Surat Terbuka Kepada Masyarakat Indonesia: Ini “Rahasia Negara” yang Tidak Banyak Diketahui Publik

Gambar diambil dari internet

Yth. Teman-teman setanah air : Para Aktivis Mahasiswa, Para Mahasiswa dan Pelajar, Para Aktivis LSM, Para Dosen dan Guru, Para Pengusaha, Para Jurnalis , Para Intelektual Indonesia, Para Profesional, Para Ibu-ibu Rumah Tangga, dan Para Anak Bangsa Yang Peduli Pada Nasib Bangsa Indonesia.

Saya Bu Anis dari Malang, membutuhkan dukungan teman-teman. Saya pernah mengirim surat sebanyak 5 kali untuk memberikan masukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden Indonesia, mulai dari awal terpilih sampai beliaunya baru dilantik menjadi presiden. Ide tersebut muncul karena ketika itu saya mulai merasakan bahwa Pak Jokowi “kebingungan” untuk menyusun kementeriannya , dan hal ini juga merupakan bagian dari pertanggung-jawaban saya, karena waktu itu saya termasuk orang yang “kampanye” untuk kemenangan beliaunya, walaupun dengan cara saya sendiri. Surat saya memang tidak ada yang dibalas, tetapi saya merasa bahwa ada beberapa masukan yang diakomodasi.

Surat pertama tentang usulan bagaimana membentuk Kementerian baru. http://birokrasi.kompasiana.com/2014/08/19/reformasi-kementerianreformasi-birokrasi-673823.html Dari berbagai usulan itu, di antaranya saya menyarankan dibentuk Tim Kepresidenan, penghapusan Menko, dibentuk Kementerian Kependudukan, Kementerian Negara Pemerataan Antar Daerah Propinsi, dll. Sehingga ketika pertama kali Pak Jokowi membocorkan Kementerian yang akan dibentuk diantaranya ada Kementerian Kependudukan, saya tersenyum . Namun untuk kementerian lainnya yaitu Kementerian Maritim, Kementerian Kedaulatan Pangan, Kementerian Permukiman Sarana dan Prasarana, saya merasa bahwa kementerian yang lain tersebut tidaklah tepat. Karena ini sifatnya sangat mendesak, maka ketika itu saya sampai mengirim 2 surat yang sama. Yang satu saya tujukan kepada Pak Jokowi dan yang kedua saya kirimkan ke Tim Transisi agar hal ini bisa segera diketahui. Padahal sebenarnya alamat tujuan kedua surat tersebut sama. http://politik.kompasiana.com/2014/09/02/merespon-wacana-kementerian-baru-676668.html

Keberadaan Kementerian Kependudukan menurut saya sudah tepat, sehingga pada surat kedua, saya tidak komentari. Tetapi yang lainnya saya komentari. Ternyata dalam bocoran tentang kementerian yang kedua, keberadaan Kementerian Kependudukan yang saya kira sudah tepat tersebut justru tidak jadi dibentuk. Sedangkan kementerian yang lain , ada respon perbaikan termasuk munculnya Menko Kemaritiman yang sepertinya itu terinspirasi dari kritikan saya bahwa keberadaan kementerian itu tidak jelas karena bidang-bidang kerjanya sudah di bawah naungan kementerian yang lain.

Surat berikutnya tentang Permasalahan BBM, Moratorium Sertifikasi Guru, Manajemen Negara, Program Kerja yang Komprehensif, dll. Hal ini perlu saya ceritakan, sekedar untuk menunjukkan bahwa saya serius ingin membantu Pak Jokowi keluar dari permasalahan bangsa yang sedang dihadapi akhir-akhir ini. Dari kelima surat tersebut , yang dampaknya terus berkelanjutan sampai saat ini yaitu tentang kenaikan harga BBM. Dimana masukan dari saya, saya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dengan dasar pertimbangan yang saya sampaikan sangatlah rinci. Saya juga telah memberikan bagaimana solusinya. http://edukasi.kompasiana.com/2014/09/15/bukan-kurangi-atau-hapus-subsidi-tetapi-hemat-bbm--678808.html

Hanya saja saya tidak ada feeling, apakah surat itu sempat dibaca atau tidak, karena surat tersebut saya kirimkan di tengah Pak Jokowi mulai blusukan ke Sulawesi dan kunjungan ke luar negeri yang pertama. Tahu-tahu sehari setelah pulang dari Australia, dengan dalih alih subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur, kemudian rakyat ini dipaksa harus “berjuang bersama-sama” . Dengan penuh percaya diri, Pak Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM, walaupun ketika itu harga BBM dunia sedang turun. Terus terang, saya sangat terpukul mendengar pengumuman itu ! Saya bertanya-tanya dalam hati, apakah surat saya tidak sempat dibaca atau dibaca tetapi diabaikan ya ? Kenapa Pak Jokowi sangat ingin menaikkan harga BBM ? Begitu selalu yang terpikir oleh saya. Tapi apa boleh buat, semua sudah terlanjur terjadi.

Seketika itu juga, setelah pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan, kemudian harga barang-barang yang sebelumnya sudah naik menjadi naik lagi. Betapa sedihnya saya, setelah mengetahui bahwa yang memberikan saran untuk segera menaikkan harga BBM, ternyata adalah seorang ekonom ternama yang saat itu dikenal selalu berpihak pada kepentingan rakyat.

Akibat dari kebijakan yang salah ini, dua bulan kemudian Pak Jokowi dipaksa oleh keadaan untuk kembali menurunkan harga BBM, karena harga BBM dunia terus menurun. Sayangnya penurunan kembali harga BBM ini tidak serta merta diikuti dengan penurunan harga barang-barang karena harga listrik, LPG, ongkos Kereta Api , BI rate –nya ternyata waktu itu tidak mau turun. Dampaknya banyak rakyat yang merasa sangat kecewa. Belum lagi kekecewaan rakyat itu hilang, dengan dalih subsidinya dicabut dan perlu penyesuaian dengan kenaikan harga pasar, tiba-tiba harga BBM dinaikkan lagi. Jadilah kebijakan BBM ini seperti permainan yoyo yang membuat bingung para pengusaha, terutama pengusaha kecil dan menengah. Padahal mereka inilah, yang selama ini membantu pemerintah mengembangkan perekonomian Indonesia.

Pada sisi lain, nilai tukar rupiah terus merosot sampai menembus lebih dari Rp 13.000. Padahal di awal Pak Jokowi diketahui akan terpilih, rupiah sempat menguat. Menyikapi penurunan rupiah ini , tim ekonomi Pak Jokowi justru memberi respon yang sangat memprihatinkan. Menkeu mengatakan , “walaupun rupiah melemah tetapi negara justru mendapat keuntungan, karena ada selisih ekspor migas dengan bayar cicilan hutang negara sekitar 2,3 trliyun”. Pak Menteri ini tidak peduli , bahwa keuntungan negara itu telah ditebus dengan penderitaan rakyat yang harus menghadapi harga kebutuhan hidup yang melambung tinggi. Menko perekonomian juga mengatakan hal yang sama-sama memprihatinkan. Beliaunya mengatakan “rakyat jangan berharap bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa menjadi Rp 10.000 lagi, karena melemahnya nilai tukar rupiah itu akan meningkatkan ekspor kita”. Saya heran ! Mereka itu intelektual lulusan luar negeri kok kualitasnya hanya seperti itu. Padahal saya saja, yang bukan sarjana ekonomi bisa paham tentang sesat pikir seperti itu. Apa mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu , kalau Bank Indonesia diam-diam melakukan intervensi untuk mengendalikan kemerosotan nilai tukar rupiah ini dengan dana hutang dari luar negeri ?

Andaikan domisili saya di Jakarta, saya pasti akan berusahauntuk bertemu Pak Jokowiagar bisa menjelaskan semua ini. Namun karena saya jauh dari Jakarta, saya butuh dukungan teman-teman semua untuk bisa membuka kesadaran Pak Jokowi akan pentingnya pemikiran yang saya sampaikan baru-baru ini (terkirim melalui Pos Express 11 Mei 2015). Sebab permasalahan bangsa ini sudah sangat serius, tetapi beliaunya masih juga belum bisa menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya.

Teman-teman setanah air, nilai tukar rupiah itu melemah karena kebodohan kita sendiri ! Jangan menyalahnya dolar yang pulang kampung akibat perekonomian Amerika Serikat yang membaik. Jangan mencari pembenaran bahwa negara-negara lain mata uangnya juga mengalami pelemahan. Sebab fundamental perekonomian masing-masing negara tidaklah sama. Bagi negara yang fundamental perekonomiannya sudah baik, maka pelemahan nilai mata uang itu akan menjadi berkah rejeki negara yang bersangkutan, karena impornya bisa berkurang sementara ekspornya akan semakin meningkat. Tapi bagi Indonesia yang fundamental perekonomiannya keropos , antara lain disebabkan karena bahan baku industri kita banyak yang impor, dan permodalannya banyak didanai pinjaman asing, maka pelemahan nilai tukar rupiah tersebut membuat para pengusaha menjadi resah. Sementara di sisi lain, Pak Jokowi justru menambah anggaran DPR yang kerjanya hanya bersilat lidah, bagi-bagi dana ke BUMN yang selama ini kerjanya tidak jelas dan sering merugi, menaikkan tunjangan pegawai pajak padahal gajinya sudah tergolong tinggi, menambah DP mobil pejabat walaupun yang terakhir ini kemudian dicabut lagi. Tetapi DP yang lama tetap ada dan tidak dicabut bukan ?

