6. Anggarannya Dikorupsi
Kalau pembangunan infrastruktur anggarannya dikorupsi, maka kualitas bangunannya menjadi tidak maksimal. Akibatnya, pengelola akan sering mengeluarkan biaya perbaikan dan perawatan. Ini juga akan membuat tarip jasa pemanfaatan infrastruktur menjadi lebih mahal.
7. Boros dalam Pengelolaan Infrastrukturnya
Pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun oleh negara biasanya dikelola oleh BUMN dan BUMD. Di perusahaan ini seringkali ada “pekerja atau pejabat titipan” sehingga jumlah pekerja perusahaan tersebut menjadi terlalu banyak. Juga, biasanya ada pungutan lainnya, sehingga biaya oprasionalnya menjadi lebih mahal.
Berbagai faktor itulah yang kemudian bersinergi mewujudkan biaya tinggi dalam oprasional infrastruktur di Indonesia. Sebab pemerintah harus mengembalikan pinjaman utang LN yang menjadi modal pembangunannya, dimana utang ini seringkali harus bertambah banyak karena adanya pelemahan nilai tukar rupiah.
Juga karena adanya faktor ketidak-efisienan dalam pembangunan, maupun dalam pengelolaan infrastruktur tersebut. Jadi, walaupun 10 tahun terahir ini pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, namun tidak mampu meningkatkan daya saing industri Indonesia secara global. Termasuk di negeri kita sendiri, produk industri kita kalah bersaing dengan produk-produk impor.
Efek multipliernya, pertumbuhan industri menjadi menurun, PHK maupun pengurangan jam kerja menjadi solusi bagi para pengusaha untuk bisa mempertahankan perusahaan yang dikelolanya. Dan, janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesiapun tidak terwujud. Bahkan yang terjadi sebaliknya, rakyat yang hidupnya susah semakin banyak.
Sementara yang sering "kebagian proyek" pembangunan infrastruktur, semakin kaya saja. Akhirnya, di negeri kita yang berhasil diwujudkan yaitu kesenjangan sosial yang semakin melebar. Selanjutnya, kondisi inilah yang memicu maraknya tindak kejahatan di berbagai wilayah Indonesia.
Kalau kemudian ada yang menyindir: “Enak di jamanku, to ?” Mereka tidak bisa disalahkan. Mungkin mereka tidak tahu, bahwa penyebab semua ini diawali dari warisan utang LN akibat pengucuran dana BLBI di jaman “beliaunya”, atau memang sengaja memanfaatkan ketidak-tahuan masyarakat agar mereka bisa berjaya kembali.
Oleh karena itu kepada Yth. Bapak Jokowi, mohon pembangunan infrastruktur besar-besaran, yang rencananya banyak didanai dari utang luar negeri tersebut dipertimbangkan kembali. Karena konsekuensi dari utang LN itu benar-benar sangat merugikan rakyat kecil, dan masa depan bangsa Indonesia.
Nanti kalau Bapak sudah berhasil meningkatkan penerimaan devisa negara sesuai dengan kebutuhan, baru boleh mengandalkan utang luar negeri lagi. Lihat Jepang dan Cina memiliki utang besar, namun didukung dengan cadangan devisanya yang ribuan milyar dolar. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang sempat heboh, karena utangnya besar sementara cadangan devisanya hanya sekitar USD 120 milyar, sedikit di atas Indonesia. Pemerintahan Pak Jokowi mau meniru yang mana?
