Mengawali pelaksanaan RPJMN 2020-2024, tema pembangunan pada RKP 2020 adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pertumbuhan berkualitas. Tema ini sejalan dengan tahapan dan prioritas pembangunan pada RPJMN periode terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian SDM berkualitas dan berdaya saing menjadi faktor pendukung penting dalam pembangunan kedepan.
Berkenaan dengan hal tersebut, World Economic Forum pada 2018 silam melansir indeks daya saing Indonesia sebagai negara dengan pasar berkembang. Indonesia menempati posisi diatas Filipina, India, Turki, Afrika Selaran, Brasil dan Argentina dengan angka indeks sebesar 64,94. Hal ini tentu saja menjadi pencapaian tersendiri dari segi daya saing Indonesia di kancah global.
Dalam laporan 5 tahun capaian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019 disebutkan bahwa pariwisata adalah "Primadona". Sektor pariwisata menjadi andalan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian, terutama bagi ekonomi lokal dan penerimaan devisa. Hal ini mengakibatkan daya saing pariwisata Indonesia terus meningkat.
Sebagaimana dijelaskan dalam RKP 2019, pemerintah memperhatikan kerangka pelaksanaan perencanaan pembangunan diantaranya yaitu kerangka pelayanan umum dan investasi yang merupakan perencanaan kegiatan pemerintah dan swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat melalui program dan kegiatan prioritas. Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi semakin membaik.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Â melansir adanya pergeseran investasi ke sektor tersier. Kementerian PPN/Bappenas juga menjelaskan terkait kegiatan prioritas bahwa "Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata termasuk wisata alam yang didukung Penguatan Rantai Pasok" merupakan bagian dari Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.
Prioritas nasional peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pariwisata dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang disumbangkan oleh peningkatan produksi dan ekspor di sektor pariwisata. Hal ini juga dapat mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya mendorong pemerataan ekonomi antar wilayah dan tingkat pendapatan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur melalui tingkat kemiskinan. Pemerintah terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan yaitu pengurangan beban dan peningkatan pendapatan masyarakat. Diperlukan bridging program dari strategi kemiskinan yang berbasis bantuan pengurangan beban masyarakat miskin ke strategi peningkatan pendapatan untuk masyarakat miskin dan rentan agar lebih optimal. Peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik.
Pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan di masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah. Program pembangunan dalam dimensi pemerataan dan kewilayahan merupakan penjabaran dari nawacita ketiga, kelima dan keenam. Upaya pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan dilakukan dengan memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik.
Upaya mengembangkan perekonomian wilayah dilakukan antara lain dengan pembangunan pusat pertumbuhan berupa Kawasan strategis diantaranya ialah KEK Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten yang juga merupakan destinasi 10 Bali baru. BKPM melansir per Juli 2019 bahwa Provinsi Banten merupakan salah satu dari lima lokasi investasi terbesar. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum didorong oleh beberapa kebijakan diantaranya yaitu kebijakan Beyond Bali atau pengembangan 10 Bali Baru.
Bahkan disinyalir dalam lima tahun mendatang, peningkatan nilai tambah pariwisata akan difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan fokus utama yaitu percepatan kesiapan DPP Tanjung Lesung. KEK Tanjung Lesung merupakan bagian dari Peta Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya.
Arah Kebijakan dan Strategi
Kebijakan dan strategi dalam pembangunan pariwisata akan ditangani melalui beberapa arah kebijakan dan strategi. Pertama, meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata prioritas dari sisi aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Kebijakan ini didukung dengan peningkatan akses di pintu masuk utama wisatawan. Selain itu juga mengembangkan paket wisata minat khusus yang disertai dengan insentif serta diversifikasi kegiatan wisata baik melalui kolaborasi dengan industri pariwisata.
Selanjutnya, meningkatkan efektivitas pemasaran pariwisata. Strategi ini dilaksanakan dengan menyasar pada pasar utama dengan aksesibilitas yang terjangkau serta didukung kolaborasi pemasaran dengan industri pariwisata, penerapan big data dan diversifikasi event pariwisata. Serta, peningkatan keterampilan dan kompetensi SDM pariwisata melalui pendidikan kejuruan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi. Peningkatan partisipasi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata untuk terlibat dalam usaha dan layanan pariwisata juga perlu menjadi perhatian. Strategi ini dilaksanakan melalui Gerakan sadar wisata dan pendampingan.
Peningkatan standar dan sertifikasi layanan pariwisata bekerjasama dengan industri pariwisata juga perlu dilakukan beserta dengan perluasan penerapan praktik pariwisata berkelanjutan baik di tingkat masyarakat, industri maupun wisatawan. Selanjutnya, melaksanakan peningkatan profesionalitas pengelolaan destinasi wisata baik melalui pembentukan Badan Otorita maupun KEK pariwisata.
Satu hal yang tidak kalah penting ialah menyiapkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terhadap pelbagai aktivitas di sektor pariwisata. Mengingat KEK Tanjung Lesung yang kemudian menjadi bagian dari 10 Bali Baru ini rentan terhadap risiko bencana.Â
Upaya yang dapat dilakukan semisal mempersiapkan mitigasi abrasi pesisir melalui struktur rekayasa hybrid (pemecah gelombang dan penangkap sedimen). Laju pembangunan di daerah rawan bencana perlu memperhatikan keamanan bangunan dari bencana dan mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, termasuk bagi observasi sistem informasi peringatan dini cuaca ekstrim untuk keselamatan.
Selain itu, optimalisasi sinergitas pemulihan pasca bencana daerah terdampak perlu diperhatikan. Dalam rangka mitigasi bencana perlu dilaksanakan sistem peringatan dini bencana dan meningkatkan akurasi berbagai data dan informasi yang berdampak terhadap penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan perspektif baru untuk kemajuan investasi Indonesia khususnya di sektor pariwisata tanah air.
Cat: tulisan diikutsertakan dalam BKPM Go Write Competition 2019
