"Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI AD kepada para petani di Kebumen," tandas Anwar.
Rezim neoliberal yang dipimpin oleh SBY telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan tidak pernah ada pelanggaran berat HAM pada masa kepemimpinannya. "Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh rezim neoliberal, melalui aparatnya, merupakan salah bentuk tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan neoliberalisme," pungkasnya.
Sementara itu, Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, Lahan yang masih dalam status sengketa itu sudah digunakan oleh TNI sejak dulu. Sejarah mengatakan bahwa di Kebumen itu dari zaman Belanda tahun 1947 memang daerah pertahanan,” kata Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul, kepada wartawan, Selasa (19/4/2011).
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono belum mencium adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh prajurit TNI terkait insiden bentrokan dengan petani. Seperti diketahui, tindakan kekerasan TNI ini telah menyebabkan sedikitnya 13 warga tertembak, dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka akibat disiksa di Kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD, Desa Setrojenar.
Peristiwa ini sendiri berawal dari penolakan warga terhadap rencana TNI AD membangun fasilitas Pusat Latihan Tempur (PUSLATPUR) di atas tanah yang dinyatakan oleh warga sebagai tanah ulayat. Telah berbagai unjuk rasa dilakukan oleh ara warga untuk mencegah pembangunan fasilitas PUSLATPUR tersebut, hingga puncaknya pada tanggal 11 April 2011, beberapa warga membangun blokade.
Pembangunan blokade ini merupakan sikap penentangan terhadap TNI AD yang mengadakan kegiatan latihan di tempat tersebut. Warga hanya ingin kawasan Urut Sewu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata.