Perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia sebenarnya telah dilakukan sejak sidang BPUPKI sampai sekarang. Pemerintah Indonesia sudah berusaha menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk Komisi Nasional, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagainya.
Sebelum kita mengupas bagaimana penegakan HAM di Indonesia sebaiknya kita perlu memahami apa definisi HAM itu sendiri. HAM menurut UU nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM memiliki 4 ciri yaitu, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, hakiki, dan universal. Lalu bagaimana penegakkan HAM di Indonesia?
Apakah HAM sudah ditegakkan seiring perkembangan zaman? Dari Tahun 2019 ataupun tahun 2020 kemarin bahkan tahun-tahun sebelumnya juga masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus pelanggaran HAM ini masih menjadi PR bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Tidak ada yang menjamin bahwa semakin maju perkembangan zaman maka semakin sedikit pelanggaran HAM yang terjadi. Nyatanya di Indonesia banyak orang-orang yang terkadang berbuat kasar kepada sesama mansia. Hal ini mengindikasikan jika pemahaman HAM di Indonesia belum sepenuhnya merata dan dimengerti oleh masyararakat luas.
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Maka dari itu negara harus menjamin hak-hak dasar setiap warga atau yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara itu, HAM di Indonesia berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah membuat hukum tentang HAM. Mengapa dibuatkan? Hukum HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran HAM seperti halnya pada tahun 1965 sampai 1998. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah penembakan misterius (petrus), penculikan aktivis, sampai kerusuhan pada bulan Mei tahun 1988.
Beberapa Kasus dalam Pelanggaran HAM
Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap bahkan bisa dikatakan kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timor Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum berjalan. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, pendekatan hukum dan dialogis harus dilibatkan dalam partisipasi masyarakat pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlakuan yang sama terhadap kaum perempuan untuk menikmati dan mendapatkan hak yang sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya, mematuhi Konvensi Perempuan sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Berikut beberapa kasus HAM di Indonesia yang belum tertuntaskan. Dikutip dari REPUBLIKA.co.id, Kasus Hak Asasi Manusia yang menonjol selama Januari hingga April 2019, Komnas HAM menerima sebanyak 525 pengaduan, 312 tidak dapat ditindaklanjuti serta 213 ditindaklanjuti. Kasus yang ditindaklanjuti itu ada 181 kasus melalui dukugan pemantauan dan penyelidikan serta 32 kasus dilakukan mediasi. Laporan kasus diantaranya: Kepolisian sebanyak 60 Kasus, Korporasi ada 29 kasus serta Pemda sebanyak 29 kasus. Selengkapnya bisa dilihat di Sumber: Komas HAM/Republika.co.id.
Kasus Munir
Pada prakteknya setelah hukum tentang HAM dibuat jauh ketika persiapan kemerdekaan Indonesia atau pada masa BPUPKI, pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Dikutip dari https://nasional.tempo.co Kasus pelanggaran HAM terbesar setelah adanya hukum yang berlaku adalah Munir. Munir adalah aktivis HAM Indonesia keturunan Arab-Indonesia yang meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Kabar meninggalnya Munir tersebut pada tanggal 7 September 2004 silam sampai menggemparkan seluruh Indonesia. Kita tahu, sebagai seorang aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir banyak menangani berbagai kasus, terutama kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Namun, kematian Munir masih menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Pendiri Imparsial dan aktivis Kotras itu tewas di pesawat terbang ketika bertolak ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studi.
Kita analisis, kematian Munir hanya satu dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum menemukan titik terang. Hukum di Indonesia harusnya lebih diperkuat khususnya tentang HAM, karena dimasa sekarang hukum hanya berlaku bagi orang-orang lemah saja sedangkan orang-orang yang berkedudukan tinggi lebih mudah lepas dari jerat hukum yang seharusnya hukum tidak memandang status sosial seseorang di masyarakat tapi kenyataannya malah sebaliknya inilah yang menyebabkan para kaum bawah ditindas. Seharusnya pemerintah segera terbangun dari tidur lamanya dalam arti sadarlah bahwa hukum sebenarnya ada untuk menegakkan kebenaran bukan untuk menutupi kebenaran yang ada.
Kasus Noval Baswedan
Dikutip dari www.komnasham.go.id kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK yaitu Novel Baswedan pada hari Selasa 11 April 2017, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan menyatakan, “Tindakan penyiraman ini bukan personal, karena waktu itu sempat dibangun opini bahwa mungkin berhubungan dengan permasalahan pribadi Saudara Novel, tetapi ada kaitan yang erat dengan pekerjaan Saudara Novel sebagai penyidik KPK,”.
