Saatnya Berfokus pada Mutu Pendidikan

Tujuan kemerdekaan seperti tekmaktub di dalam Mukadimah Undang-Undang 1945 sangat jelas bahwa kemerdekaan Republik ini adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam kehidupan perdamaian dunia. Sebuah cita-cita luhur dan mulia yang merupakan renungan dan kesepakatan seluruh pendiri bangsa yang merasakan penderitaan hidup.  Penderitaan hidup dalam alam penjajahan.

Kita semua sepakat bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh pengalaman hidup bangsa tersebut, bukan oleh lamanya negara itu berdiri, kemajuan bangsa juga bukan ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya. Kemajuan bangsa ditentukan oleh pendidikan bangsanya. Sudah banyak survey yang menyebutkan bahwa negara-negara maju dibangun oleh masyarakatnya yang berpendidikan maju dan baik.

Negara Jepang di tahun 1942 porak poranda dan luluh lantak lantaran bom atom Amerika, ternyata saat ini bangkit dengan kekuatan super dahsyat. Ekonomi Jepang menjadi kekuatan ketiga terbesar dunia setelah Amerika dan Cina. Bahkan pada tahun 2008 industri Jepang mengalahkan Amerika Serikat sebagai negera industri terbaik dunia. Bangsa Jepang berhasil bangkit karena Negaranya sepakat untuk fokus membangun SDM melalui pendidikan yang baik dan budaya lokal yang baik dipertahankan.

Demikian juga dengan bangsa Korea Selatan yang di tahun 1950, secara aple to aple dengan Indonesia sangat mirip. Tetapi saat ini Korea Selatan melejit menjadi sebuah bangsa digjaya di Asia. Industrinya berkembang pesat. Berbagai produk unggul sudah mendunia bahkan mengalahkan produk-produk Eropa yang sudah lebih dulu ada. Apa rahasia mereka? Ternyata budaya kerja keras dan disiplin tinggi yang dikembangkan mereka.

Bagaimana dengan negeri kita tercinta? Sudah hampir 77 tahun negeri ini merdeka, namun masih sangat banyak pekerjaan rumah yang belum teratasi. Banyak masalah yang cenderung menjadi penyakit kronis bangsa Indonesia. Cara dan gaya hidup komsumtif, glamour, egois, ingin instan dalam meraih sesuatu, dan lain-lain telah medorong perilaku kurang terpuji seperti korupsi, tindak kekerasan, membolehkan segala cara, intoleransi, haus kekuasaan, dan lain-lain. 

Kita harus segera bangkit dan menuju kemajuan. Kemajuan yang tidak hanya diukur dari sisi ekonomi  semata karena pada kenyataannya ekonomi di negeri ini masih dikuasai oleh segelintir kelompok. Penguasaan atas aset negeri oleh kelompok tertentu bukan rahasia lagi. Kita harus maju dengan memfokuskan pada pembangunan pendidikan.

Pada saat ini pendidikan kita semakin carut marut. Terlalu kasat mata untuk menyimpulkan kebijakan pendidikan inkonsistensi, tidak kontinyu, seperti kebingunan, tidak memiliki cetak biru pendidikan nasional. Ganti Menteri ganti kurikulum, ganti Presiden ganti model dan ganti proyek. Pergantian kurikulum sudah merupakan keniscayaan dalam rangka sinkronisasi dengan kemajuan Ipteks. Akan tetapi pergantian kurikulum seharusnya didahului dengan sebuah kajian sehingga bisa menjadi masukan di dalam menentukan kebijakan berikutnya. Temukan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Mana yang bisa dipertahankan, mana yang harus diubah. 

Kita sepakat bahwa pendidikan nasional perlu mengutamakan pendidikan karakter. Karakter sebuah bangsa sudah seharusnya melekat di dalam seseorang dan mendasari capaian akdemis seseorang sehingga setinggi apa pun pendidikannya ia tetap menjadi bangsa Indonesia dengan jatidiri Indonesia yang setia untuk menjaga kedaulatan bangsanya.  Yang terjadi saat ini, pendidikan seseorang yang tinggi tidak menjadikan manusia Indonesia santun, ramah, simpati, empati, gotong royong. Maka diperlukan strategi membentuk karakter anak bangsa melalui pendidikan. Caranya ?  Pendidikan karakter jangan diajarkan, tidak dikurikulumkan, tetapi dilakukan, dibiasakan, dicontohkan, dan dilakukan secara kontinyu. Ini yang perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa bahwa semua orang memiliki tanggung jawab mendidik bangsanya dengan memberi contoh, menjadi role model.

Guru yang profesional wajib mampu menjadi role model bagi para peserta didiknya. Guru tidak cukup mentransfer ilmu dan melatih keterampilan, tetapi wajib menjadi contoh. Orang tua di rumah wajib menjadi contoh bagi anak-anaknya, masyarakat di luar sekolah dan di luar rumah wajib menjadi contoh bagi masyarakatnya. Pejabat publik wajib menjadi contoh bagi rakyatnya. Pendidikan nasional harus mampu menggerakkan tri pusat pendidikan yaitu pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. 

Pemerintah sudah saatnya untuk fokus pada pendidikan. Perlu dilakukan kajian mendalam tentang keberhasilan meng-otonomi-kan pendidikan. Faktanya sangat banyak unsur politisasi dalam pendidikan di daerah. Rekrutmen guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah menjadi seadanya. Sangat berbeda saat dilakukan oleh pemerintah pusat. Banyak kasus penyimpangan dilakukan di sekolah karena tekanan dari penguasa daerah. Di satu provinsi, pemerintah daerahnya melarang sekolah negeri memungut biaya dari masyarakat karena sekolah sudah dibiayai dari Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Namun besaran BOSDA masih jauh dari standar pembiayaan. Hal ini sudah dapat dipastikan akan berdampak kepada mutu pelayanan dan mutu hasil belajar serta mutu lulusan.

Pemerintah pun harus segera menuntaskan pekerjaan rumah tentang kurangnya guru. Sangat ironis, negera yang sedang membangun SDM tetapi kekurang guru. Data kurangnya ribuan guru di sekolah bukan informasi baru. Pengadaannya agak terlambat dan melalui desain. Boleh kita tengok ke belakang, ketika masa orde baru (kita boleh bercermin kepada hal-hal yang baik). Dalam Satu Perencanaan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) pemerintah mencetak guru untuk seluruh daerah sampai ke daerah 3 T. Dan guru-guru tersebut di era tahun 2015-2022 akan pensiun masal.