Namun BI meyakini, fluktuasi kurs rupiah saat ini, masih bergerak pada fundamentalnya.Tentu saja BI tidak gegabah, karena seiring BI7DRRR yang masih tertahan/rendah, intervensi ke dalam makroprudensial dengan menghela GWM rupiah secara berkala hingga 1 September 2022, akan ikut mengendalikan likuiditas di pasar uang. Demikian pun intervensi di pasar spot dan Domestic Non Deliverable Forward/DNDF. Ini sebagai jurus trisula intervensi, yang diharapkan dapat menjaga nilai tukar/inflasi.
Dus, sehari sebelum RDG BI (21/7/2022), BI melego SBN (hasil burden sharing) ke pasar sekunder senilai Rp.390 miliar. Langkah BI ini sebagai amunisi tambahan dalam rangka normalisasi likuiditas. Menyerap kelebihan likuiditas di pasar uang.
Untuk mendukung likuiditas pemerintah melalui pelonggaran kuantitatif ala Indonesia, maka BI telah membeli SBN secara private placement sebesar Rp.836,6 triliun sejak awal pandemi; 2020. Dengan demikian, melego SBN di pasar sekunder saat ini, BI ingin menegaskan, bahwa kebijakannya berada pada jalur exit way. Dengan harapan, transmisi kebijakan moneter dapat terarah dengan baik dalam menjaga ekonomi agar tetap resilien dari berbagai guncangan eksternal.
Fundamental ekonomi yang lebih baik juga bisa dilihat pada surplus neraca perdagangan. Terutama dari windfall revenue ekspor komoditas. Berikut neraca Transaksi Berjalan (Current Account) yang mencatat surplus.
Dukungan adaptasi fiskal melalui perubahan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dan tambahan subsidi BBM, Perlinsos, adalah bagian dari exit way dalam memitigasi risiko inflasi global. Harmonisasi Peraturan Perpajakan melalui UU HPP dan Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah melalui UU HKPD adalah faktor pendukung longgarnya ruang fiskal untuk optimasi belanja produktif.
Dengan demikian, ekonomi kita lebih lentur saat menghadapi hantaman ketidakpastian dan volatilitas. Nyali BI yang kian teruji dan tidak tersulut, memperketat kebijakan moneter demi mendukung pemulihan ekonomi. Semoga
