Adanya pembangunan Pembangkit Listrik 10 ribu megawatt, tidak membuat harga listrik menjadi lebih murah. Beroperasinya berbagai jalan tol lama dan jalan tol baru di berbagai wilayah, pembangunan jembatan, pembangunan jalan-jalan nasional lintas selatan Jawa, perbaikan bandara dan pelabuhan serta lintasan kereta api di berbagai wilayah, juga tidak membuat angkutan logistik dan penumpang menjadi lebih murah.
Jadi jangan katakan bahwa pemerintahan Pak SBY mengabaikan pembangunan infrastruktur. Tidak! Tetapi pembangunan infrastruktur yang sudah ada, ternyata tidak membawa perbaikan ekonomi secara nasional. Sebaliknya justru membuat utang LN pemerintah di jaman Pak SBY ini, semakin bertambah tahun semakin bertambah banyak.
Di awal pemerintahan Pak SBY utang pemerintah sebesar USD 83,3 milyar, di akhir pemerintahan Pak SBY, utang LN pemerintah menjadi USD 133,2 milyar. Berarti selama 10 tahun ada tambahan utang sebesar USD 49,9 milyar. (Bandingkan dengan era Pak Soeharto yang selama 32 tahun, utang pemerintah sebesar USD 47,6 milyar).
Akibatnya, rakyatlah yang selalu terkena dampaknya, yaitu harus merasakan harga kebutuhan hidup yang mahal, sementara pendapatannya tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan banyak yang justru berkurang. Rakyat kebanyakan harus terus hidup menderita, walaupun infrastrukturnya sudah semakin maju.
Artinya ini telah terjadi kesalahan dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salahnya dimana ? Mari kita urai satu-persatu, mengapa pembangunan infrastruktur di Indonesia gagal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya:
1. Salah Dalam Memilih Prioritas Infrastruktur yang Dibangun
Kebutuhan mendasar di negara ini adalah pangan, energi (migas dan listrik), lapangan kerja (bahan baku industri, mesin industri), telekomunikasi, tranportasi umum (logistik dan penumpang), serta penanggulangan banjir. Berarti yang harus dibangun oleh pemerintah, prioritasnya yaitu: bendungan dan irigasinya, infrastruktur migas dan listrik, jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api, teknologi mesin industri dan transportasi umum. Namun realitanya, yang dominan dibangun oleh pemerintah yaitu: infrastruktur transportasi jalan tol, jalan nasional, jembatan, jalur KA, bandara.
Sementara yang menjadi infrastruktur utama untuk ketersediaan pangan, energi, dan lapangan kerja, yaitu: bendungan dan irigasinya, kilang dan pipanisasi tidak menjadi fokus prioritas. Akibatnya, yang merupakan kebutuhan dasar justru ditopang dari luar negeri: impor migas, pangan, dan bahan baku industri. Otomatis harganya akan sangat tergantung dari nilai tukar rupiahnya.
2. Pembangunannya Tidak Terintegrasi
Pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya atau dengan bidang lainnya akan membuat biaya oprasionalnya menjadi mahal, misalnya: pembangunan pembangkit tenaga listrik, bahan bakarnya tidak dari bahan bakar yang banyak di Indonesia, yaitu gas dan batubara tetapi berbahan bakar minyak yang harus impor.
Keberadaan kawasan pertanian yang sudah didukung oleh bendungan dan pengairannya, namun tidak disertai keberadaan jalan yang memadai. Sebaliknya keberadaan infrastruktur jalan yang memadai tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan pertanian, dll. Akibatnya, kekurangan bahan pangan dan minyak itu harus dipenuhi dari impor sehingga harganya juga tergantung nilai tukar rupiah.
