Ada sebuah ketegangan yang menggantung, sebuah "bara dalam sekam" yang siap menyala kapan saja. Pemicunya gelombang ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo, yang puncaknya meledak dalam aksi unjuk rasa besar pada 13 Agustus 2025 lalu.
Kini, kabar tentang rencana aksi jilid dua pada 25 Agustus mendatang kembali berembus kencang, menyebar secepat api di musim kemarau. Pati seolah berada di persimpangan jalan, antara menyuarakan amarah atau menempuh jalur konstitusional yang sunyi.
Di tengah suhu politik lokal yang memanas inilah, sebuah suara tegas datang dari Jakarta. Bukan sembarang suara, melainkan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Tito seolah mengirimkan sebuah pesan. Sebuah lampu hijau bagi demokrasi, sekaligus sebuah lampu merah bagi anarkisme. Apa sesungguhnya makna di balik pesan sang Jenderal Purnawirawan ini?
Lampu Hijau Demokrasi "Silakan Sampaikan Pendapat!"
Hal pertama yang ditegaskan Tito adalah esensi dari demokrasi itu sendiri. Ia tidak melarang, apalagi mengharamkan, masyarakat untuk kembali turun ke jalan.Â
"Penyampaian pendapat merupakan hal yang tidak dilarang," ujarnya.
Ini adalah sebuah penegasan penting. Di negara demokrasi, suara rakyat adalah vitamin. Unjuk rasa adalah kanal yang sah untuk menyalurkan kekecewaan, kemarahan, atau harapan. Dengan mengatakan ini, Tito seolah ingin memastikan bahwa ruang demokrasi di Pati tidak ditutup. Ia mengakui bahwa ada masalah yang sedang terjadi dan masyarakat punya hak untuk meresponsnya.
Namun, lampu hijau ini datang dengan sebuah syarat mutlak, sebuah peringatan keras yang menjadi inti pesannya.
Lampu Merah Anarkisme "Jangan Merusak!"
Di balik izin untuk berdemo, Tito menggarisbawahi sebuah batasan yang tidak boleh dilanggar. Jangan anarkistis! Peringatan ini bukan tanpa alasan. Sejarah mencatat, banyak aksi unjuk rasa yang awalnya damai bisa berubah menjadi destruktif ketika emosi massa tak terkendali, disusupi provokator, atau salah penanganan.
Pesan "jangan anarkistis" ini ditujukan kepada semua pihak. Bagi masyarakat, ini adalah pengingat bahwa tujuan mulia harus dicapai dengan cara yang beradab. Merusak fasilitas umum atau melakukan kekerasan hanya akan mendelegitimasi perjuangan mereka sendiri dan berpotensi berurusan dengan hukum. Bagi aparat, ini bisa diartikan sebagai perintah untuk bertindak persuasif namun tegas jika ada potensi kericuhan.
Intinya, Mendagri ingin memastikan bahwa Pati tidak menjadi "Pati Membara" dalam arti yang sesungguhnya.
Roda Pemerintahan Tak Boleh Berhenti, Belajar dari Kasus Jember!
Kekhawatiran utama di tengah gejolak seperti ini adalah terganggunya pelayanan publik. Bagaimana nasib warga yang butuh mengurus KTP, izin usaha, atau layanan kesehatan jika pemerintahan lumpuh?
