3. Salah Dalam Memilih Sumber Pembiayaan
Sumber pembiayaan infrastruktur, a.l.: APBN, utang DN atau LN, investasi DN atau LN, kerjasama pemerintah dengan pihak lain, kerjasama swasta dengan asing. Kalau sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur itu berasal dari dalam negeri, tidak akan terlalu bermasalah. Namun kalau pembangunan infrastruktur itu berasal dari pembiayaan luar negeri, maka pemerintah harus bersikap hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan. (Lihat: Utang Luar Negeri, Investasi Asing dan Kedaulatan Bangsa Indonesia)
Maraknya pembangunan infrastruktur di negeri ini ternyata banyak dibiayai dari utang luar negeri. Karena itu, selanjutnya negara memiliki kewajiban membayar cicilan utang-utang tersebut. Dimana besarnya cicilan utang itu sangat tergantung dari nilai tukar rupiah. Kalau rupiahnya bisa menguat, maka akan diuntungkan.
Tetapi karena rupiahnya terus-menerus melemah, maka yang terjadi yaitu pembengkaan utang yang tidak terkendali. Apalagi dalam posisi cadangan devisa (alat untuk membayar utang LN) yang jumlahnya pas-pasan, maka pembengkakan utang LN itu akan sering terjadi, dan efeknya sangat luar biasa. Yang terkena imbas kenaikan, bukan hanya utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi seluruh utang-utang yang belum terbayarkan, dan terutama utang yang jatuh tempo.
Tentunya, hal ini sangat membebani anggaran negara dalam setiap tahunnya, sampai-sampai pemerintah harus mencari utang dan utang lagi. Sementara di sisi lain, efeknya juga membuat barang-barang impor menjadi mahal. Dimana negara ini banyak mengimpor BBM, bahan baku untuk industri, juga barang modal untuk kepentingan oprasional industri nasional.
Oleh karena itu, seharusnya suatu rezim pemerintahan tidaklah boleh melakukan utang LN untuk pembangunan infrastruktur secara sembarangan (sewaktu-waktu). Utang LN untuk pembangunan itu, baru boleh dilakukan, kalau negara sudah memiliki cadangan devisa yang cukup untuk membayar cicilan utangnya, sehingga ketika jatuh tempo tidak terpengaruh oleh penurunan nilai tukar rupiah karena pemerintah mampu membayarnya dengan devisa negara.
4. Pembangunannya Dikerjakan oleh Asing
Infrastruktur yang strategis seharusnya tidak boleh dikerjakan oleh pihak asing. Apalagi di saat anak bangsa ini sudah mulai menguasai teknologi infrastruktur yang digunakan. Karena, kalau dikerjakan oleh asing, maka apabila terjadi masalah akan bisa merugikan rencana program nasional. Contoh: listrik 10.000 MW.
Penyelesaiannya tertunda lama, kualitas peralatannya jelek, kapasitasnya tidak seperti yang diminta. Diklaim pemerintah, jawabannya menyakitkan. Akhirnya, hal tersebut sekarang menjadi masalah sebab menimbulkan biaya oprasional yang tinggi. Dampaknya tarip listrik tidak semakin murah, tetapi lama-lama justru semakin mahal. Pada intinya, memang: “Mana ada negara yang mau membantu pesaingnya untuk menjadi besar ? Kecuali mereka memiliki misi tertentu, yang tentunya akan jauh lebih menguntungkan bagi mereka sendiri.“
5. Biaya Pembangunannya diMark-up (dimahalkan)
Kalau pembangunan infrastruktur itu berasal dari utang LN dan biayanya dimark-up pula, maka beban utang negara akan bertambah berat karena ada “efek ganda”. Yang pertama, beban biaya akibat terjadinya mark-up anggaran, dan yang kedua beban karena melemahnya nilai tukar rupiah. Sehingga untuk pembayaran cicilan utangnya, juga menjadi lebih besar. Hal ini, kemudian mendorong pemerintah untuk menetapkan tarip jasa pemanfaatan infrastruktur menjadi lebih mahal.
