Surat Terbuka Kepada Masyarakat Indonesia: Ini “Rahasia Negara” yang Tidak Banyak Diketahui Publik

Industri yang merusak lingkungan, misalnya industri yang berbahan baku hasil penebangan liar, industri yang pengolahan limbahnya bermasalah sehingga mencemari lingkungan, dll. Industri yang merusak lingkungan ini tidak boleh dibiarkan, karena kerusakan yang diakibatkan akan bisa menjadi bencana bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Sebagai contoh penebangan hutan yang dilakukan secara liar akan mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Kalau bencana ini terjadi, maka biaya pemulihannya akan luar biasa. Karena itu untuk mengurangi atau mencegah terjadinya hal tersebut , maka pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus pro-aktif melakukan pengawasan. Caranya bisa sama dengan cara yang dilakukan dalam pencegahan makanan beracun, yaitu:

1. Sosialisasi tentang kerusakan lingkungan dan dampaknya.
2. Membuat kotak pos pengaduan masyarakat dan segera memberikan respon, kalau perlu yang melaporkan bisa mendapatkan penghargaan.
3. Memberi sangsi tegas bagi yang melanggar dengan denda yang berlipat-lipat.
4. Melakukan operasi lapangan.

g. Meningkatkan keamanan

Masalah keamanan di negeri ini sekarang menjadi barang yang amat “mewah” artinya sulit didapatkan oleh rakyat. Dimanapun berada tidak lagi ditemui suasana yang aman. Dimanapun berada mereka harus melakukan kewaspadaan yang tinggi. Hal ini tentunya akan membuat masyarakat menjadi semakin stres. Kalau kondisi ini tidak segera diatasi, dampaknya akan mengganggu kondisi kejiwaan banyak orang, misalnya: menjadi mudah marah, gampang tersinggung, selalu cemas, dll. Untuk itu peningkatan keamanan perlu segera diupayakan, agar bisa memberikan ketenangan kepada semua anak bangsa. Sehingga ketika dimanapun berada, terutama ketika kita berada di perjalanan, bisa merasa senang dan tenang. Apalagi pertumbuhan perekonomian suatu bangsa itu, juga sangat tergantung dari mobilitas masyarakatnya. Kalau situasi di luar rumah dirasa tidak aman, maka masyarakat akan lebih memilih untuk berada di rumah saja.

Cara yang dilakukan untuk bisa meningkatkan keamanan, yaitu:

1. Peran petugas keamanan sebagai pengayom masyarakat harus benar-benar dilakukan.
2. Membuat kotak pos pengaduan masyarakat dan segera memberikan respon.
3. Jangan membuat masyarakat menjadi takut untuk melaporkan karena khawatir justru akan mendapat kesulitan.
4. Memperbanyak pos-pos keamanan.

Namun upaya peningkatan keamanan yang hakiki haruslah melalui pendekatan kesejahteraan. Kalau rakyatnya tidak banyak yang menganggur, maka otomatis pelaku tindak kejahatan akan berkurang dengan sendirinya karena mereka harus bekerja.

 

IV.Memperbaiki Kebijakan Negara yang Salah

Memperbaiki kebijakan negara yang salah maksudnya yaitu memperbaiki kebijakan-kebijakan negara yang ternyata memberikan dampak buruk bagi negara dan masyarakat, antara lain:

a. Penataan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja

Keberadaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja itu harus disesuaikan dengan kebutuhan bangsa, sehingga bisa terjadi efektifitas dalam pengelolaannya. Jumlah tenaga kerja di pemerintahan yang berlebihan akan membuat kinerja mereka menjadi tidak efektif, misalnya: santai-santai di kantor, main game, keluyuran di jam kerja, dll. Sementara anggaran negara terus terkuras untuk menggaji mereka. Sedangkan jumlah lapangan kerja swasta yang berlebihan , akan mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar dunia usaha yang ada, terutama yang sejenis. Dampaknya jatuh bangun keberadaan dunia usaha menjadi keniscayaan, PHK akan selalu membayangi tenaga kerjanya , pertumbuhan ekonomi menjadi tidak ada kepastian, dan kesejahteraan rakyat sulit untuk diwujudkan. Karena itu tanggung-jawab pemerintah atau pemimpin bangsa adalah untuk menata keseimbangan dalam dunia kerja ini. Jadi menjadi pemimpin bangsa itu, tujuannya bukanlah untuk berbagi-bagi jabatan dengan para pendukungnya, pergi ke mana-mana didampingi oleh para pengawal, banyak melakukan kunjungan ke luar negeri mumpung gratis. Kalau seperti ini, maka akan banyak orang berani berebut menjadi pemimpin bangsa, walaupun sebenarnya yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin bangsa.

