Presiden takut dimakzulkan, menteri takut diganti, dan partai takut kehilangan kekuasaan.
Dalam artikel Fobia Ulat Bulu, F. Rahardi menjelaskan kondisi pemerintahan Indonesia yang serupa dengan fobia masyarakat terhadap ulat bulu. Masyarakat menganggap meningkatnya populasi ulat bulu sebagai masalah besar meskipun ulat bulu tidak merugikan masyarakat, tetapi malah menguntungkan. Kursi pemerintahan yang terus berganti dianggap sebagai masalah besar bagi mereka yang berada di kursi tersebut. Presiden takut dimakzulkan, menteri takut diganti, dan partai takut kehilangan kekuasaan. Mereka melakukan segala upaya untuk tidak kehilangan hak-haknya bahkan hingga merugikan masyarakat.
Sebuah editorial yang diunggah di tempo menjelaskan bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan perkara kecil. Masalah pagar laut ilegal menjadi sorotan masyarakat karena proses hukum dan penyelesaian masalah yang lama. Badan-badan pemerintahan yang saling melempar tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini mengakibatkan proses hukum lama dan tidak jelas. Apalagi kasus yang berkaitan dengan pemasangan patok-patok bambu sepanjang 30,16 kilometer sejak 2023 itu melibatkan banyak orang yang dapat dimintakan keterangan. Ketidakmampuan Polri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi kasus ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah.
Budiman Tanuredjo menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia pada saat ini sudah kehilangan teladannya dalam mengutamakan kepentingan rakyat. Sumpah DPR yang disebut setiap anggota DPR sudah dianggap sebagai formalitas. Kasus revisi UU Pilkada menjadi salah satu contoh ketidakpatuhan DPR terhadap sumpah yang mereka sebutkan. Pemerintahan Indonesia sudah kehilangan tokoh-tokoh teladan yang berintegritas seperti Hatta, Agus Salim, Nurcholish Madjid, Buya Ahmad Syafii Maarif, Gus Dur, Â dan IJ Kasimo.
Tunjangan DPR yang begitu tinggi dibandingkan dengan UMR masyarakat yang begitu rendah menjadi salah satu contoh dari ketidakadilan di Indonesia.
Ketiga artikel tersebut memiliki satu hal yang sama yaitu ketidakpuasan pada pemerintah Indonesia. Dalam ketiga kasus, pemerintah ditunjukkan sudah tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat. Kepentingan individu-individu dalam pemerintahan menjadi kepentingan utama bagi mereka. Mereka takut kehilangan kursi bahkan rela mengorbankan rakyat demi kursi yang rakyat berikan kepada mereka. Ketidakpuasan yang berlebihan pada rakyat mengakibatkan peristiwa yang serupa dengan peristiwa 1998 untuk terjadi lagi. Demo besar yang dilakukan rakyat pada awal September 2025 merupakan peristiwa tersebut.
Dalam upaya memperbaiki pemerintahan Indonesia, rakyat menghendaki tuntutan 17+8. Tuntutan yang begitu banyak menjadi sebuah evaluasi untuk kinerja pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi masyarakat. Demo besar, aksi penjarahan, dan tuntutan 17+8 menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak puas dengan pemerintahan Indonesia pada masa ini. Tunjangan DPR yang begitu tinggi dibandingkan dengan UMR masyarakat yang begitu rendah menjadi salah satu contoh dari ketidakadilan di Indonesia.
Akan tetapi, tuntutan ini belum sepenuhnya dikabulkan oleh pemerintah. Belum sepenuhnya tuntutan 17+8 ditindaklanjuti oleh pemerintah. Para anggota DPR juga belum semuanya bertanggung jawab akan kesalahan mereka. Bahkan terdapat beberapa anggota yang pergi ke luar negeri untuk menyelamatkan diri dan menghindari tuntutan dari masyarakat.
Pemerintahan Indonesia sudah kehilangan tokoh-tokoh teladan yang berintegritas seperti Hatta, Agus Salim, Nurcholish Madjid, Buya Ahmad Syafii Maarif, Gus Dur, Â dan IJ Kasimo.
Dengan demikian, Indonesia memerlukan sosok pemerintah yang berintegritas seperti sosok-sosok di masa lampau. Pemerintahan Prabowo sudah mulai dengan langkah yang tepat dengan mengabulkan tiga tuntutan. Prabowo sebagai presiden Indonesia pada masa ini perlu menjadi sosok pemerintah tersebut. Dalam waktu yang penuh dengan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan, Prabowo perlu mencari cara untuk menyatukan tujuan dari masyarakat dan juga pemerintahannya.
