Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Oktober 2024, Zulkifli Hasan, atau Zulhas, langsung berada di tengah pusaran masalah pangan nasional.
Menjadi Menko Pangan bukan sekadar duduk di ruang rapat dan menandatangani dokumen. Ini soal stok beras, distribusi logistik, harga, hingga kesejahteraan petani di pelosok desa.
Yang paling penting, setiap langkahnya berada di bawah arahan presiden. Arahan itu menentukan tempo, prioritas, bahkan detail teknis kebijakan.
Zulhas memahaminya dengan cermat. Dia menjalankan perintah itu, tapi selalu menambahkan logika teknokratik dan sentuhan nyata di lapangan.
Contoh nyata terlihat dari stok beras nasional. Pada akhir Desember 2024, cadangan beras mencapai 8,2 juta ton. Dua juta ton berada di gudang Bulog, sisanya 6.2 juta ton tersebar di masyarakat.
Angka ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tidak ada kelangkaan, harga relatif stabil, dan tidak ada tekanan untuk impor tambahan.
Data sederhana ini sesungguhnya mencerminkan kerja panjang: koordinasi 5 kementerian teknis, Bulog, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Dari angka ini terlihat bahwa kebijakan pangan bukan sekadar target di papan tulis, tapi soal kehidupan sehari-hari rakyat.
Target cadangan beras pemerintah dinaikkan menjadi 2.500.000 ton pada 2025. Angka ini muncul bukan asal comot. Ada perhitungan kebutuhan nasional, tren konsumsi, dan risiko gagal panen.
Zulhas mempraktikkan prinsip kebijakan berbasis data atau evidence-based policy, sehingga setiap keputusan didukung fakta, bukan opini atau gosip pasar.
Selain stok, Zulhas mendorong diversifikasi pangan. Pemerintah sadar bahwa ketergantungan pada beras terlalu tinggi.
Maka, lewat Perpres No. 81 Tahun 2024, jagung, kedelai, singkong, dan pangan lokal lain mulai diberdayakan. Program ini melibatkan lebih dari 1.500 desa pilot di seluruh Indonesia.
Petani dan masyarakat desa bukan sekadar eksekutor, tapi bagian dari strategi. Arahan presiden bertemu masukan lapangan, top-down bertemu bottom-up, sehingga kebijakan berjalan hidup dan efektif.
Distribusi pangan hingga daerah terpencil juga menjadi perhatian serius. Bekerja sama dengan TNI dan Polri melalui Astgas Pangan, Zulhas memastikan logistik aman, tepat waktu, dan merata.
Lebih dari 1.200 titik distribusi aktif di seluruh Indonesia pada 2025. Harga tetap stabil, stok aman, dan masyarakat tidak panik.
Ini implementasi nyata teori policy implementation, di mana kebijakan baru efektif jika semua aktor bergerak selaras dengan instrumen yang tepat.
Astgas Pangan menjadi mekanisme koordinatif, menjembatani arahan presiden dengan realitas di lapangan.
Koperasi Desa Merah Putih muncul sebagai strategi pemberdayaan ekonomi sekaligus penunjang ketahanan pangan.
Hingga Agustus 2025, lebih dari 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan target spesifik di Jawa Tengah mencapai 8.000 unit.
Koperasi ini bukan sekadar saluran distribusi. Mereka menjadi pusat pelatihan, produksi lokal, dan penguatan ekonomi desa.
Petani bukan hanya produsen, tapi bagian dari jaringan ekonomi lokal yang mandiri. Pendekatan ini sesuai konsep community-based governance, rakyat terlibat langsung, bukan sekadar penerima kebijakan.
Di sisi produksi, swasembada pangan mulai tampak nyata. Produksi beras nasional dipatok 32.000.000 ton pada 2025, sementara kebutuhan nasional diperkirakan 31.000.000 ton.
Surplus ini digunakan sebagai cadangan strategis. Target swasembada yang awalnya direncanakan 2029 dipercepat menjadi 2028.
Semua dilakukan sesuai arahan presiden, dengan perhitungan teknokratik: luas tanam 11.500.000 hektare, produktivitas rata-rata 6,2 ton per hektare, tren konsumsi 125 kg per kapita per tahun,
Sementara risiko gagal panen. Semua angka menempel pada setiap keputusan, sehingga kebijakan tidak berjalan setengah hati.
Zulhas juga menyelesaikan sisa impor 850.000 ton beras pada akhir 2024. Jika salah kelola, angka itu bisa membuat stok berlebihan atau harga jatuh.
Di tangannya, angka ini menjadi stabilisator pasar. Strateginya jelas: cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Respons cepat semacam ini mencontoh teori crisis management, di mana kebijakan efektif terlihat saat krisis diatasi tanpa menimbulkan kerusakan baru.
Prestasi Zulhas tidak hanya soal data dan produksi. Pengakuan publik juga ada. Survei Indonesia Political Opinion pada Mei 2025 menempatkannya sebagai Menko Pangan terbaik dengan skor 11,3 persen.
Penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Prabowo menegaskan keberhasilan koordinasi, eksekusi teknokratik, dan kepatuhan terhadap arahan presiden.
Dalam teori policy feedback, penghargaan ini memperkuat legitimasi kebijakan dan kapasitas kementerian untuk melanjutkan program secara lebih luas.
Secara keseluruhan, Zulhas menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan sekadar aturan di atas meja. Ini soal implementasi, koordinasi, partisipasi, dan respons cepat terhadap kondisi nyata.
Top-down directives dari presiden bertemu bottom-up input dari masyarakat. Astgas Pangan menjadi alat koordinasi, koperasi desa menjadi mekanisme partisipatif.
Stok beras, cadangan strategis, diversifikasi pangan, distribusi logistik, dan pemberdayaan ekonomi desa semuanya berjalan selaras. Prinsip policy cycle, evidence-based policy, dan governance koordinatif tampak hidup di sini.
Zulhas membuktikan bahwa menjadi menteri bukan sekadar jabatan. Dia koordinator, teknokrat, mediator, sekaligus pelaksana.
Setiap langkahnya selalu selaras dengan arahan presiden, tapi tetap berpijak pada data dan realitas lapangan.
Dari stok beras hingga koperasi desa, dari Astgas Pangan hingga target swasembada, semuanya bukan sekadar program. Ini narasi nasional: Indonesia mandiri, aman, dan sejahtera secara pangan.
Kerja Zulhas menunjukkan bahwa kebijakan yang baik hidup, menyentuh rakyat, dan diukur dari dampak nyata, bukan sekadar laporan di meja menteri.**
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