Teman-teman setanah air, untuk bisa memberikan sedikit kesejahteran kepada rakyat Indonesia, sebenarnya tidaklah perlu membutuhkan waktu tahunan ! Apalagi rakyat kecil harus menderita dahulu karenanya. Apabila kebijakan yang dipilih Presiden Jokowi itu tepat, maka rakyat kecil tidak perlu harus bersakit-sakit lagi untuk menyongsong masa depannya. Kecuali kalau pada waktu yang bersamaan memang terjadi kenaikan harga BBM, sebagaimana yang terjadi di awal pemerintahan ini. Jelas dampaknya mengalir kemana-mana. Kenaikan tarif angkutan umum, kenaikan harga barang-barang dan jasa. Kemudian dengan dalih untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menyusul menaikkan BI rate-nya . Tak mau ketinggalan, Kereta Api juga menaikkan ongkosnya, PLN menaikkan tarif listriknya, dan Pertamina menaikkan harga LPG-nya. Padahal mereka itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akibat dari kenaikan semua ini, rakyat semakin resah dan pasar meresponnya dengan bentuk pelemahan nilai tukar rupiah yang yang semakin dalam lagi. Ditambah dengan adanya “ancaman” The Fed yang akan menaikkan suku bunganya karena perekonomian Amerika Serikat yang sudah mulai membaik, maka situasi perekonomian Indonesia semakin diliputi ketidak-pastian.

Berikutnya pelemahan nilai tukar rupiah ini, seperti bola salju yang terus menggelinding. Impor bahan baku industripun menjadi ikut naik, serta cicilan hutang luar negeri pemerintah dan swasta menjadi bertambah. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi menjadi menurun, dan terjadilah PHK sehingga pengangguran di negara ini semakin bertambah banyak. Dampaknya, tindak kejahatan juga terjadi dimana-mana dan kualitasnya semakin meningkat. Sangat-sangat memprihatinkan !!

Di pihak lain, karena diam-diam BI telah melakukan intervensi untuk mengendalikan laju pelemahan nilai tukar rupiah, maka cadangan devisa negara Indonesia yang jumlahnya sangat minim itu  semakin berkurang . Padahal cadangan devisa itu digunakan untuk persiapan belanja impor dan bayar cicilan hutang selama 6 -7 bulan ke depan. Akibatnya, untuk menutupi kekurangan cadangan devisa negara ini, pemerintah terpaksa menjual Surat Utang Negara (SUN) sebesar US$ 4 milyar, atau kalau dikurs-kan dengan Rp 12.000 saja berarti sebesar 48 trilyun . Hutang ini terpaksa harus dilakukan, sebab kalau pemerintah tidak berhutang, maka jaminan keberlangsungan negara ini secara normal tidak akan sampai 6 bulan. Jadinya, semakin menggununglah hutang bangsa Indonesia dan semakin rumitlah permasalahan bangsa yang dihadapi !

Begitulah proses kejadiannya, kalau pemimpin negara salah dalam mengambil kebijakan negara. Rakyat kebanyakan mungkin tidak akan paham dengan ini semua. Tetapi mereka selalu menjadi korban akibat dari kebijakan yang salah tersebut.

Oleh karena itu teman-teman, untuk ke depan ini, saya coba lagi memberi masukan kepada Pak Jokowi agar jangan lagi sibuk melayani kepentingan orang-orang di sekitarnya. Atau sibuk mengurusi lawan politik yang ingin menjatuhkannya. Seyogyanya, segeralah penuhi janji politik beliaunya kepada rakyat Indonesia. Lakukan apa yang benar-benar diinginkan oleh rakyat, agar beliaunya ini selalu mendapat dukungan dari rakyat banyak.

Caranya, Pak Jokowi harus mengawalinya dengan menerapkan manajemen keterbukaan dan manajemen kejujuran, walaupun mungkin itu tidak bisa dilakukan 100 %. Pak Jokowi bisa menjelaskan kepada rakyat, bagaimana permasalahan bangsa ini yang sesungguhnya. Jangan ditutup-tutupi lagi !

Berikut ini permasalahan bangsa Indonesia yang perlu kita ketahui bersama:

APBN-Perubahan untuk tahun 2015 memang sebesar Rp 1.984,1 trilyun. Namun dari jumlah APBN-P itu, yang Rp 64 trilyun digunakan untuk membayar cicilan hutang, sedangkan yang Rp 222,5 trilyun dibiayai dari tambahan hutang baru. Artinya anggaran belanja yang tersedia untuk membiayai oprasional negara tahun 2015 ini, sebenarnya hanyalah sebesar Rp 1697,6 trilyun. Nilai ini berasal darijumlah anggaran belanja  yang direncanakan, dikurangi dengan anggaran bayar cicilan hutang dan anggaran hutang yang baru.

Akibat sistem penganggaran negara yang demikian , maka belanja negara selalu menjadi defisit, atau lebih besar pasak daripada tiang, yang artinya lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Dari tahun ke tahun hutang negara Indonesia selalu bertambah ratusan trilyun rupiah. Untuk APBN-Perubahan tahun 2015, hutang negara diperkirakan akan bertambah sebesar Rp 222,5 trilyun. Padahal hutang luar negeri negara ini per-Oktober 2014 sudah sebesar US$ 295,3 milyar. Dimana hutang pemerintah sebesar US$ 133,2 milyar dan hutang swasta sebesar US$ 162,1 milyar . Atau kalau dirupiahkan dengan kurs Rp 12.000, berarti total hutang negara ini sudah sekitar Rp 3.543 trilyun rupiah. Sementara hutang pemerintahnya saja, yaitu hutang luar negeri + hutang dalam negeri sekitar Rp 2.700 triyun. Suatu jumlah yang sangat besar, karena APBN-Pnya aslinya cuma Rp 1697,6 trilyun.

Sedangkan cadangan devisa negara yang digunakan untuk transaksi dengan pihak luar negeri, yaitu: membayar cicilan hutang, membayar impor barang dan kegiatan-kegiatan lainnya, posisi akhir Maret 2015 jumlahnya sekitar US$ 111,6 milyar. Dimana cadangan devisa negara sejumlah ini diperkirakan akan habis untuk membiayai kebutuhan impor dan cicilan hutang luar negeri selama 6,6 bulan ke depan. Artinya bahwa jaminan keberlangsungan negara ini secara normal benar-benar memprihatinkan yaitu cuma 6 sampai 7 bulan saja, sehingga kalau di tengah perjalanan terjadi penggunaan cadangan devisa negara untuk keperluan yang lain, maka rentang waktu jaminan keberlangsungan negara ini secara normal akan menjadi semakin pendek lagi, yaitu kurang dari 6 bulan.

Dampak dari kondisi tersebut , Pemerintah/Pertamina hanya mampu menyediakan stok nasional minyak mentah yang dibutuhkan oleh negara ini maksimal selama 18 hari saja. Padahal negara-negara tetangga yang kebutuhannya jauh lebih sedikit saja sudah menyetok kebutuhan BBM-nya sampai 3 bulan.

Itulah sebabnya kenapa ketika harga BBM naik kemudian keberadaan BBM menjadi langka dan orang-orang harus antri berjam-jam untuk mendapatkannya, namun kemudian mereka kecewa karena ternyata BBM-nya sudah habis. Karena stok-nya sangat terbatas dan untuk membeli lagi tidak ada anggarannya. Maka ketika terpaksa terancam kehabisan BBM, pemerintah harus berhutang untuk menambah stok-nya. Demikian juga kalau ada hal-hal yang tidak terduga lainnya, solusi pemerintah biasanya langsung menambah hutang luar negeri. Atau, kalau sudah terjepit maka yang dilakukan kemudian yaitu memotong anggaran belanja kementerian. Sebab kalau tidak demikian, maka eksistensi keberlangsungan negara Indonesia yang akan menjadi taruhannya. Pada sisi lain, menambah hutang negara itu juga akan mengakibatkan hal yang sama, yaitu negara semakin tidak berdaya sebab hutang negara kita sudah menggunung, sementara kemampuan bayar cicilan hutangnya bermasalah, yaitu bayar hutang dengan gali hutang baru.

Inilah juga yang menyebabkan kenapa pemerintah selama ini tidak bisa menetapkan kebijakan negara yang benar-benar terbaik untuk kepentingan rakyat Indonesia, sebab negara lain paham bahwa setiap saat bangsa Indonesia terancap kolaps atau bangkrut, sehingga bargaining position negara-negara donatur hutang ini sangat tinggi. Untuk mau memberikan hutang yang baru, mereka akan membuat syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pemerintah Indonesia.

Sayangnya walaupun para pejabat negaramengetahui akan hal ini, bukannya merekakemudian segera memperbaikiberbagai kebijakannegara yang salah. Sebaliknyamereka justru banyak yang memilih menyelamatkan diri dengan memperkaya diri melalui kegiatan korupsi dan kolusi . Tak peduli walaupun perilaku tersebut akan semakin mempercepat proses “penghancuran” negara Indonesia. Apakah keadaan yang demikian ini akan kita biarkan ?? Berapa lama negara ini akan bisa bertahan ??

Karena itu teman-teman, kalau sekarang ini kita sudah mengetahui tentang kondisi negara Indonesia yang sebenarnya, masihkah kita tidak peduli ??? Saya berharap, jangan !! Kalau negeri ini bergolak berarti masa depan kita, masa depan para generasi muda, masa depan anak dan cucu kita juga akan terancam. Tegakah kita membiarkan mereka terjebak dalam situasi yang sulit seperti di Mesir, Yunani, ataupun Yaman ?

