Surat Terbuka Kepada Masyarakat Indonesia: Ini “Rahasia Negara” yang Tidak Banyak Diketahui Publik

II. Memperbesar ruang fiskal tanpa harus berhutang

Memperbesar ruang fiskal, maksudnya berusaha mendapatkan dana free yang sebesar-besarnya sehingga dana itu bisa dimanfaatkan untuk membiayai hal-hal yang menjadi prioritas program pemerintah, namun tidak boleh dengan cara berhutang. Kalau mendapatkannya dengan berhutang, tentu semua orang pasti bisa. Apalagi bila membayarnya kemudian dibebankan pada rakyat. Jelas gampang sekali. Tetapi itu bukan kebijakan yang benar !

Memperbesar ruang fiskal yang benar harus dilakukan dengan penghematan anggaran, dan dari hasil usaha yang dilakukan. Jadi memperbesar ruang fiskal ini tidak selalu dengan cara “mengalihkan subsidi BBM”. Apalagi kalau harga BBM itu turun, berarti nilai subsidi BBM tersebut sebenarnya sudah berkurang, bahkan tinggal sedikit atau sudah tidak ada. Karena itu sebenarnya ruang fiskal ratusan trilyun yang terjadi saat ini, bukanlah murni hasil mengalihkan subsidi BBM lagi, tetapi juga karena hutang baru. Padahal untuk bisa membangun infrastruktur, negara tidak harus berhutang lagi. Bisa mencari cara lain, yaitu dengan penghematan alokasi anggaran yang ada, dan menggalakkan peranan masyarakat di dalam negeri. Tetapi bukan dengan meningkatkan nilai pajak, karena dampaknya justru bisa meresahkan pihak-pihak yang terkena pajak. Untuk itu cara yang harus dilakukan sbb.:

1. Kurangi anggaran rapat, perjalanan dinas, dan pengadaan berbagai seragam.
2. Kurangi kegiatan yang bersifat seremonial.
3. Hemat penggunaan fasilitas listrik dan AC di perkantoran.
4. Gaji atau penghasilan pejabat negara proporsional dengan income percapita penduduk.
5. Tunjangan profesi guru jangan berlebihan dan didasarkan atas kualitasnya bukan penyama-rataan sehingga pelaksanaannya tidak menjadi sia-sia dan tidak memicu kecemburuan antar profesi.
6. Gaji pegawai pajak baru dinaikkan kalau mereka sudah berhasil meningkatkan pemasukan pajak.
7. Privatisasi aset negara yang kurang bermanfaat.
8. Menggalakkan investasi rakyat melalui gerakan tabungan maupun pembelian saham.
9. Kalau perlu, potong gaji pekerja negara dan alihkan ke pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi inflasi.

 

III. Memprioritaskan anggaran pada bidang yang vital

Memprioritaskan anggaran pada bidang yang vital maksudnya mengutamakan penggunaan anggaran negara pada hal-hal yang signifikan mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

a. Menggalakkan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk itu sangat signifikan dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Apabila pertumbuhannya tidak terkendali, maka anggaran belanja negara akan terkuras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya ledakan jumlah penduduk tersebut. Dalam jangka pendek hal ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga itu sendiri. Berikutnya, apabila tidak bisa dicukupi oleh keluarganya, maka akan menjadi beban pemerintah. Sementara dalam jangka panjang, akan berdampak pada kebutuhan pangan yang semakin besar, kebutuhan anggaran pendidikan yang membengkak, masalah kerusakan lingkungan, masalah pengangguran, dll. Karena itu program KB harus benar-benar digalakkan dengan berbagai macam cara.

b. Memperbaiki infrastruktur yang sudah ada

Dalam waktu dekat 1-2 tahun ini, Pak Jokowi tidak perlu tergesa-gesa untuk membangun infrastruktur yang baru, misalnya: sawah sejuta hektar, bendungan baru, jalan baru, pelabuhan baru, dll. Tetapi fokuskan anggaran yang ada untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, misalnya: jalan-jalan yang rusak, bendungan dan saluran irigasi yang bermasalah, memperluas pelabuhan yang masih memungkinkan, memperbaiki transportasi umum yang tidak layak, bantu Pertamina untuk bisa mengambil alih pengelolaan industri migas yang akan habis masa kontraknya, dll. Kalau hal ini bisa dilakukan, maka rakyat akan segera merasakan manfaatnya , dan perbaikan-perbaikan tersebut juga bisa berdampak pada turunnya biaya produksi dari industri –industri yang sudah ada. Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur yang baru itu perlu pemikiran yang matang karena harus berorientasi pada jangka panjang dan harus terintegrasi dengan berbagai hal.

c. Memperbaiki moral atau revolusi mental

Tidak bisa ditutup-tutupi, terpuruknya negara kita dan sulit untuk bangkit kembali merupakan akibat dari betapa moral bangsa ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak orang tua dan pejabat yang terjebak pada masalah korupsi, kolusi, perselingkuhan, narkoba, poligami rahasia, maupun tindak kejahatan. Banyak pelajar dan mahasiswa terjebak pada masalah tawuran, narkoba, seks bebas, bulying, dan terorisme. Guru sekolah, guru mengaji yang seharusnya menjadi pembimbing dan teladan justru menjerumuskan anak didiknya menjadi korban pelampiasan nafsunya. Banyak anak-anak kecil menjadi korban kebiadapan keluarga terdekatnya. Banyak juga remaja yang menjadi korban perdagangan manusia. Dimana para pelaku tindak perbuatan tercela itu, mereka sebenarnya juga menjadi korban kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Para orang tua yang stres karena memikirkan biaya hidup yang tinggi, dan situasi kerja yang penuh dengan tekanan. Anak-anak sekolah dan mahasiswa yang stres akibat sistem pendidikan yang menuntut mereka harus mengerjakan banyak tugas dan tidak memiliki waktu untuk bermain yang cukup. Guru yang tidak bisa mengendalikan diri karena tidak diseleksi dengan baik, dll. Akibat dari semua itu, mereka kemudian mencari “hiburan” dengan cara yang salah.

Untuk bisa memperbaiki kondisi tersebut, tidak mungkin hanya dengan menghimbau dan berdoa. Tetapi pemerintah harus memperbaiki berbagai kebijakan yang berdampak pada hal-hal buruk tersebut, misalnya: mengurangi beban stres pada para orang tua, mahasiswa dan pelajar; mengajarkan ilmu atau cara untuk bisa mengendalikan diri dengan baik; serta banyak melakukan sosialisasi tentang akibat buruk dari perbuatan-perbuatan tercela itu.

d. Mencegah keberadaan makanan beracun

Makanan beracun tampaknya sudah sulit dihindari oleh masyarakat Indonesia. Formalin, pewarna tekstil, boraks, insektisida, dan lain-lain sepertinya sudah menjadi bagian dari makanan segar kita, sehingga sulit bagi para konsumen untuk mendapatkan makanan yang benar-benar sehat. Padahal efeknya, ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Kalau mereka sakit atau terserang penyakit, maka akibatnya bisa menyusahkan diri dan keluarganya karena harus mengeluarkan biaya pengobatan yang besar. Juga akan meningkatkan klaim biaya pengobatan pada BPJS. Karena itu agar hal tersebut bisa diminimalkan , maka pemerintah melalui BP-POM harus pro-aktif dalam mencegah maraknya makanan beracun ini. Cara yang bisa dilakukan:

1. Sosialisasi tentang makanan beracun dan akibatnya.
2. Membuka kotak pos pengaduan masyarakat dan segera memberikan respon, kalau perlu yang melaporkan bisa mendapatkan penghargaan.
3. Memberi sangsi tegas bagi yang melanggar dengan denda yang berlipat-lipat.
4. Sering melakukan operasi lapangan.

e. Pencegahan industri yang merusak kesehatan

Industri yang merusak kesehatan tidak boleh dipertahankan dengan dalih akan berdampak pada bertambahnya pengangguran, misalnya : industri rokok, industri miras. Karena efek dari industri yang merusak kesehatan ini akan membutuhkan dana pemulihan yang jauh lebih besar, misalnya harus mengeluarkan biaya pengobatan terhadap akibat penyakit yang dideritanya. Kalaupun saat ini keberadaan industri itu masih dipertahankan , maka harus dikenai pajak yang tinggi. Namun pajak tersebut bukan dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara, tetapi dimaksudkan agar produk yang ada tidak banyak dibeli oleh masyarakat umum. Jadi pajak itu dianggap sebagai pendapatan negara yang tak terduga atau tidak pasti, sehingga tidak boleh menjadi tumpuan pemasukan negara.

Hanya saja dalam menyikapi permasalahan ini pemerintah harus mampu bertindak bijaksana . Para pekerja industri tersebut harus diberi bekal ketrampilan agar bisa beralih pada pekerjaan yang lain. Para petani tembakau difasilitasi untuk mau beralih pada tanaman lain yang bisa mendukung gerakan ketahanan pangan.

f. Pencegahan industri yang merusak lingkungan