Ibarat mengobati pasien, apakah menunggu komplikasi akut baru ditangani dengan operasi, atau memilih menjaga kesehatan sedari awal sebagai tindak preventif.
Dalam pernyataanya yang begitu menyedot perhatian publik, dalam rapat koordinasi inspektorat daerah seluruh indonesia, Rabu (25/1/2023), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jendral (Purn) Tito Karnavian meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polri hingga Jaksa Agung tidak selidiki Kepala Daerah.
Mereka cukup diberi pendampingan saja. Dan penegakkan hukum adalah upaya terakhir, jika semua upaya gagal!.
Alasannya sangat tidak masuk akal, karena kekuatiran para kepala daerah jadi takut melaksanakan pembangunan di daerah. Apalagi dengan kehadiran aparat penegak hukum ketika akan mengeksekusi suatu program. Belum lagi jika pemanggilannya untuk penyidikan, bisa makin menjatuhkan moril para pejabat.
Dan menurut Mendagri akan berdampak pada rakyat, karena Anggaran APBD akan mandek, pembangunan tidak jalan, program tidak berani dieksekusi, karena takut terlihat kesalahan atau kejahatannya, dan kemudian ditangkap.
Apalagi seperti kita ketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang kerap mengusut kasus-kasus korupsi yang bermula dari proyek yang biasanya melibatkan kepala daerah.
Setelah sebelumnya peran KPK digembosi dan makin terlihat konyol dengan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, lalu muncul pernyataan bahwa negara yang "beradab" adalah negara tanpa Operasi Tangkap Tangan (OTT). Padahal sejatinya yang baik justru yang tidak ada korupsi, sehingga tak perlu ada OTT. Dan peran KPK-lah yang menjadi super guard anti rasuah yang bekerja ekstra keras menangkal korupsi sebelum berkembang makin pesat.
Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan besar, seolah ada masalah dengan para kepala daerah sehingga pemerintah,  Mendagri mewanti-wanti  warning itu. Mengapa para kepala daerah menjadi begitu manja?. Apa yang mereka takuti sebenarnya?.
Apakah memang ada masalah yang sedang mengganjal para kepala daerah.  Apakah paradigmanya justru tidak terbalik-preventif (menjaga kesehatan), daripada kuratif (mengobati)?.
Ini menjadi preseden buruk kedua, setelah sebelumnya ribuan kepala desa juga mengajukan tuntutan yang juga tidak masuk akal. Ibarat mengusir tikus dari lumbung tapi lumbungnya dibakar. Jika bermasalah dengan sistem atau kinerja mengapa justru solusinya meminta tambahan masa kerja.
Bagaimana jika ditawarkan agar para kepala desa di audit, bukankah itu solusi lebih jitu?.
Jika memang kepala daerahnya tidak bermasalah, bersih dan transparan mengurus program, justru kunjungan APH akan menaikan kredibilitasnya sebagai pejabat pemerintahan yang bersih.Â
Dan peran para APH membuktikan bahwa pemerintah berusaha untuk menjalankan skema Good Governance, dan Good Government sebagai bentuk tindak pengawasan agar segala sesuatu berjalan di rel kebijakan.