Jadi kalau saya mengemukakan hal ini, bukannya karena saya sirik atau tidak senang kepada Pak Jokowi sehingga kalau tidak suka pada kebijakan beliaunya maka di Pemilu 2019 tidak memilihnya lagi. Ini jauh lebih penting daripada itu ! Kalau negara ini, tidak mampu bayar cicilan hutang, mungkin pemerintah bisa mengajukan tunda bayar yang resikonya hanya kredibilitas kita dalam pembayaran hutang menjadi turun. Tetapi bagaimana kalau tiba-tiba situasi darurat terjadi, misalnya transportasi perminyakan terhalang atau terganggu oleh bencana alam lebih dari 18 hari ? Pernahkah para pemimpin negara ini memikirkan akan hal ini ? Sungguh sangat memprihatinkan, sekaligus mencemaskan !

Untuk itulah saya ingin meminta dukungan kepada teman-teman, agar kita bisa mengingatkan Pak Jokowi. Karena penyebab permasalahan bangsa akhir-akhir ini berawal dari ketidak-konsistenan Pak Jokowi terhadap janji-janji kampanyenya dahulu, a.l.: tidak akan menaikkan harga BBM, tidak akan menambah hutang, dan melaksanakan Tri saktinya Bung Karno.

Kalau setelah mendapat masukan ini, ternyata beliaunya tetap bersikukuh dengan kebijakan yang sudah dilakukan, maka sebagai rakyat biasa saya sudah menyerah. Barangkali memang sudah suratan bangsa ini untuk “mati di lumbung padi”. Sebaliknya kalau Pak Jokowi bisa terbuka hati dan pikirannya, juga mau berinstrospeksi diri, maka harus ada kebijakan utama yang menjadi prioritas saat ini , yaitu:

I. Menurunkan Harga Kebutuhan Hidup dengan Cara yang Cerdas

II. Memperbesar Ruang Fiskal Tanpa Harus Menambah Hutang Baru

III. Memprioritaskan Anggaran pada Bidang yang Vital

IV. Memperbaiki Kebijakan Negara yang Salah

V. Memperbaiki Kebijakan Negara yang Tidak Mencerminkan Keadilan

 

Berikut ini penjelasannya, mudah-mudahan Teman-teman semua masih tergerak untuk membacanya. Karena nasib bangsa Indonesia saat ini benar-benar hanya ada di tangan kita.

 I. Menurunkan harga kebutuhan hidup dengan cara yang cerdas

Tentunya yang dimaksud dengan menurunkan harga kebutuhan hidup dengan cara yang cerdas adalah menurunkan harga barang-barang yang efeknya bisa segera dirasakan oleh rakyat, dan pelaksanaannya tidak membutuhkan banyak biaya. Untuk itu hal yang harus dilakukan, yaitu:

a. Meningkatkan nilai tukar rupiah

Untuk bisa meningkatkan nilai tukar rupiah berarti pemerintah harus bisa menambah jumlah cadangan devisa negara, tetapi caranya bukan dilakukan dengan intervensi Bank I ndonesia atau karena “menekan” para pengusaha, melainkan harus melibatkan semua anak bangsa yaitu para pejabat dan rakyat Indonesia. Dimana kita semua harus melakukan hal berikut:

1. Tidak lagi gemar membeli produk-produk impor yang tidak vital, misalnya: berbagai macam asesoris, makanan dan minuman, produk-produk kosmetik, dan lain-lain sehingga cadangan devisa negara bisa dihemat dan produk industri dalam negeri bisa berkembang secara maksimal. Sedangkan untuk belanja kebutuhan barang – barang berteknologi tinggi dan untuk belanja produk-produk kesehatan tidak dilarang. Karena barang berteknologi itu berkaitan dengan kualitas peralatan yang dibutuhkan, dan produk kesehatan itu berkaitan dengan nyawa seseorang. Tetapi belinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Tidak lagi difasilitasi dengan kredit mobil pribadi agar jumlah mobil tidak berkembang pesat dan pembelian BBM tidak membengkak, sehingga bisa mencegah atau mengurangi terjadinya defisit perdagangan dan mencegah atau mengurangi terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah yang lebih dalam.
3. Tidak lagi berboros-boros dengan BBM karena itu perlu dibuat peraturan bahwa kendaraan mobil pribadi yang bergerak di dalam kota harus berpenumpang minimal 4 orang, sehingga kegiatan transportasi menjadi lebih lancar serta daya saing industri kita bisa meningkat.
4. Tidak lagi sering berwisata ke luar negeri sehingga pengelolaan tempat wisata di dalam negeri bisa berkembang, bahkan mampu mendatangkan wisatawan asing.
5. Tidak lagi bangga sekolah di luar negeri, terbukti pejabat negara ini banyak yang lulusan luar negeri tetapi Indonesia justru semakin terpuruk.
6. Tidak lagi sering studi banding ke luar negeri karena selama ini juga tidak terlihat manfaatnya, selain sekedar rekreasi dan memboroskan anggaran negara.
7. Tidak lagi memperbanyak beasiswa pemerintah ke luar negeri, sebaliknya berdayakanlah mereka yang sudah pernah sekolah di luar negeri.
8. Tidak lagi banyak menyimpan mata uang asing terutama dolar agar nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa menguat .

Namun untuk mewujudkan kondisi tersebut, tidaklah bisa dilakukan hanya dengan sekedar himbauan, tetapi pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu mengarahkan anak-anak bangsa untuk berlaku seperti yang diharapkan. Antara lain pemerintah perlu membentuk badan yang mengelola dan mengendalikan pembelian valuta asing, sehingga setiap pembelian valuta asing itu benar-benar dilakukan karena adanya kebutuhan, bukan karena ingin berspekulasi. Dengan demikian pengeluaran devisa negara akan terkendali , defisit perdagangan diharapkan bisa berubah menjadi surplus, dan nilai tukar rupiah diharapkan akan menguat. Kalau nilai tukar mata uang rupiah terus menguat, dan sistem perekonomian ditata dengan benar, maka tidak lama kemudian rakyat akan mendapatkan harga kebutuhan barang dan jasa yang lebih murah. Artinya daya beli rakyat menjadi meningkat.

Bagaimana kalau mereka tidak peduli dan tetap melakukan hal-hal tersebut , atau bahkan menyimpan dolarnya di luar negeri ? Kalau mereka sudah tahu bahwa negaranya terancam bangkrut tetapi tetap tidak memiliki rasa nasionalisme , berarti mohon maaf, mereka ini layak digelari dengan sebutan PENGKHIANAT BANGSA.

b. Stop “gonjang-ganjing politik” yang tidak perlu terjadi

Urusan gonjang-ganjing politik hanya akan membuat pasar merespon negatif . Investor menjadi “ wait and see” dan banyak orang akan mengamankan kekayaannya dengan cara membeli dolar , sehingga hal itu akan memperburuk terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah. Namun situasi tersebut terkadang memang terpaksa harus terjadi, karena adanya kepentingan-kepentingan politik pihak tertentu. Untuk itu kalau terjadi hal yang demikian, maka presiden harus segera bersikap tegas dengan berpihak pada kepentingan rakyat atau kepentingan kebenaran. Sebaliknya, sebagai presiden juga jangan memicu munculnya permasalah-permasalahan politik, misalnya: “mengiming-iming” partai tertentu untuk bergabung dalam pemerintahan, memilih pejabat yang di mata rakyat tidak kredibel, mengingkari janji kampanye, dll .

c. Mencegah atau memberantas korupsi dan kolusi

Kolusi dan korupsi membuat harga barang dan biaya hidup menjadi tinggi. Karena itu pemerintah harus intensif melakukan pencegahan korupsi dan kolusi dengan berbagai macam cara. Hal yang bisa dilakukan, antara lain:

1. Mengembalikan dan mengusulkan KPK sebagai lembaga yang mengurusi tindak pidana korupsi sehingga kinerjanya bisa maksimal.
2. Mengoptimalkan peran PPATK.
3. Pengawasan pada semua pekerja negara dengan laporan harta kekayaan.
4. Membentuk pos pengaduan masyarakat tetapi yang bertanggung-jawab.
5. Penyelidikan silang antar aparat penegak hukum.

d. Memperbaiki tata kelola perdagangan

Perdagangan merupakan garda terdepan untuk menyejahterakan bangsa. Karena itu tata kelola perdagangan yang terbaik, haruslah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia. Bukan menguntungkan pihak-pihak tertentu ataupun menguntungkan kepentingan asing. Karena itu tata-kelola perdagangan harus memperhatikan prinsip-prinsip sbb.:

1. Izin perdagangan ekspor-impor itu satu paket sehingga kesinambungan kerja pelaku usahanya terus terjaga.
2. Perdagangan yang mengarah ke kartel harus dicegah.
3. Ekspor perdagangan boleh dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi.
4. Impor kebutuhan pokok baru dilakukan kalau prediksi persediaan barang yang dibutuhkan dalam kondisi darurat (tidak cukup).
5. Pintu masuk perdagangan impor harus di pelabuhan terluar.
6. Impor barang bekas dilarang kecuali untuk barang-barang berteknologi tinggi

e.Mengatur biaya periklanan produk di media massa

Biaya periklanan termasuk komponen biaya produksi juga. Selama ini ada kesan bahwa biaya periklanan produk di media massa, terutama di media televisi itu mahal. Terbukti para artis atau pelaku media ini gaya hidupnya seringkali berlebihan. Sementara para penontonnya banyak yang hidup dalam kesusahan. Dampaknya ini membuat kesenjangan sosial yang luar biasa, dan memberikan pendidikan pola pikir yang tidak baik bagi masyarakat. “Kalau jadi artis boleh dan bisa hidup bermewah-mewah”. Sementara di sisi lain pemerintah memiliki media televisi , namun tidak bisa difungsikan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat karena pembiayaan dan muatan iklannya yang dibatasi. Untuk itu harus ada pengkajian ulang tentang hal ini:

1. Biarkan media televisi swasta dan pemerintah (BUMN) bersaing secara sehat.
2. Biarkan dunia usaha memiliki alternatif periklanan media televisi yang lebih murah.

