Surat Terbuka Kepada Masyarakat Indonesia: Ini “Rahasia Negara” yang Tidak Banyak Diketahui Publik

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sistem penggajian nasional, sbb:

1. Pemberian gaji tidak berdampak pada kesenjangan sosial yang mencolok.
2. Proporsional antara semua profesi yang ada.
3. Sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh yang bersangkutan, misalnya: tanggung-jawab kerja, resiko yang dihadapi, jam kerja, beban kerja, dll.
4. Untuk pejabat negara harus proporsional dengan income per-capita penduduk Indonesia sehingga ada tanggung-jawab kerja yang baik.
5. Untuk pejabat perusahaan harus proporsional dengan pendapatan buruh sehingga tidak terjadi perbudakan.
6. Untuk pengusaha atau pemilik modal harus proporsional dengan besarnya modal sehingga tidak merugikan mereka yang memiliki modal.
7. Pemberian gaji tidak berdampak pada kesenjangan sosial yang mencolok.

b. Sistem kesejahteraan sosial

Tujuan negara Indonesia merdeka adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika negara ini merdeka, seharusnya dikotomi kelompok kaya dan kelompok miskin di Indonesia sudah tidak boleh ada, karena nasib semua rakyat Indonesia akan diperhatikan oleh negara. Mereka yang dalam usia produktif tetapi belum memiliki pekerjaan, akan dicarikan pekerjaan oleh pemerintah. Yang masih menganggur akan mendapat santunan pengangguran dari pemerintah. Dengan demikian, seorang pemimpin negara itu akan selalu berusaha keras untuk bisa membuat semua rakyatnya yang dalam usia produktif memiliki pekerjaan. Karena itu keberadaan dunia pendidikan, nantinya harus ditata sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Jadi dunia pendidikan tidak bisa berjalan semaunya sendiri. Inilah yang membuat “pekerjaan”, kemudian menjadi kebutuhan kesejahteraan mendasar yang utama bagi seluruh rakyat Indonesia, sebelum adanya bentuk kesejahteraan mendasar yang lainnya. Kemudian, baru dikembangkan tentang kebutuhan kesejahteraan mendasar yang lainnya, antara lain: jaminan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, jaminan hari tua, santunan kematian, dan lain-lain. Dimana semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan bangsa Indonesia.

Kalau para pemimpin bangsa ini bekerja dengan baik, maka hak kesejahteraan rakyat akan semakin baik. Kalau para pemimpin bangsa ini kerjanya tidak baik, maka hak kesejahteraan rakyat nilainya akan semakin berkurang atau bahkan hanya diberikan pada kelompok tertentu saja, sebagaimana yang sudah terjadi sekarang ini. Banyak rakyat atau keluarga yang hidupnya tidak beruntung sehingga mereka terpaksa berkeliaran di jalan-jalan, namun di sisi lain ada kelompok rakyat yang hak kesejahteraannya terus diperhatikan oleh negara. Ada pula yang berupaya sendiri untuk mendapatkan jaminan sosial bagi diri dan keluarganya. Karena itulah, penerapan sistem kesejahteraan jaminan sosial yang selama ini berlaku , harus diperbaki dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sbb.:

1. Semua anak bangsa (keluarga Indonesia) berhak atas jaminan kesejahteraan yang ada.
2. Untuk mendapatkan jaminan sosial maka harus ada syarat yang dipenuhi, sehingga pemberian jaminan sosial tidak berdampak negatif bagi penerimanya, misalnya: menjadi tidak peduli dengan kesehatan dirinya, menjadi bermalas-malasan, menjadi tidak bertanggung-jawab, dll.
3. Untuk kalangan tertentu dibutuhkan jaminan sosial dengan pertimbangan kemanusiaan.
4. Apabila keuangan negara jumlahnya tidak mencukupi untuk menjamin semuanya, maka jenisnya yang bisa dikurangi, bukan sebagian diberi sebagian tidak.

Dengan sistem kesejahteraan sosial atau jaminan sosial yang seperti ini, pemerintah tidak bisa lagi bermain tarik-ulur terhadap jumlah penduduk yang harus mendapat jaminan sosial sesuai dengan kepentingannya, dan kesejahteraan semua anak bangsa akan selalu diperhatikan oleh negara. Tidak ada lagi dikotomi kelompok penerima jaminan sosial dan bukan penerima jaminan sosial, tidak ada lagi dikotomi golongan kaya dan golongan miskin, sehingga politik pecah-belah yang selama ini terus dilakukan terhadap anak-anak bangsa bisa dihentikan. Yang kaya tidak merasa hanya dijadikan “sapi perah”, dan yang miskin tidak dijadikan alat untuk memeras yang kaya. Kalau anak bangsa ini menginginkan nilai jaminan sosial yang kualitasnya lebih baik lagi, maka yang bersangkutan bisa menambahnya dengan mengikuti jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

 

Manfaat Penerapan Kebijakan-kebijakan yang Diusulkan

Kalau pemerintahan Pak Jokowiberhasil menerapkan kebijakan-kebijakandi atas, maka niscaya perlahan tapi pasti, bangsa Indonesia akan segeraada perbaikan, walaupuninfrastruktur yang ada yaitu jalan, bendungan, pelabuhan dan lain-lain , belum sebaik di negara-negara yang sudah maju .

Berikut ini berbagai manfaat yang bisa dirasakan, yaitu:

1. Pemerintah tidak perlu lagi memperalat “istilah subsidi BBM” untuk menambah hutang negara. Karena dengan harga BBM dunia yang turun, sebenarnya nilai subsidi BBM yang ada sekarang ini , besarnya tidaklah ratusan trilyun. Jadi alih-subsidi BBM yang ada, besarnya juga tidak ratusan trilyun.
2. Nilai tukar rupiah diharapkan akan segera menguat. Kalau ternyata belum menguat berarti ada yang masih bermasalah, dan itu harus dicari penyebabnya.
3. Dengan meningkatnya nilai tukar rupiah, maka harga barang-barang impor, termasuk bahan baku industri menjadi turun. Ongkos produksi pengadaan BBM dan listrik menjadi lebih murah. Biaya pengeluaran transportasi Kereta Api dan angkutan umum juga menjadi lebih murah, dll. Hal ini tentunya juga akan disusul dengan turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Sehingga tidak lama kemudian, rakyat akan bisa segera merasakan harga barang dan jasa yang lebih murah karena ongkos produksinya yang turun.
4. Rakyat juga bisa segera merasakan biaya hidup yang lebih murah karena korupsi dan kolusi di berbagai bidang, yaitu: pendidikan, kesehatan, transportasi, pelayanan umum bisa diminimalkan, dan pembiayaan yang ada harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
5. Respon psikologis masyarakat yaitu: mereka akan menjual dolar atau valuta asing yang dimilikinya. Karena kalau tetap disimpan, kerugiannya bisa semakin besar. Hal ini juga semakin meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan terus memberikan efek multi-plier terhadap perekonomian bangsa Indonesia.
6. Pemasukan pajak akan meningkat walaupun nilai pajaknya tetap. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya peningkatan daya saing industri yang kemudian meningkatkan volume penjualan barang di pasar domestik maupun pasar internasional.
7. Penerimaan devisa negara akan meningkat, seiring dengan terjadinya peningkatan daya saing industri kita di pasar internasional.
8. Permintaan konsumen yang meningkat akan membuka lapangan kerja baru, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran dan akan mengurangi terjadinya tindak kejahatan di negara ini.
9. Karena melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat, maka investor akan berbondong-bondong ke Indonesia. Namun kita harus selektif, kegiatan atau industri apa yang boleh investasi asing, kegiatan atau industri apa yang boleh investasi lokal, dan kegiatan atau industri apa yang tidak boleh ada investasi asing maupun lokal. Sehingga nasib negara ini nantinya tidak tergantung dari perilaku para investor.
10. Kalau pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin membaik dan dibarengi dengan kebijakan-kebijakan pemerataannya, maka peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia bukan hanya ada di mulut para pejabat negara saja, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia.

 

Pertanyaan yang Muncul

Apa yang saya uraikan di atas, tentunya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi banyak orang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, sbb.:

1.Kalau katanya negara Indonesia itu bermasalah, tetapi kenapa Indonesia bisa terlihat semakin maju ?

Indonesia bisa terlihat ada kemajuan pembangunan fisik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, karena pemerintah telah membiayai pembangunan tersebut dengan dana dari hutang . Saat ini negara Indonesia, yaitu pemerintah dan swasta memiliki total hutang luar negeri Oktober 2014 sebesar US$ 295,3 milyar . Atau kalau di kurs-kan dengan nilai tukar rupiah Rp 12.000 saja, berarti besarnya sekitar Rp 3.534 trilyun. Suatu jumlah yang tidak sedikit, karena APBN-P 2015 yang sedang berjalan ini, sebenarnya hanya sebesar Rp 1.697,6 trilyun dan hutang pemerintah besarnya Rp 2.700 trilyun. Akibatnya, kalau kemudian terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah dan pihak swasta yang berhutang ini akan menghadapi permasalahan ketika harus membayar hutangnya. Untuk menyelesaikan kesulitan tersebut, biasanya jalan pintasnya yaitu menambah hutang baru. Sehingga semakin bertumpuklah hutang bangsa Indonesia. Informasi terbaru cadangan devisa April 2015 tinggal US$ 110,9 milyar (Tempo.co) dan hutang luar negeri luar negeri Indonesia Februari 2015 mencapai US$ 298,9 milyar atau setara Rp 3832 trliyun (jpnn.com).

