KPK, Penetapan Tersangka, dan Kepercayaan Publik

Akan lebih ideal jika calon yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK langsung mengundurkan diri dari pencalonan di Pilkada. Partai politik juga seharusnya legowo untuk mengganti calon yang sudah dinyatakan bermasalah dari sisi hukum.

Ini akan membuat Pilkada sebagai proses demokrasi kita "naik kelas" menjadi lebih berkualitas dan bermartabat.

Jangan terulang lagi peristiwa memalukan, ketika beberapa waktu lalu kita dikejutkan ada tersangka kasus korupsi justru berhasil menjadi pemenang Pilkada bahkan tetap dilantik.

Sementara itu, perlu juga diberikan catatan dan masukan pada KPK bahwa mereka punya tugas penting untuk tetap menjaga dukungan dan kepercayaan publik. Tak bisa dimungkiri, saat ini banyak tudingan yang mengarah ke lembaga anti rasuah tersebut.

Begitu "semangatnya" KPK membidik dan menetapkan tersangka beberapa calon kepala daerah yang sudah terdaftar sebagai peserta Pilkada, membuat banyak pihak menjadi gerah. Tudingan miring langsung dialamatkan ke KPK mulai dari isu tebang pilih hingga tudingan KPK sedang bermain politik.

KPK harus mampu membuktikan bahwa setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka benar-benar telah melalui proses panjang yang nyaris tak bisa terbantahkan lagi.

Ini sudah terkonfirmasi dari catatan kinerja KPK yang selalu berhasil menyeret para tersangka korupsi hingga dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Saat ini, dengan begitu banyaknya tersangka dan calon tersangka yang sudah dan akan ditetapkan oleh KPK, apakah catatan tersebut tetap bisa berlanjut ? Ini harus segera dibuktikan agar tak menimbulkan berbagai persepsi di publik.

Sebagai contoh, penetapan Gubernur Jambi sebagai tersangka kasus korupsi. Tak kunjung ditahannya dan belum dimulainya proses persidangan terhadap yang bersangkutan memunculkan berbagai opini di publik.

Opini yang berkembang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Apalagi, ia masih bisa menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

Hal-hal semacam ini jelas tak boleh terjadi apalagi sampai berulang karena bisa membuat publik bisa berbalik arah dan justru meragukan kinerja KPK. Jangan sampai publik mengamini KPK sekadar mengejar jumlah target penetapan tersangka.