 

II. Memperbesar ruang fiskal tanpa harus berhutang

Memperbesar ruang fiskal, maksudnya berusaha mendapatkan dana free yang sebesar-besarnya sehingga dana itu bisa dimanfaatkan untuk membiayai hal-hal yang menjadi prioritas program pemerintah, namun tidak boleh dengan cara berhutang. Kalau mendapatkannya dengan berhutang, tentu semua orang pasti bisa. Apalagi bila membayarnya kemudian dibebankan pada rakyat. Jelas gampang sekali. Tetapi itu bukan kebijakan yang benar !

Memperbesar ruang fiskal yang benar harus dilakukan dengan penghematan anggaran, dan dari hasil usaha yang dilakukan. Jadi memperbesar ruang fiskal ini tidak selalu dengan cara “mengalihkan subsidi BBM”. Apalagi kalau harga BBM itu turun, berarti nilai subsidi BBM tersebut sebenarnya sudah berkurang, bahkan tinggal sedikit atau sudah tidak ada. Karena itu sebenarnya ruang fiskal ratusan trilyun yang terjadi saat ini, bukanlah murni hasil mengalihkan subsidi BBM lagi, tetapi juga karena hutang baru. Padahal untuk bisa membangun infrastruktur, negara tidak harus berhutang lagi. Bisa mencari cara lain, yaitu dengan penghematan alokasi anggaran yang ada, dan menggalakkan peranan masyarakat di dalam negeri. Tetapi bukan dengan meningkatkan nilai pajak, karena dampaknya justru bisa meresahkan pihak-pihak yang terkena pajak. Untuk itu cara yang harus dilakukan sbb.:

1. Kurangi anggaran rapat, perjalanan dinas, dan pengadaan berbagai seragam.
2. Kurangi kegiatan yang bersifat seremonial.
3. Hemat penggunaan fasilitas listrik dan AC di perkantoran.
4. Gaji atau penghasilan pejabat negara proporsional dengan income percapita penduduk.
5. Tunjangan profesi guru jangan berlebihan dan didasarkan atas kualitasnya bukan penyama-rataan sehingga pelaksanaannya tidak menjadi sia-sia dan tidak memicu kecemburuan antar profesi.
6. Gaji pegawai pajak baru dinaikkan kalau mereka sudah berhasil meningkatkan pemasukan pajak.
7. Privatisasi aset negara yang kurang bermanfaat.
8. Menggalakkan investasi rakyat melalui gerakan tabungan maupun pembelian saham.
9. Kalau perlu, potong gaji pekerja negara dan alihkan ke pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi inflasi.

 

III. Memprioritaskan anggaran pada bidang yang vital

Memprioritaskan anggaran pada bidang yang vital maksudnya mengutamakan penggunaan anggaran negara pada hal-hal yang signifikan mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

a. Menggalakkan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk itu sangat signifikan dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Apabila pertumbuhannya tidak terkendali, maka anggaran belanja negara akan terkuras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya ledakan jumlah penduduk tersebut. Dalam jangka pendek hal ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga itu sendiri. Berikutnya, apabila tidak bisa dicukupi oleh keluarganya, maka akan menjadi beban pemerintah. Sementara dalam jangka panjang, akan berdampak pada kebutuhan pangan yang semakin besar, kebutuhan anggaran pendidikan yang membengkak, masalah kerusakan lingkungan, masalah pengangguran, dll. Karena itu program KB harus benar-benar digalakkan dengan berbagai macam cara.

b. Memperbaiki infrastruktur yang sudah ada

Dalam waktu dekat 1-2 tahun ini, Pak Jokowi tidak perlu tergesa-gesa untuk membangun infrastruktur yang baru, misalnya: sawah sejuta hektar, bendungan baru, jalan baru, pelabuhan baru, dll. Tetapi fokuskan anggaran yang ada untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, misalnya: jalan-jalan yang rusak, bendungan dan saluran irigasi yang bermasalah, memperluas pelabuhan yang masih memungkinkan, memperbaiki transportasi umum yang tidak layak, bantu Pertamina untuk bisa mengambil alih pengelolaan industri migas yang akan habis masa kontraknya, dll. Kalau hal ini bisa dilakukan, maka rakyat akan segera merasakan manfaatnya , dan perbaikan-perbaikan tersebut juga bisa berdampak pada turunnya biaya produksi dari industri –industri yang sudah ada. Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur yang baru itu perlu pemikiran yang matang karena harus berorientasi pada jangka panjang dan harus terintegrasi dengan berbagai hal.

c. Memperbaiki moral atau revolusi mental

Tidak bisa ditutup-tutupi, terpuruknya negara kita dan sulit untuk bangkit kembali merupakan akibat dari betapa moral bangsa ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak orang tua dan pejabat yang terjebak pada masalah korupsi, kolusi, perselingkuhan, narkoba, poligami rahasia, maupun tindak kejahatan. Banyak pelajar dan mahasiswa terjebak pada masalah tawuran, narkoba, seks bebas, bulying, dan terorisme. Guru sekolah, guru mengaji yang seharusnya menjadi pembimbing dan teladan justru menjerumuskan anak didiknya menjadi korban pelampiasan nafsunya. Banyak anak-anak kecil menjadi korban kebiadapan keluarga terdekatnya. Banyak juga remaja yang menjadi korban perdagangan manusia. Dimana para pelaku tindak perbuatan tercela itu, mereka sebenarnya juga menjadi korban kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Para orang tua yang stres karena memikirkan biaya hidup yang tinggi, dan situasi kerja yang penuh dengan tekanan. Anak-anak sekolah dan mahasiswa yang stres akibat sistem pendidikan yang menuntut mereka harus mengerjakan banyak tugas dan tidak memiliki waktu untuk bermain yang cukup. Guru yang tidak bisa mengendalikan diri karena tidak diseleksi dengan baik, dll. Akibat dari semua itu, mereka kemudian mencari “hiburan” dengan cara yang salah.

Untuk bisa memperbaiki kondisi tersebut, tidak mungkin hanya dengan menghimbau dan berdoa. Tetapi pemerintah harus memperbaiki berbagai kebijakan yang berdampak pada hal-hal buruk tersebut, misalnya: mengurangi beban stres pada para orang tua, mahasiswa dan pelajar; mengajarkan ilmu atau cara untuk bisa mengendalikan diri dengan baik; serta banyak melakukan sosialisasi tentang akibat buruk dari perbuatan-perbuatan tercela itu.

d. Mencegah keberadaan makanan beracun

Makanan beracun tampaknya sudah sulit dihindari oleh masyarakat Indonesia. Formalin, pewarna tekstil, boraks, insektisida, dan lain-lain sepertinya sudah menjadi bagian dari makanan segar kita, sehingga sulit bagi para konsumen untuk mendapatkan makanan yang benar-benar sehat. Padahal efeknya, ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Kalau mereka sakit atau terserang penyakit, maka akibatnya bisa menyusahkan diri dan keluarganya karena harus mengeluarkan biaya pengobatan yang besar. Juga akan meningkatkan klaim biaya pengobatan pada BPJS. Karena itu agar hal tersebut bisa diminimalkan , maka pemerintah melalui BP-POM harus pro-aktif dalam mencegah maraknya makanan beracun ini. Cara yang bisa dilakukan:

1. Sosialisasi tentang makanan beracun dan akibatnya.
2. Membuka kotak pos pengaduan masyarakat dan segera memberikan respon, kalau perlu yang melaporkan bisa mendapatkan penghargaan.
3. Memberi sangsi tegas bagi yang melanggar dengan denda yang berlipat-lipat.
4. Sering melakukan operasi lapangan.

e. Pencegahan industri yang merusak kesehatan

Industri yang merusak kesehatan tidak boleh dipertahankan dengan dalih akan berdampak pada bertambahnya pengangguran, misalnya : industri rokok, industri miras. Karena efek dari industri yang merusak kesehatan ini akan membutuhkan dana pemulihan yang jauh lebih besar, misalnya harus mengeluarkan biaya pengobatan terhadap akibat penyakit yang dideritanya. Kalaupun saat ini keberadaan industri itu masih dipertahankan , maka harus dikenai pajak yang tinggi. Namun pajak tersebut bukan dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara, tetapi dimaksudkan agar produk yang ada tidak banyak dibeli oleh masyarakat umum. Jadi pajak itu dianggap sebagai pendapatan negara yang tak terduga atau tidak pasti, sehingga tidak boleh menjadi tumpuan pemasukan negara.