b. Pemberian fasilitas kredit

Fasilitas kredit seharusnya diberikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Bukan membuat anak-anak bangsa menjadi terbiasa hidup berfoya-foya, karena apa yang dilakukan bisa dibayar dengan cara mengangsur. Jadi seharusnya pemberian kredit itu hanya diberikan pada mereka yang memiliki kegiatan usaha. Kalaupun ada kredit yang diberikan pada perseorangan, maka kredit itu hanya ditujukan pada hal yang vital, misalnya: kepemilikan sepeda motor pertama bagi mereka yang sudah berusia 20 tahun, pembelian rumah pertama untuk keluarga monogami, dll. Selain kepentingan tersebut, masyarakat dibiasakan untuk menabung terlebih dahulu, kalau mau memiliki barang-barang yang dibutuhkannya. Dengan demikian tabungan rakyat bisa dimanfaatkan oleh negara, anak bangsa tidak didorong untuk pragmatis, anak bangsa tidak stres karena menanggung beban hutang, jumlah kendaraan bermotor tidak terus membengkak sehingga membuat kemacetan, harga rumah tidak terus membumbung dan ada pemerataan kepemilikan rumah. Juga yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidaklah PERTUMBUHAN EKONOMI YANG SEMU.

c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja negara (PNS dan aparat negara)

Meningkatkan kesejahteraan pekerja negara selama ini diidentikkan dengan menaikkan gaji mereka. Padahal ketika terjadi kenaikan gaji pekerja negara, maka jumlah uang yang beredar menjadi bertambah banyak. Dampaknya, kemudian akan diikuti dengan terjadinya inflasi. Akibatnya, pekerja swasta yang gajinya tidak ada kenaikan harus menanggung beban kenaikan harga-harga barang dan jasa. Artinya peningkatan kesejahteraan para pekerja negara selama ini selalu ditebus dengan penderitaan rakyat yang lainnya. Karena itu, konsep peningkatan kesejahteraan tersebut haruslah segera dicabut. Untuk selanjutnya diganti dengan konsep peningkatan kesejahteraan pekerja negara yang baru, yaitu dengan cara yang sudah dikemukakan di atas. Dengan demikian walaupun tidak ada kenaikan gaji, semua anak bangsa akan merasakan adanya peningkatan kesejahteraan, yang disebabkan oleh adanya penurunan harga-harga barang dan jasa di pasaran serta penurunan biaya kebutuhan hidup.

d. Kebijakan stategis BBM

Untuk kebijakan BBM, karena penjelasannya panjang bisa dilihat di http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2015/05/13/menyelamatkan-sda-migas-untuk-kesejahteraan-rakyat-indonesia--724050.html

 

V.Memperbaiki kebijakan negara yang tidak mencerminkan keadilan

Untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, dibutuhkan kerja profesional semua pihak. Karena suatu bangsa akan bisa maju kalau didukung oleh semua potensi bangsa yang ada. Penerapan kebijakan negara yang tidak mencerminkan keadilan, hanya akan menjadi pemicu terjadinya ketidak-kompakan sesama anak bangsa. Kalau sesama anak bangsa ini tidak kompak, maka runyamlah negara ini, seperti yang sekarang terjadi. Kebijakan negara yang tidak mencerminkan keadilan tersebut, yaitu:

a. Sistem penggajian nasional

Terus terpuruknya bangsa Indonesia diakibatkan oleh adanya kesenjangan sosial yang semakin lama tambah semakin melebar. Kesenjangan sosial tersebut terus terjadi, karena selama ini pemerintah memang tidak memiliki tata-aturan yang bisa mencegah terjadinya kondisi tersebut. Sebaliknya tata-aturan yang ada justru tidak adil, misalnya : bagaimana gaji seorang presiden bisa kalah dengan gaji seorang direktur BUMN . Secara rasional, kondisi ini jelas-jelas tidak masuk akal, karena kewajiban seorang presiden benar-benar jauh lebih banyak dibanding semua profesi yang ada. Bagaimana seorang anggota DPR bisa hidup bermewah-mewah, sementara rakyat yang diwakilinya banyak yang sedang hidup sengsara. Bagaimana seorang pengusaha bisa hidup berfoya-foya, sementara pekerjanya bekerja seperti budak, dll. Padahal setiap profesi, baik di pemerintahan maupun di swasta itu sama-sama dibutuhkan oleh negara. Yang artinya kalau negara ini membutuhkan semua pekerja di berbagai bidang itu bisa bekerja secara profesional, maka semua pekerja di Indonesia harus mendapatkan penghasilan yang layak. Karena itu pemerintah/DPR seharusnya segera membuat peraturan tentang sistem penggajian pekerja Indonesia yang berkeadilan. Tentunya sistem ini tidak asal semua mendapat gaji yang besar, karena pemberian gaji yang besar tanpa dibarengi dengan perkembangan perekonomian yang benar, maka hanya akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Karena itu yang dibutuhkan, yaitu sistem penggajian nasional yang berkeadilan sesuai dengan pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia.