Presidensi Indonesia di G20 dan Peran untuk Mendamaikan Rusia dan Ukraina

Penolakan terhadap diundangnya Rusia dalam event  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada Oktober 2022 menjadi salah satu bahasan yang cukup masif. Pernyataan resmi bahkan dikeluarkan oleh Ukraina untuk memboikot Rusia apabila hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 tersebut. 

Beberap pemuka opini dalam negeri juga menyerukan agar Rusia tidak diundang karena tidak setuju dengan aneksasi yang dilakukan terhadap Ukraina.

Duta Besar (Dubes) Ukraina di Jakarta, Vasyl Hamianin meminta agar negara-negara memboikot Rusia dari Acara Internasional, sebab kehadiran Putin di Acara Internasional mana pun berarti menghina demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Meskipun demikian tidak sedikit pembahasan yang mendukung upaya Indonesia mengundang Rusia serta mendorong agar Indonesia dapat memanfaatkan  momen tersebut untuk mengakhiri konflik Rusia - Ukraina.

Pemberitaan yang berkembang adalah Indonesia berada dalam situasi sulit karena berada di antara tarik-menarik kepentingan Negara Barat yang menentang kehadiran Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam Pertemuan G-20 serta menyerukan untuk memboikot acara itu, jika Putin benar-benar datang. Sebagai tuan rumah acara, Indonesia sudah semestinya mengundang semua negara Anggota G-20 tanpa terkecuali, terlepas dari perseteruan politik yang terjadi akibat perang di Ukraina.

Menolak kehadiran Presiden Putin bisa dianggap memihak kepada Barat. Dan karena Indonesia mengundang Putin bukan diartikan kita pro-Rusia. Pemerintah Indonesia harus bisa membujuk Negara-negara Barat dan Rusia untuk tetap datang dengan argumentasi bahwa pertemuan ini jauh lebih penting dari apa yang terjadi di Ukraina. Pemulihan ekonomi dunia mustahil terwujud tanpa Rusia.

Beberapa pendapat dari pakar dan pengamat pun bermunculan mewarnai dinamika sentimen isu ini. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Achmad Ubaedillah mengatakan bahwa Indonesia perlu membujuk Rusia di acara G-20 untuk menghentikan perang di Ukraina, menyusul ramai pembahasan rencana Presiden Vladimir Putin menghadiri forum tersebut, sementara banyak negara yang menolak. 

Kehadiran Putin di G-20 di Bali menjadi tantangan tersendiri dan Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kepemimpinan Indonesia dalam G-20 diuji di tengah konflik yang berkecamuk di Eropa Timur. Indonesia harus bisa menunjukan peran Presidensi di Forum Internasional ini.

Kemudian Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa dengan diundangnya Rusia dalam Presidensi G-20, Indonesia dianggap bisa menyatukan atau memberikan tempat mediasi diplomasi antar dua negara. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang memiliki prinsip Luar Negeri bebas aktif. Indonesia, sebutnya akan memainkan perannya agar pihak-pihak terkait bisa saling berdialog.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, memberikan pidato untuk menyambut delegasi Rusia, kiri, dan Ukraina untuk pembicaraan damai | TURKISH PRESIDENCY

Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora, Anis Matta berharap Indonesia agar tidak hanya menjadi penonton atas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Indonesia bisa mengambil perannya dalam memfasilitasi proses munculnya tatanan dunia baru. Indonesia bisa menawarkan sebagai venue pertemuan perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Selain itu Indonesia juga bisa  mengoptimalkan perannya sebagai Ketua G-20.

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyatakan sebagai Presiden G-20, Presiden Joko Widodo seharusnya bisa mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina. Seharusnya, Indonesia sebagai Presiden G-20, mampu berperan lebih besar dari Turki. 

Apalagi, perang Rusia dan Ukraina ini sangat berpengaruh pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Tindakan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang terkesan "mengekor" kepentingan Amerika Serikat yang menghakimi Rusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB sangat disayangkan.

Perkembangan wacana mengenai penyelesaian konflik Rusia - Ukraina oleh Indonesia melalui event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 cukup dinamis. Banyaknya pemberitaan mendesak serta menaruh harapan tinggi terhadap Indonesia tentunya akan menjadi tekanan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo. 

Apabila Indonesia berhasil mendamaikan atau minimal memberikan progres positif, tentunya akan menjadi catatan prestasi Indonesia sebagai Presidensi G-20. 

Disisi lain, dikhawatirkan apabila Indonesia gagal memberikan dampak positif, isu ini akan digunakan oleh kelompok kepentingan sebagai bahan untuk mendiskreditkan kapabilitas Pemerintah. Sehingga dapat mempertajam distrust terhadap jalannya pemerintahan, terutama menjelang tahun politik 2023 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Diperlukan literasi publik dan amplifikasi mengenai komitmen dan sinergi dari Presiden dan seluruh lini pemerintahan untuk memegang teguh prinsip politik bebas aktif. 

Selain itu, perlu dimunculkan opini Indonesia akan berupaya secara optimal untuk memberikan dampak positif terhadap konflik Rusia - Ukraina yang berdampak pada perekonomian global. Menghimbau masyarakat untuk tidak merespons secara cepat terkait isu hoaks sehingga mudah terdampak disinformasi hingga provokasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk mengganggu stabilitas politik Nasional.