Hanya saja dalam menyikapi permasalahan ini pemerintah harus mampu bertindak bijaksana . Para pekerja industri tersebut harus diberi bekal ketrampilan agar bisa beralih pada pekerjaan yang lain. Para petani tembakau difasilitasi untuk mau beralih pada tanaman lain yang bisa mendukung gerakan ketahanan pangan.

f. Pencegahan industri yang merusak lingkungan

Industri yang merusak lingkungan, misalnya industri yang berbahan baku hasil penebangan liar, industri yang pengolahan limbahnya bermasalah sehingga mencemari lingkungan, dll. Industri yang merusak lingkungan ini tidak boleh dibiarkan, karena kerusakan yang diakibatkan akan bisa menjadi bencana bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Sebagai contoh penebangan hutan yang dilakukan secara liar akan mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Kalau bencana ini terjadi, maka biaya pemulihannya akan luar biasa. Karena itu untuk mengurangi atau mencegah terjadinya hal tersebut , maka pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus pro-aktif melakukan pengawasan. Caranya bisa sama dengan cara yang dilakukan dalam pencegahan makanan beracun, yaitu:

1. Sosialisasi tentang kerusakan lingkungan dan dampaknya.
2. Membuat kotak pos pengaduan masyarakat dan segera memberikan respon, kalau perlu yang melaporkan bisa mendapatkan penghargaan.
3. Memberi sangsi tegas bagi yang melanggar dengan denda yang berlipat-lipat.
4. Melakukan operasi lapangan.

g. Meningkatkan keamanan

Masalah keamanan di negeri ini sekarang menjadi barang yang amat “mewah” artinya sulit didapatkan oleh rakyat. Dimanapun berada tidak lagi ditemui suasana yang aman. Dimanapun berada mereka harus melakukan kewaspadaan yang tinggi. Hal ini tentunya akan membuat masyarakat menjadi semakin stres. Kalau kondisi ini tidak segera diatasi, dampaknya akan mengganggu kondisi kejiwaan banyak orang, misalnya: menjadi mudah marah, gampang tersinggung, selalu cemas, dll. Untuk itu peningkatan keamanan perlu segera diupayakan, agar bisa memberikan ketenangan kepada semua anak bangsa. Sehingga ketika dimanapun berada, terutama ketika kita berada di perjalanan, bisa merasa senang dan tenang. Apalagi pertumbuhan perekonomian suatu bangsa itu, juga sangat tergantung dari mobilitas masyarakatnya. Kalau situasi di luar rumah dirasa tidak aman, maka masyarakat akan lebih memilih untuk berada di rumah saja.

Cara yang dilakukan untuk bisa meningkatkan keamanan, yaitu:

1. Peran petugas keamanan sebagai pengayom masyarakat harus benar-benar dilakukan.
2. Membuat kotak pos pengaduan masyarakat dan segera memberikan respon.
3. Jangan membuat masyarakat menjadi takut untuk melaporkan karena khawatir justru akan mendapat kesulitan.
4. Memperbanyak pos-pos keamanan.

Namun upaya peningkatan keamanan yang hakiki haruslah melalui pendekatan kesejahteraan. Kalau rakyatnya tidak banyak yang menganggur, maka otomatis pelaku tindak kejahatan akan berkurang dengan sendirinya karena mereka harus bekerja.

 

IV.Memperbaiki Kebijakan Negara yang Salah

Memperbaiki kebijakan negara yang salah maksudnya yaitu memperbaiki kebijakan-kebijakan negara yang ternyata memberikan dampak buruk bagi negara dan masyarakat, antara lain:

a. Penataan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja

Keberadaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja itu harus disesuaikan dengan kebutuhan bangsa, sehingga bisa terjadi efektifitas dalam pengelolaannya. Jumlah tenaga kerja di pemerintahan yang berlebihan akan membuat kinerja mereka menjadi tidak efektif, misalnya: santai-santai di kantor, main game, keluyuran di jam kerja, dll. Sementara anggaran negara terus terkuras untuk menggaji mereka. Sedangkan jumlah lapangan kerja swasta yang berlebihan , akan mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar dunia usaha yang ada, terutama yang sejenis. Dampaknya jatuh bangun keberadaan dunia usaha menjadi keniscayaan, PHK akan selalu membayangi tenaga kerjanya , pertumbuhan ekonomi menjadi tidak ada kepastian, dan kesejahteraan rakyat sulit untuk diwujudkan. Karena itu tanggung-jawab pemerintah atau pemimpin bangsa adalah untuk menata keseimbangan dalam dunia kerja ini. Jadi menjadi pemimpin bangsa itu, tujuannya bukanlah untuk berbagi-bagi jabatan dengan para pendukungnya, pergi ke mana-mana didampingi oleh para pengawal, banyak melakukan kunjungan ke luar negeri mumpung gratis. Kalau seperti ini, maka akan banyak orang berani berebut menjadi pemimpin bangsa, walaupun sebenarnya yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin bangsa.

b. Pemberian fasilitas kredit

Fasilitas kredit seharusnya diberikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Bukan membuat anak-anak bangsa menjadi terbiasa hidup berfoya-foya, karena apa yang dilakukan bisa dibayar dengan cara mengangsur. Jadi seharusnya pemberian kredit itu hanya diberikan pada mereka yang memiliki kegiatan usaha. Kalaupun ada kredit yang diberikan pada perseorangan, maka kredit itu hanya ditujukan pada hal yang vital, misalnya: kepemilikan sepeda motor pertama bagi mereka yang sudah berusia 20 tahun, pembelian rumah pertama untuk keluarga monogami, dll. Selain kepentingan tersebut, masyarakat dibiasakan untuk menabung terlebih dahulu, kalau mau memiliki barang-barang yang dibutuhkannya. Dengan demikian tabungan rakyat bisa dimanfaatkan oleh negara, anak bangsa tidak didorong untuk pragmatis, anak bangsa tidak stres karena menanggung beban hutang, jumlah kendaraan bermotor tidak terus membengkak sehingga membuat kemacetan, harga rumah tidak terus membumbung dan ada pemerataan kepemilikan rumah. Juga yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidaklah PERTUMBUHAN EKONOMI YANG SEMU.

c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja negara (PNS dan aparat negara)

Meningkatkan kesejahteraan pekerja negara selama ini diidentikkan dengan menaikkan gaji mereka. Padahal ketika terjadi kenaikan gaji pekerja negara, maka jumlah uang yang beredar menjadi bertambah banyak. Dampaknya, kemudian akan diikuti dengan terjadinya inflasi. Akibatnya, pekerja swasta yang gajinya tidak ada kenaikan harus menanggung beban kenaikan harga-harga barang dan jasa. Artinya peningkatan kesejahteraan para pekerja negara selama ini selalu ditebus dengan penderitaan rakyat yang lainnya. Karena itu, konsep peningkatan kesejahteraan tersebut haruslah segera dicabut. Untuk selanjutnya diganti dengan konsep peningkatan kesejahteraan pekerja negara yang baru, yaitu dengan cara yang sudah dikemukakan di atas. Dengan demikian walaupun tidak ada kenaikan gaji, semua anak bangsa akan merasakan adanya peningkatan kesejahteraan, yang disebabkan oleh adanya penurunan harga-harga barang dan jasa di pasaran serta penurunan biaya kebutuhan hidup.

d. Kebijakan stategis BBM

Untuk kebijakan BBM, karena penjelasannya panjang bisa dilihat di http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2015/05/13/menyelamatkan-sda-migas-untuk-kesejahteraan-rakyat-indonesia--724050.html

 

V.Memperbaiki kebijakan negara yang tidak mencerminkan keadilan

Untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, dibutuhkan kerja profesional semua pihak. Karena suatu bangsa akan bisa maju kalau didukung oleh semua potensi bangsa yang ada. Penerapan kebijakan negara yang tidak mencerminkan keadilan, hanya akan menjadi pemicu terjadinya ketidak-kompakan sesama anak bangsa. Kalau sesama anak bangsa ini tidak kompak, maka runyamlah negara ini, seperti yang sekarang terjadi. Kebijakan negara yang tidak mencerminkan keadilan tersebut, yaitu:

a. Sistem penggajian nasional

Terus terpuruknya bangsa Indonesia diakibatkan oleh adanya kesenjangan sosial yang semakin lama tambah semakin melebar. Kesenjangan sosial tersebut terus terjadi, karena selama ini pemerintah memang tidak memiliki tata-aturan yang bisa mencegah terjadinya kondisi tersebut. Sebaliknya tata-aturan yang ada justru tidak adil, misalnya : bagaimana gaji seorang presiden bisa kalah dengan gaji seorang direktur BUMN . Secara rasional, kondisi ini jelas-jelas tidak masuk akal, karena kewajiban seorang presiden benar-benar jauh lebih banyak dibanding semua profesi yang ada. Bagaimana seorang anggota DPR bisa hidup bermewah-mewah, sementara rakyat yang diwakilinya banyak yang sedang hidup sengsara. Bagaimana seorang pengusaha bisa hidup berfoya-foya, sementara pekerjanya bekerja seperti budak, dll. Padahal setiap profesi, baik di pemerintahan maupun di swasta itu sama-sama dibutuhkan oleh negara. Yang artinya kalau negara ini membutuhkan semua pekerja di berbagai bidang itu bisa bekerja secara profesional, maka semua pekerja di Indonesia harus mendapatkan penghasilan yang layak. Karena itu pemerintah/DPR seharusnya segera membuat peraturan tentang sistem penggajian pekerja Indonesia yang berkeadilan. Tentunya sistem ini tidak asal semua mendapat gaji yang besar, karena pemberian gaji yang besar tanpa dibarengi dengan perkembangan perekonomian yang benar, maka hanya akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Karena itu yang dibutuhkan, yaitu sistem penggajian nasional yang berkeadilan sesuai dengan pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sistem penggajian nasional, sbb:

1. Pemberian gaji tidak berdampak pada kesenjangan sosial yang mencolok.
2. Proporsional antara semua profesi yang ada.
3. Sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh yang bersangkutan, misalnya: tanggung-jawab kerja, resiko yang dihadapi, jam kerja, beban kerja, dll.
4. Untuk pejabat negara harus proporsional dengan income per-capita penduduk Indonesia sehingga ada tanggung-jawab kerja yang baik.
5. Untuk pejabat perusahaan harus proporsional dengan pendapatan buruh sehingga tidak terjadi perbudakan.
6. Untuk pengusaha atau pemilik modal harus proporsional dengan besarnya modal sehingga tidak merugikan mereka yang memiliki modal.
7. Pemberian gaji tidak berdampak pada kesenjangan sosial yang mencolok.

b. Sistem kesejahteraan sosial

Tujuan negara Indonesia merdeka adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika negara ini merdeka, seharusnya dikotomi kelompok kaya dan kelompok miskin di Indonesia sudah tidak boleh ada, karena nasib semua rakyat Indonesia akan diperhatikan oleh negara. Mereka yang dalam usia produktif tetapi belum memiliki pekerjaan, akan dicarikan pekerjaan oleh pemerintah. Yang masih menganggur akan mendapat santunan pengangguran dari pemerintah. Dengan demikian, seorang pemimpin negara itu akan selalu berusaha keras untuk bisa membuat semua rakyatnya yang dalam usia produktif memiliki pekerjaan. Karena itu keberadaan dunia pendidikan, nantinya harus ditata sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Jadi dunia pendidikan tidak bisa berjalan semaunya sendiri. Inilah yang membuat “pekerjaan”, kemudian menjadi kebutuhan kesejahteraan mendasar yang utama bagi seluruh rakyat Indonesia, sebelum adanya bentuk kesejahteraan mendasar yang lainnya. Kemudian, baru dikembangkan tentang kebutuhan kesejahteraan mendasar yang lainnya, antara lain: jaminan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, jaminan hari tua, santunan kematian, dan lain-lain. Dimana semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan bangsa Indonesia.

