1. Memberikan Pelatihan dan Bantuan Modal
Pemerintah memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada para pedagang dan pengusaha lokal untuk membantu mereka dalam memproduksi pakaian dengan kualitas yang baik dan memasarkan produk tersebut secara efektif.
2. Memperkenalkan Program Subsidi
Pemerintah memperkenalkan program subsidi untuk membantu para pedagang dan pengusaha lokal dalam mengakses bahan baku dan peralatan produksi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
3. Meningkatkan Kualitas Produk Lokal
Pemerintah terus mendorong industri fashion lokal untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat bersaing dengan produk impor. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi pada produsen lokal, sehingga mereka dapat memproduksi pakaian yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan, pemerintah berharap bahwa pelarangan impor pakaian bekas dapat memperkuat kemandirian industri fashion lokal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun terdapat dampak negatif yang mungkin timbul, pemerintah berkomitmen untuk membantu para pedagang dan pengusaha lokal dalam menghadapi tantangan ini dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.
Melalui kebijakan pelarangan impor pakaian bekas, pemerintah Indonesia berharap dapat memperkuat industri fashion lokal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.Â
Dalam proses implementasinya, terdapat dampak positif seperti peningkatan kemandirian industri fashion lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pakaian.Â
Namun, terdapat juga dampak negatif seperti berpotensi meningkatkan harga pakaian baru, mengurangi pilihan konsumen, dan mengurangi pendapatan pedagang.
Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut, pemerintah melakukan berbagai tindakan seperti memberikan pelatihan dan bantuan modal, memperkenalkan program subsidi, dan meningkatkan kualitas produk lokal. Meskipun demikian, pemerintah perlu terus mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan ini untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.