2. Bukankah negara-negara maju itu hutangnya juga besar ?

Negara maju Amerika Serikat dan Jepang memang juga memiliki hutang yang besar, namun seluruh rakyatnya ikut merasakan hasil hutang tersebut karena ada beberapa jaminan sosial terhadap seluruh rakyatnya, terutama jaminan pangan, jaminan pengangguran, jaminan pendidikan. Di samping itu, hutang yang besar oleh negara-negara maju tersebut dimanfaatkan untuk membangun perekonomiannya sehingga mereka mampu bersaing dalam pasar global. Sedangkan di Indonesia, hutang yang besar itu tidak dipergunakan untuk membangun perekonomiannya, tetapi hanya dinikmati oleh pekerja negara dan dibuang untuk pemborosan BBM. Akibatnya untuk saat ini, kita lebih banyak menjadi pasar bagi negara-negara yang sudah maju tersebut. Terbukti neraca perdagangan dan neraca pembayaran kita terus defisit (kekurangan).

Pada sisi lain, menilai hutang negara itu bukan hanya sekedar dari jumlah hutangnya saja, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana kemampuan negara tersebut untuk membayar cicilan hutangnya. Walaupun negara itu hutangnya besar, kalau bayar cicilan hutangnya lancar-lancar saja, tentu tidak akan bermasalah. Meskipun hutangnya tidak terlalu besar, tetapi kalau kemampuan membayar cicilan hutangnya tertatih-tatih, sampai-sampai harus bayar cicilan hutang dengan mencari hutang baru, maka itu akan menjadi masalah besar buat negara. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

3.Mengapa walaupun hutangnya besar, sampai saat ini Indonesia masih bisa bertahan ?

Selama ini negara Indonesia masih bisa bertahan karena para pemimpin bangsa kita telah menjual rasa malu dan harga dirinya. Untuk memperpanjang eksistensi kepemimpinannya, mereka melakukan hal berikut:

1. Tega terus mengirimkan TKI untuk menjadi budak di negara lain, dimana devisa yang dikirim oleh para TKI ini setiap tahunnya bisa mencapai ratusan trilyun.
2. Setiap tahun negara menambah hutang baru yang besarnya ratusan trilyun, dan untuk tahun 2015 ini dialokasikan hutang baru sebesar Rp 222,5 trilyun.
3. Setiap tahun kekayaan alam kita yang merupakan bahan baku dari industri, terpaksa diekspor ke luar negeri, walaupun sebenarnya di dalam negeri sendiri sangat dibutuhkan.
4. Sampai saat ini pemerintah abai terhadap kewajibannya yaitu merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar.
5. Sampai saat ini pemerintah hanya membiayai sebagian dari kewajibannya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, yaitu: jaminan pendidikan , jaminan kesehatan , jaminan hari tua yang hanya diberlakukan bagi kalangan tertentu saja.
6. Kalau ternyata pengeluaran belanja negara masih tetap bermasalah, kemudian pemerintah melakukan pemotongan anggaran. Tetapi yang dipotong bukannya gaji pekerja negaranya, melainkan dana oprasional dari program kegiatan kementeriannya. Termasuk anggaran untuk kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sehingga tidak perlu heran kalau kita melihat sudah bertahun-tahun jalannya banyak yang rusak tetapi tetap dibiarkan, bendungan dan saluran irigasi rusak juga dibiarkan, listriknya byar-pet tetap dibiarkan, sering terjadi kelangkaan BBM sampai- sampai harga BBM di daerah melambung tinggi juga tetap tidak ada perbaikan, dll.

4.Apakah resikonya kalau kita tetap tidak peduli dengan semua ini ?

Kalau kita semua tetap tidak peduli dengan keadaan tersebut, maka negara-negara yang berkepentingan agar Indonesia tetap seperti sekarang akan merasa sangat senang, karena mereka bisa semakin mengendalikan para pemimpin Indonesia. Para pejabat negara yang ditugasi untuk mencari hutangpun, akan selalu berada dalam posisi yang “lemah” sehingga kompensasi apapun akan diberikan daripada mereka gagal mendapatkan dana pinjaman. Pernakah terbayang, apa yang akan terjadi kalau negara-negara donatur hutang itu tiba-tiba stop memberi hutang ? Atau, apa yang terjadi dengan negara kita bila pengiriman TKW/TKI itu tiba-tiba dihentikan ? Artinya jaminan keberlangsungan Negara Republik Indonesia ini secara normal menjadi lebih pendek lagi, yaitu tidak sampai 6 bulan.

Itulah sebabnya mengapahutang negara ini terus bertambah banyak, sementara pemerataan pembangunan tidak terjadi.Itulah sebabnya, mengapa para pemimpin bangsaIndonesiatidak berdaya ketika dihina oleh negara tetangga. Itulah sebabnya, kenapabanyakpejabat negara ini teruskorupsi dan kolusi walaupun dicerca banyak orang. Karena negara kita benar-benar dalam kondisi darurat, dan para pejabat yang korup ini ingin mengamankan posisi diri dan keluarganya, kalau sewaktu-waktu Indonesiabenar-benar bangkrut.