Kalau para pemimpin bangsa ini bekerja dengan baik, maka hak kesejahteraan rakyat akan semakin baik. Kalau para pemimpin bangsa ini kerjanya tidak baik, maka hak kesejahteraan rakyat nilainya akan semakin berkurang atau bahkan hanya diberikan pada kelompok tertentu saja, sebagaimana yang sudah terjadi sekarang ini. Banyak rakyat atau keluarga yang hidupnya tidak beruntung sehingga mereka terpaksa berkeliaran di jalan-jalan, namun di sisi lain ada kelompok rakyat yang hak kesejahteraannya terus diperhatikan oleh negara. Ada pula yang berupaya sendiri untuk mendapatkan jaminan sosial bagi diri dan keluarganya. Karena itulah, penerapan sistem kesejahteraan jaminan sosial yang selama ini berlaku , harus diperbaki dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sbb.:

1. Semua anak bangsa (keluarga Indonesia) berhak atas jaminan kesejahteraan yang ada.
2. Untuk mendapatkan jaminan sosial maka harus ada syarat yang dipenuhi, sehingga pemberian jaminan sosial tidak berdampak negatif bagi penerimanya, misalnya: menjadi tidak peduli dengan kesehatan dirinya, menjadi bermalas-malasan, menjadi tidak bertanggung-jawab, dll.
3. Untuk kalangan tertentu dibutuhkan jaminan sosial dengan pertimbangan kemanusiaan.
4. Apabila keuangan negara jumlahnya tidak mencukupi untuk menjamin semuanya, maka jenisnya yang bisa dikurangi, bukan sebagian diberi sebagian tidak.

Dengan sistem kesejahteraan sosial atau jaminan sosial yang seperti ini, pemerintah tidak bisa lagi bermain tarik-ulur terhadap jumlah penduduk yang harus mendapat jaminan sosial sesuai dengan kepentingannya, dan kesejahteraan semua anak bangsa akan selalu diperhatikan oleh negara. Tidak ada lagi dikotomi kelompok penerima jaminan sosial dan bukan penerima jaminan sosial, tidak ada lagi dikotomi golongan kaya dan golongan miskin, sehingga politik pecah-belah yang selama ini terus dilakukan terhadap anak-anak bangsa bisa dihentikan. Yang kaya tidak merasa hanya dijadikan “sapi perah”, dan yang miskin tidak dijadikan alat untuk memeras yang kaya. Kalau anak bangsa ini menginginkan nilai jaminan sosial yang kualitasnya lebih baik lagi, maka yang bersangkutan bisa menambahnya dengan mengikuti jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

 

Manfaat Penerapan Kebijakan-kebijakan yang Diusulkan

Kalau pemerintahan Pak Jokowiberhasil menerapkan kebijakan-kebijakandi atas, maka niscaya perlahan tapi pasti, bangsa Indonesia akan segeraada perbaikan, walaupuninfrastruktur yang ada yaitu jalan, bendungan, pelabuhan dan lain-lain , belum sebaik di negara-negara yang sudah maju .

Berikut ini berbagai manfaat yang bisa dirasakan, yaitu:

1. Pemerintah tidak perlu lagi memperalat “istilah subsidi BBM” untuk menambah hutang negara. Karena dengan harga BBM dunia yang turun, sebenarnya nilai subsidi BBM yang ada sekarang ini , besarnya tidaklah ratusan trilyun. Jadi alih-subsidi BBM yang ada, besarnya juga tidak ratusan trilyun.
2. Nilai tukar rupiah diharapkan akan segera menguat. Kalau ternyata belum menguat berarti ada yang masih bermasalah, dan itu harus dicari penyebabnya.
3. Dengan meningkatnya nilai tukar rupiah, maka harga barang-barang impor, termasuk bahan baku industri menjadi turun. Ongkos produksi pengadaan BBM dan listrik menjadi lebih murah. Biaya pengeluaran transportasi Kereta Api dan angkutan umum juga menjadi lebih murah, dll. Hal ini tentunya juga akan disusul dengan turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Sehingga tidak lama kemudian, rakyat akan bisa segera merasakan harga barang dan jasa yang lebih murah karena ongkos produksinya yang turun.
4. Rakyat juga bisa segera merasakan biaya hidup yang lebih murah karena korupsi dan kolusi di berbagai bidang, yaitu: pendidikan, kesehatan, transportasi, pelayanan umum bisa diminimalkan, dan pembiayaan yang ada harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
5. Respon psikologis masyarakat yaitu: mereka akan menjual dolar atau valuta asing yang dimilikinya. Karena kalau tetap disimpan, kerugiannya bisa semakin besar. Hal ini juga semakin meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan terus memberikan efek multi-plier terhadap perekonomian bangsa Indonesia.
6. Pemasukan pajak akan meningkat walaupun nilai pajaknya tetap. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya peningkatan daya saing industri yang kemudian meningkatkan volume penjualan barang di pasar domestik maupun pasar internasional.
7. Penerimaan devisa negara akan meningkat, seiring dengan terjadinya peningkatan daya saing industri kita di pasar internasional.
8. Permintaan konsumen yang meningkat akan membuka lapangan kerja baru, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran dan akan mengurangi terjadinya tindak kejahatan di negara ini.
9. Karena melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat, maka investor akan berbondong-bondong ke Indonesia. Namun kita harus selektif, kegiatan atau industri apa yang boleh investasi asing, kegiatan atau industri apa yang boleh investasi lokal, dan kegiatan atau industri apa yang tidak boleh ada investasi asing maupun lokal. Sehingga nasib negara ini nantinya tidak tergantung dari perilaku para investor.
10. Kalau pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin membaik dan dibarengi dengan kebijakan-kebijakan pemerataannya, maka peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia bukan hanya ada di mulut para pejabat negara saja, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia.

 

Pertanyaan yang Muncul

Apa yang saya uraikan di atas, tentunya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi banyak orang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, sbb.:

1.Kalau katanya negara Indonesia itu bermasalah, tetapi kenapa Indonesia bisa terlihat semakin maju ?

Indonesia bisa terlihat ada kemajuan pembangunan fisik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, karena pemerintah telah membiayai pembangunan tersebut dengan dana dari hutang . Saat ini negara Indonesia, yaitu pemerintah dan swasta memiliki total hutang luar negeri Oktober 2014 sebesar US$ 295,3 milyar . Atau kalau di kurs-kan dengan nilai tukar rupiah Rp 12.000 saja, berarti besarnya sekitar Rp 3.534 trilyun. Suatu jumlah yang tidak sedikit, karena APBN-P 2015 yang sedang berjalan ini, sebenarnya hanya sebesar Rp 1.697,6 trilyun dan hutang pemerintah besarnya Rp 2.700 trilyun. Akibatnya, kalau kemudian terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah dan pihak swasta yang berhutang ini akan menghadapi permasalahan ketika harus membayar hutangnya. Untuk menyelesaikan kesulitan tersebut, biasanya jalan pintasnya yaitu menambah hutang baru. Sehingga semakin bertumpuklah hutang bangsa Indonesia. Informasi terbaru cadangan devisa April 2015 tinggal US$ 110,9 milyar (Tempo.co) dan hutang luar negeri luar negeri Indonesia Februari 2015 mencapai US$ 298,9 milyar atau setara Rp 3832 trliyun (jpnn.com).

2. Bukankah negara-negara maju itu hutangnya juga besar ?

Negara maju Amerika Serikat dan Jepang memang juga memiliki hutang yang besar, namun seluruh rakyatnya ikut merasakan hasil hutang tersebut karena ada beberapa jaminan sosial terhadap seluruh rakyatnya, terutama jaminan pangan, jaminan pengangguran, jaminan pendidikan. Di samping itu, hutang yang besar oleh negara-negara maju tersebut dimanfaatkan untuk membangun perekonomiannya sehingga mereka mampu bersaing dalam pasar global. Sedangkan di Indonesia, hutang yang besar itu tidak dipergunakan untuk membangun perekonomiannya, tetapi hanya dinikmati oleh pekerja negara dan dibuang untuk pemborosan BBM. Akibatnya untuk saat ini, kita lebih banyak menjadi pasar bagi negara-negara yang sudah maju tersebut. Terbukti neraca perdagangan dan neraca pembayaran kita terus defisit (kekurangan).

