bagi yang menggantungkan diri pada transportasi umum atau daring, ini jelas masalah besar. Ojek online sedang dilarang beroperasi, sementara moda transportasi lain jumlah armadanya dibatasi, bahkan ada yang tidak beroperasi sama sekali. Jadi, sangat tidak masuk akal jika kebijakan ini dijalankan.

Jika alasannya untuk "mencegah terjadinya PHK", rasanya ini juga kurang masuk akal. Malah, kebijakan ini terkesan seperti "gali lubang tutup lubang", karena pemerintah sendiri mencatat, per April 2020, ada 1,94 juta tenaga kerja di PHK akibat imbas pandemi Corona.

Andai semua aktivitas bisnis dan besaran gaji pekerja sudah normal, alasan ini masuk akal. Masalahnya, aktivitas banyak sektor masih terhambat, dan para pekerja masih harus rela mendapat gaji yang nilainya terus disesuaikan (kalau tak mau dibilang dipotong), bahkan ada juga yang tak dibayar sepeserpun.

Jelas, jika alasan "mencegah terjadinya PHK" masih digunakan, ini adalah satu blunder fatal. Bukannya memperbaiki, justru kerusakan lebih parah yang akan didapat, karena pelaku usaha akan dipaksa menanggung biaya dan kerugian lebih besar, sementara para pekerja akan semakin menderita.

Saat pemasukan terus berkurang, pengeluaran justru bertambah. Jika terus dibiarkan, perusahaan akan kolaps, dan angka PHK akan meningkat. Jika para pekerja dengan pemasukan harian ikut dimasukkan dalam hitungan, bisa dibayangkan seberapa besar lubang yang menganga.

Pertanyaannya, jika nantinya timbul kegaduhan dan masalah sosial, akibat penerapan kebijakan ini, apakah pemerintah akan sepenuhnya bertanggung jawab? Jujur saja, saya meragukan, karena kebijakan ini justru menampilkan mentalitas "tak mau rugi", tanpa memikirkan dampak yang lebih luas.

Dengan cara berpikir pendek seperti ini, tentu efek domino jangka panjang tak masuk hitungan. Sebagai seorang pekerja, saya cukup merasakan seberapa rumit situasi saat ini. Mengingat segala ketidakpastian yang ada, kebijakan ini tidak mungkin saya turuti begitu saja.

Di sini, terbersit satu pertanyaan di hati saya, apakah si pembuat kebijakan ini tidak sedang mengalami kesulitan, pemotongan gaji, atau problem lainnya akibat pandemi Corona? Jika ya, maka ia tidak tahu, kebijakan macam apa yang sedang ia buat. Jika dibuat tanpa memahami keadaan sesungguhnya dengan baik, sebuah kebijakan hanya sebuah lelucon. Jelas, lelucon bukan perintah untuk dituruti.

Pada akhirnya, sebagai seorang rakyat biasa, saya hanya bisa berharap, pemerintah mampu berpikir, dan membuat kebijakan dengan kepala dingin, terutama dalam situasi seperti sekarang. Jangan sampai, hanya karena "tak mau rugi", rakyat dikorbankan, dan yang didapat justru kerugian yang lebih besar. Lagipula, tugas pemerintah di masa sulit seperti sekarang seharusnya mengayomi dan menjamin kondusifitas, bukan malah cuci tangan karena tak mau rugi, dan membuat kegaduhan.

VIDEO PILIHAN