Analisis: Nah disini kita mengetahui bahwa kasus penyiraman air keras ini bukan tindakan yang dilakukan dengan serta merta. Kasus ini berjalan kurang lebih 2 tahun akan tetapi hasilnya tidak memuaskan bahkan dianggap remeh, kasus ini diduga terorganisir dengan adanya pembagian peran untuk melakukan pemantauan, pengintaian, hingga eksekutor. Didalam kasus tersebut tuntutan tidak logis, dala pasal yang termuat dalam dakwaan, jaksa memiliki opsi menuntut maksimal tujuh tahun penjara. Padahal pada tahun 2017 lalu (www.kompas.com/tren) kasus Lamaji yang menyiram air keras ke pemandu lagu di Mojokerto, dakwaan menggunakan alternatif gabungan dengan tutuntan 15 tahuun penjara. Alih-alih mengambil pilihan itu, jaksa justru menuntut hukuman hanya satu tahun penjara. Kita dengan memberi dukungan yang penuh membuat rekomendasi agar Presiden memperbaiki suatu sistem pengamanan kepada aparat-aparat penegak hukum, tidak hanya Saudara Novel, namun seluruh penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam perang melawan tindak korupsi. Kita meminta Presiden memberikan perhatian yang serius agar memberikan keamanan kepada para penyidik-penyidik hukum yang sedang bekerja untuk melakukan perbaikan di Indonesia terutama dalam pemberantasan korupsi.
Kasus Penembakan terhadap 6 Warga sipil di Tol Km 50 Cikampek
Dikutip dari https://nasional.sindonews.com dan https://neews.detik.com/berita/ ‘Komnas HAM tegaskan penembakan 6 Laskar FPI pelanggaran HAM. Bagaimana tidak, hasilnya memang ada peristiwa pembuntutan terhadap Habib Rizieq oleh polisi pada saat itu pada tanggal 6 Desember 2002. Pada akhir Desember 2020 lalu, Komnas HAM merilis hasil investigasi soal insiden ini. Salah satu temuannya adalah soal 7 proyektil peluru dan 4 selongsong di sekitar kontak tembak. Selama proses pengusutan, Komnas HAM mengantongi rekaman suara terkait peristiwa ini dengan menganalisis 8.000 video.
Analisis: Dalam sidang Komisi III DPR/10-12-20 dipaparkan terkait kondisi jenazah oleh para asli keluarfa. Bahwa sekujur tubuh laskar FPI penuh luka tembak. Kondisi keenam jenazah tersebut banyak mengalami luka tembak di sekujur tubuh. Mata sebelah kiri ada bekas peluru tembus kebelakang, kemaluannya seperti bekas diinjak, punggungnya robek ada luka bakar dan diseret, ketika dimandikan hampir semua tubuh badan laskar ada bekas lubang peluru tembus kebelakang. Kita berfikir sejenak, mengapa hal ini tergolong kasus HAM? Kita lihat di Amerika ada satu orang dibunuh Polisi satu negara menggugat bahkan satu dunia gempar! (dikutip dari https://fajar.co.id/2020/) Giliran di Indonesia ada 6 orang dibunuh sekaligus negara masih bungkam. Kita jangan dulu bicara Pancasila dan Hak Asasi Manusia kalau nyawa rakyat sendiri masih terabaikan. Ini bukan soal politik. Tapi ini Pure Kemanusiaan. Apapun alasannya negara harus memberikan keadilan atas setiap nyawa rakyat yang hilang. Jadi, jangan jadikan kita benci terhadap suatu kaum mendorong kita untuk tidak berlaku Adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” kebencian itu tidak menjadi alasan pembenar untuk bisa menzalimi pihak lain. Benci boleh tapi tetap berlaku adil, Inilah pesan langit!
Analisis Solusi dari Permasalahan tersebut
Kita setuju bahwa hukum harus ditegakan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus mematuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepada mereka yang duduk di kursi untuk melayani dan mengayomi rakyat dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat yang mencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Perlunya social control dan lembaga politik terhadap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah.
Istilah hak asasi manusia menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar atau fundamental. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena kurangnya pemahaman terkait nilai-nilai hakikat yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga dengan mudah seseorang melanggar hak orang lain. Pelanggaran hak asasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor atau sebab keamanan. Dengan kita memahami dan mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam HAM berharap kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari baik itu di ranah kemasyarakatan maupun di kalangan mahasiswa itu sendiri. Dengan megetahui hak asasi dan kewajiban asasinya maka pelaksanaan hak asasi manusia akan lebih baik lagi.
Pemerintah harus dengan sigap memberantas kasus pelanggaran HAM. Selain memberantas, pemerintah juga bisa memberikan pengertian tentang pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Sejatinya manusia memiliki hak yang harus saling dihormati antar manusia yang lain. Dengan begitu Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya lagi kasus pelanggaran HAM.