Pada sisi lain, menilai hutang negara itu bukan hanya sekedar dari jumlah hutangnya saja, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana kemampuan negara tersebut untuk membayar cicilan hutangnya. Walaupun negara itu hutangnya besar, kalau bayar cicilan hutangnya lancar-lancar saja, tentu tidak akan bermasalah. Meskipun hutangnya tidak terlalu besar, tetapi kalau kemampuan membayar cicilan hutangnya tertatih-tatih, sampai-sampai harus bayar cicilan hutang dengan mencari hutang baru, maka itu akan menjadi masalah besar buat negara. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

3.Mengapa walaupun hutangnya besar, sampai saat ini Indonesia masih bisa bertahan ?

Selama ini negara Indonesia masih bisa bertahan karena para pemimpin bangsa kita telah menjual rasa malu dan harga dirinya. Untuk memperpanjang eksistensi kepemimpinannya, mereka melakukan hal berikut:

1. Tega terus mengirimkan TKI untuk menjadi budak di negara lain, dimana devisa yang dikirim oleh para TKI ini setiap tahunnya bisa mencapai ratusan trilyun.
2. Setiap tahun negara menambah hutang baru yang besarnya ratusan trilyun, dan untuk tahun 2015 ini dialokasikan hutang baru sebesar Rp 222,5 trilyun.
3. Setiap tahun kekayaan alam kita yang merupakan bahan baku dari industri, terpaksa diekspor ke luar negeri, walaupun sebenarnya di dalam negeri sendiri sangat dibutuhkan.
4. Sampai saat ini pemerintah abai terhadap kewajibannya yaitu merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar.
5. Sampai saat ini pemerintah hanya membiayai sebagian dari kewajibannya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, yaitu: jaminan pendidikan , jaminan kesehatan , jaminan hari tua yang hanya diberlakukan bagi kalangan tertentu saja.
6. Kalau ternyata pengeluaran belanja negara masih tetap bermasalah, kemudian pemerintah melakukan pemotongan anggaran. Tetapi yang dipotong bukannya gaji pekerja negaranya, melainkan dana oprasional dari program kegiatan kementeriannya. Termasuk anggaran untuk kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sehingga tidak perlu heran kalau kita melihat sudah bertahun-tahun jalannya banyak yang rusak tetapi tetap dibiarkan, bendungan dan saluran irigasi rusak juga dibiarkan, listriknya byar-pet tetap dibiarkan, sering terjadi kelangkaan BBM sampai- sampai harga BBM di daerah melambung tinggi juga tetap tidak ada perbaikan, dll.

4.Apakah resikonya kalau kita tetap tidak peduli dengan semua ini ?

Kalau kita semua tetap tidak peduli dengan keadaan tersebut, maka negara-negara yang berkepentingan agar Indonesia tetap seperti sekarang akan merasa sangat senang, karena mereka bisa semakin mengendalikan para pemimpin Indonesia. Para pejabat negara yang ditugasi untuk mencari hutangpun, akan selalu berada dalam posisi yang “lemah” sehingga kompensasi apapun akan diberikan daripada mereka gagal mendapatkan dana pinjaman. Pernakah terbayang, apa yang akan terjadi kalau negara-negara donatur hutang itu tiba-tiba stop memberi hutang ? Atau, apa yang terjadi dengan negara kita bila pengiriman TKW/TKI itu tiba-tiba dihentikan ? Artinya jaminan keberlangsungan Negara Republik Indonesia ini secara normal menjadi lebih pendek lagi, yaitu tidak sampai 6 bulan.

Itulah sebabnya mengapahutang negara ini terus bertambah banyak, sementara pemerataan pembangunan tidak terjadi.Itulah sebabnya, mengapa para pemimpin bangsaIndonesiatidak berdaya ketika dihina oleh negara tetangga. Itulah sebabnya, kenapabanyakpejabat negara ini teruskorupsi dan kolusi walaupun dicerca banyak orang. Karena negara kita benar-benar dalam kondisi darurat, dan para pejabat yang korup ini ingin mengamankan posisi diri dan keluarganya, kalau sewaktu-waktu Indonesiabenar-benar bangkrut.

5.Apakah kebijakan Pak Jokowi tidak ada yang baik ?

Ada. Hemat anggaran rapat PNS, moratorium penerimaan PNS baru, 6 paket kebijakan pemerintah sebagai antisipasi terus menurunnya nilai tukar rupiah, program rumah rakyat satu juta, membangun bendungan baru, dll. Tetapi kebijakan –kebijakan yang dipilih tersebut, banyak yang tidak berdampak langsung pada kondisi saat ini. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah yang bisa segera dirasakan dalam waktu dekat ini, misalnya: menurunnya harga barang, murahnya transportasi, murahnya biaya pendidikan, tidak adanya pungutan liar, perbaikan fasilitas umum, dll. Dimana untuk memperbaiki itu semua sebenarnya tidaklah membutuhkan waktu yang lama.

6. Bagaimana dengan tambahan anggaran DPR, kenaikan tunjangan pegawai pajak, kenaikan tunjangan TNI, pembagian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera ?

Kalau kebijakan ini tidak didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif, maka dampaknya hanya akan membuat inflasi bisa semakin jauh dari targetnya. Sebagaimana yang diketahui dari APBN-P 2015, inflasi atau kenaikan harga barang dipatok sebesar 5%. Artinya, kalau ada barang kebutuhan sehari-hari yang berharga Rp 100.000 maka harganya akan naik menjadi Rp 105. 000. Atau, kalau laporan BI terhadap inflasi tahunan yang sudah berjalan selama 3 bulan ini: Januari 6,96%, Februari 6,29 %, Maret 6,38% dan seterusnya. Berarti harga barang yang sebelumnya Rp 100.000 menjadi naik maksimal RP 107.000. Tetapi kenyataan di lapangan, bagaimana ? Ternyata kenyataan di lapangan, kenaikan harga barang yang terjadi sangatlah jauh dari 5-7%. Kenapa bisa seperti ini ? Jawabnya: ternyata laporan itu tidaklah mencerminkan kondisi di lapangan !

7.Mengapa saya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM (pencabutan subsidi BBM), padahal itu mencegah terjadinya pemborosan anggaran negara ?

Permasalahan BBM Indonesia itu sebenarnya bukan sekedar pada masalah besarnya subsidi yang ratusan trilyun , kemudian harus dicabut karena dianggap hanya membuang uang di jalanan. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah pembelian BBM yang boros oleh kendaraan-kendaraan pribadi terutama mobil. Karena itu yang harus dilakukan bukan mencabut subsidinya, melainkan mencegah bagaimana pertumbuhan mobil pribadi dan sepeda motor ini agar tidak terus melaju. Juga mengurangi penggunaan mobil pribadi untuk transportasi , terutama yang dilakukan di dalam kota. Kalau cuma subsidinya yang dicabut, tetapi pertumbuhan kendaraan bermotor diperlancar dengan adanya sistem kredit, dan mobil pribadi di dalam kota dibiarkan berkeliaran dengan 1-3 penumpang saja, maka pembelian BBM oleh rakyat ini akan tetap tinggi dan kemacetan semakin panjang, sehingga impor BBM semakin bertambah banyak, dan defisit perdagangan terus terjadi. Dampaknya, pelemahan nilai tukar rupiah akan terus menghantui pertumbuhan ekonomi kita.

Namun kalau yang dilakukan oleh pemerintah , yaitu stop fasilitas kredit mobil pribadi, dan kredit sepeda motor kepemilikan kedua serta dukung industri otomotif ini untuk industri ekspor, kemudian membuat peraturan nasional tentang penggunaan mobil pribadi di dalam kota minimal harus 4 penumpang, sekolah anak harus dekat rumah sehingga mereka bisa berangkat ke sekolah dengan naik sepeda, dan lain-lain, maka otomatis pembelian BBM akan berkurang banyak, dan anggaran subsidi juga berkurang walaupun subsidinya tidak dicabut. Kalau mobil pribadi jarang digunakan, maka pembelian BBM impor oleh Pertamina juga akan berkurang drastis. Hal ini akan memperbaiki neraca perdagangan kita, dan mendorong nilai tukar rupiah menjadi menguat. Apalagi kalau harga BBM-nya turun seperti sekarang ini, maka subsidi BBM itu sudah semakin kecil atau bahkan habis. Terus yang dikatakan sebagai alih dana subsidi BBM yang ratusan trilyun untuk pembangunan infrastruktur itu yang mana ? Inilah yang harus kita cermati bersama.

Jadi kalau kemarin itu Pak Jokowi tidak menaikkan harga BBM, maka otomatis subsidi BBM-nya tetap akan turun karena harga BBM dunia memang sedang turun, dan tidak akan terjadi inflasi karena adanya kenaikan harga BBM. Kalaupun kemudian terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, penurunannyapun tidak akan terlalu dalam. Apalagi kalau didukung dengan kebijakan yang tepat, maka nilai tukar rupiah yang waktu itu sudah sempat menguat, akan terus semakin menguat. Selanjutnya, ini akan menjadi bola salju yang terus menggelinding, tetapi dampaknya akan membuat harga-harga barang justru menjadi turun, dan daya beli rakyat menjadi meningkat. Artinya negara lain boleh terpuruk, tetapi bukan berarti negara kita harus mengalami hal yang sama, bukan ?

 

Kesimpulan

Negara Indonesia benar-benar dalam keadaan yang sangat kritis, karena jaminan stabilitas keberlangsungan negara ini secara normal hanya 6 – 7 bulan ke depan. Artinya kalau setiap ada masalah keuangan, kita masih bisa mencari hutang baru, berarti negara ini masih tetap aman. Sebagaimana yang sudah terjadi dengan kasus pelemahan nilai tukar rupiah baru-baru ini. Pemerintah pada bulan Januari 2015 masih bisa menjual Surat Utang Negara (SUN) di New York senilai US $ 4 milyar , atau kalau di kurs rupiah Rp 12.000 saja, berarti setara dengan Rp 48 trilyun. Juga sebelumnya telah menjual SUN di dalam negeri senilai Rp 3 trilyun.

Namun kalau situasi perekonomian dunia ini terus memburuk, apakah negara-negara donatur hutang atau para investor itu masih mau untuk memberikan hutang baru kepada Indonesia ? Bukankah mereka juga punya kepentingan untuk melindungi negaranya dari keterpurukan ? Artinya, para pemimpin negara kita selama ini terlalu berani untuk berspekulasi mempertaruhkan eksistensi negara Indonesia. Sampai-sampai untuk kebutuhan BBM yang sangat vital, pemerintah Indonesia atau Pertamina hanya menyediakan stok kebutuhan nasional yang berlaku selama 18 hari saja, bahkan informasi terakhir sudah berkurang 1 hari. Sehingga kalau tiba-tiba terjadi situasi yang tidak diinginkan lebih dari 18 hari, tak sanggup rasanya untuk membayangkan apa yang bisa terjadi.

Menyikapi kondisi darurat bangsa Indonesia yang seperti ini, tidak ada jalan lain selain rakyat Indonesia (kita semua) harus bersatu padu untuk mengingatkan Pak Jokowi tentang kondisi ini. Untuk selanjutnya, Pak Jokowi harus segera merevisi kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkannya dengan kebijakan-kebijakan baru sebagaimana telah dikemukakan di atas. Namun implementasi dari kebijakan-kebijakan baru tersebut tidak bisa dikerjakan secara asal-asalan saja, tetapi sangat membutuhkan kerja sinergi dari semua pihak yang terkait . Karena itu koordinasi kerja dan pengawasan yang sungguh-sungguh terhadap pelaksanaannya harus dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri atau Wapres, karena ini melibatkan semua departemen. Tidak bisa hanya diserahkan kepada Menko yang ada. Karena itu kerja Pak Jokowi harus fokus, jangan banyak melakukan kegiatan seremonial lagi. Tidak perlu blusukan lagi, cukup pantau perkembangannya dari berbagai media televisi yang ada.

Sebagai kebijakan awal yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini, yaitu: membentuk lembaga negara yang mengatur dan mengendalikan valas terutama untuk dolar, mengurangi kunjungan ke luar negeri, stop studi banding pejabat ke luar negeri , mengurangi beasiswa belajar ke luar negeri, mewajibkan para pejabat negara untuk melepaskan dolar atau valas yang dimiliki kecuali yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak, stop fasilitas kredit konsumtif sehingga rakyat menjadi gemar menabung, dan buat kebijakan transportasi mobil pribadi yang tidak menyusahkan kegiatan perekonomian negara.

Sehingga nantinya respon yang terjadi di masyarakat, sbb.: ada pengurangan pembelian BBM dan penurunan pembelian kendaraan bermotor oleh masyarakat sehingga keberadaan stok BBM nasional oleh pertamina bisa diperpanjang, terjadi pelepasan dolar atau valas yang dimiliki para pejabat, pengurangan pembelian barang-barang impor yang tidak penting, tidak lagi sering jalan-jalan ke luar negeri , beasiswa pendidikan ke luar negeri berkurang dan dipilih yang benar-benar dibutuhkan saja, dll. Dimana implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut harus dievaluasi setiap 2 minggu. Kalau ternyata respon masyarakat belum terjadi seperti yang diharapkan, maka perlu dilacak dimana letak permasalahannya dan kemudian harus dilakukan perbaikan.

Sebaliknya kalau hal tersebut bisa terjadi, maka akan bisa segera memperbaiki kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar akan sedikit menguat. Kemudian, nantinya juga akan diikuti pelepasan dolar atau valas oleh masyarakat karena mereka takut mengalami kerugian yang lebih besar. Berikutnya, adanya nilai tukar rupiah yang menguat ini harus diikuti dengan turunnya harga listrik, LPG, dan transportasi karena biaya pengadaannya yang tergantung dari nilai tukar rupiah ini sudah menurun. Kemudian Bank Indonesia, tentunya juga akan menurunkan suku bunga acuannya.

Selanjutnya, kalau ongkos produksi dari kegiatan-kegiatan industri itu sudah banyak yang turun, maka harga-harga barang dan jasa juga akan menurun dengan sendirinya sehingga daya beli rakyat ini menjadi meningkat walaupun tidak ada kenaikan gaji. Namun kalau ternyata harga produk-produk tersebut tetap tidak mau turun, berarti harus disaingi dengan mendatangkan produk impor, dan pelaksananya harus pemerintah.

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada waktu lalu, yaitu menurunkan harga BBM, tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan yang bisa meningkatkan nilai tukar rupiah. Jadinya BBM harganya turun, namun tidak diikuti dengan penurunan harga barang, karena nilai tukar rupiahnya terus melemah. Ditambah dengan adanya kebijakan-kebijakan negara yang hanya mengeluarkan anggaran saja: kenaikan gaji, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dll. Kebijakan itu justru memperparah terjadinya inflasi, karena uang yang beredar semakin bertambah banyak namun tidak diikuti dengan pertumbuhan industrinya, sehingga hal ini hanya akan menambah masalah baru bagi bangsa kita. Yang merasa dapat “tambahan uang” akan merasa diperhatikan oleh pemerintah, sementara pihak yang lain yang tidak dapat “tambahan uang” akan merasa hanya diperas saja oleh pemerintah. Akibatnya, ketidak-kompakan sesama anak bangsa akan selalu menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu model-model peningkatan kesejahteraan rakyat yang seperti ini haruslah segera ditinggalkan karena tidak mencerminkan keadilan dan hanya memecah belah anak bangsa.

Nantinya, kalau Pak Jokowi telah berhasil mewujudkan harapan rakyat yang tidak muluk-muluk ini, baru kemudian beliaunya merencanakan program-program besar pembangunan fisik yang manfaatnya akan bisa dirasakan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi tidak boleh dengan mengobral investasi asing atau hutang luar negeri agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Sebaliknya dibangun kesadaran anak bangsa untuk memiliki negaranya. Sehingga pembangunan bangsa Indonesia, nantinya tidak selalu harus ditebus dengan pengorbanan rakyat kecil lagi. Kuncinya: Pak Jokowi harus melaksanakan janji kampanyenya, jangan menyakiti hati rakyat, terapkan manajemen keterbukaan dan kejujuran, jalin komunikasi dengan rakyat, serta jangan mengadu domba masyarakat. “Kesalahan bisa saja dilakukan oleh seorang pemimpin bangsa, tetapi tidak boleh terus ditutup-tutupi agar tidak semakin menambah kesalahan-kesalahan yang baru yang bisa memperburuk keadaan.”

Mudah-mudahan dengan cara demikian, rakyat Indonesia bisa segera merasakan adanya perubahan kehidupan yang lebih baik, dan negara bisa keluar dari cengkeraman berbagai masalah yang ada. Sehingga momen kebangkitan nasional yang ke-107 dan kemerdekaan bangsa yang ke- 70 tahun ini, tidak hanya diperingati sebagai kegiatan seremonial saja, tetapi benar-benar bisa membuat kesadarannya anak bangsa untuk bangkit dari ketidak-berdayaannya. Kemudian bersama-sama berlari menyusul kemajuan negara-negara tetangga, negeri India, dan negeri Cina.

Demikianlah konsep pemikiran yang baru saja saya kirimkan kepada Pak Jokowi. Namun semua ini tidak akan bermanfaat kalau beliaunya tidak membacanya atau mengabaikannya. Karena itu apa yang coba saya perjuangkan ini, mohon dukungan dari teman-teman semua. Apapun bentuknya, tapi jangan melakukan perbuatan yang anarkis. Terutama teman-teman mahasiswa dan para aktivis yang berada di Jakarta, silahkan mendiskusikan konsep pemikiran ini terlebih dahulu. Kalau setuju bisa ditunjukkan kepada Pak Jokowi. Kita harus berbagi peran ! Sebab kalau kita hanya bisa usul tentang resuffle kabinet saja, tanpa mengetahui duduk permasalahan bangsa yang sesungguhnya, maka hasilnya akan percuma. Demo dan demo lagi, akan habis energi bangsa ini untuk hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tetapi kalau sumber permasalahan bangsa ini sudah diketahui, semua pihak akan tahu kebijakan apa yang harus diperbaiki oleh presiden, kementerian apa yang perlu diresuffle, dan apa yang harus dilakukan oleh Menteri yang baru. Selanjutnya, kita semua harus berperan menjadi pengawas yang aktif, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Terima kasih.

Indonesia kompak ! Indonesia Sejahtera ! Indonesia Jaya !

 

 

Referensi:

http://www.antaranews.com/berita/473057/pemerintah-tetapkan-penjualan-global-bond-empat-miliar-dolar

www.bi.go.id/id/statistik/utang-luar-negeri

http://bisnis.liputan6.com/read/2209918/cadangan-devisa-ri-tergerus-us-39-miliar-di-akhir-maret-2015

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150331115940-85-43186/demi-penghematan-pertamina-pangkas-stok-minyak/

http://new.fastnewsindonesia.com/article/pengamat-sedih-cara-jokowi-stabilkan-rupiah-dengan-menumpuk-utang

http://www.kemenkeu.go.id/uuapbn

http://www.tempo.co/read/news/2015/05/09/092664771/Cadangan-Devisa-Turun-Cukupkah-untuk-Membiayai-Negara

 

 

Catatan:

Pada tanggal 14 Januari 2016 telah dilakukan edit tulisan untuk disesuaikan dengan format baru Kompasiana dan ditambah gambar.