Pendahuluan
Hak angket DPR perlu dilakukan untuk mengecek adanya dugaan kecurangan pemilihan umum. Hal ini tentu akan terwujud bila disetujui oleh 50 persen anggota DPR di Senayan Jakarta Pusat. Semoga anggota DPR dapat berdiskusi secara bijaksana untuk kemajuan negara Indonesia. Seperti halnya Omjay dan kawan-kawan melakukan diskusi terpumpun penyusunan pedoman workshop kemitraan dan pemetaan data guru pendidikan dasar kemdikbud tahun 2018.
Pagi ini Omjay mendengar informasi di radio Elshinta. Seorang pakar tata negara mengatakan bahwa sengketa dan kecurangan pemilu sudah ditangani bawaslu, dan bila nanti tidak selesai atau ada perselisihan, maka ditangani oleh mahkamah kontitusi. Semua itu sudah diatur dalam Undang-undang Pemilu. Begitulah informasi yang omjay dengar tadi pagi ketika berangkat ke sekolah.
Dari laman DPR RI, didapatkan informasi bahwa Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Â
Omjay dapatkan informasi tersebut di website di bawah ini.
https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr#:~:text=Hak%20Angket%3A%20hak%20DPR%20untuk,bertentangan%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan.
Apa yang harus dilakukan anggota DPR melihat adanya dugaan kecurangan pemilu 2024?
Sebaiknya DPR menggunakan hak angket dan mengecek dengan benar akan adanya dugaan kecurangan pemilu. Pemilihan umum harus dilaksanakan dengan jujur dan adil, siapa yang kalah harus legowo menerimanya.
Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap kecurangan pemilu 2024?
Sudah ada badan pengawas pemilu atau bawaslu. Di setiap Tempat Pemungutan Suara atau TPS ada bawaslu dan berlanjut ke tingkat berikutnya. Kita percayakan bawaslu dan kpu bekerja secara profesional.
Kalah dan menang dalam sebuah pertarungan itu biasa, oleh karena itu kalau Menang, Menanglah dengan Terhormat dan Kalaupun Kalah, Kalah dengan Terhormat. Tapi kalau Menang dan ataupun kalau Kalah karena Suatu KEJAHATAN yang didasari oleh KECURANGAN Brutal, maka HARUS DILAWAN…, begitulah Kakek Halal menulis di twiter atau X.
Kapan sebaiknya hak angket dilakukan anggota DPR?
Sebaiknya segera dilakukan bila DPR sudah memasuki masa sidang. Jangan ditunda terlalu lama supaya masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat.
Dimana hak angket dilakukan?
Hak angket dilakukan di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta Pusat. Anggota DPR berkumpul dan berdiskusi dengan santun untuk mengetahui adanya dugaan kecurangan. Semoga situasinya tidak memanas dan bisa dilaksanakan dengan keterbukaan.
Mengapa perlu adanya hak angket digunakan anggota DPR RI?
Hak angket diperlukan untuk mencarikan solusi terbaik dari adanya masalah dugaan kecurangan dalam pemilu 2024
Bagaimana pelaksanaan hak angket di DPR RI?
Pelaksanaan hak angket bisa diusulkan oleh 25 orang anggota DPR. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji menyarankan Ganjar legowo menerima hasil Pilpres 2024.
"Hak angket itu diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang per orang," tegas Sarmuji.
"Lagian penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen yang dipilih oleh DPR sendiri. Lalu apa urgensinya?" tambah Sarmuji.
Sarmuji meminta semua pihak legowo atas hasil Pilpres 2024 demi menjaga situasi Indonesia tetap kondusif jelang Ramadan. "Pemilu sudah selesai dan rakyat sudah memberikan keputusan. Yang diperlukan bukan hak angket, tapi jiwa besar merka yang berkontestasi," imbuhnya.
"Selama pihak yang berkontestasi tidak legowo, sampai ke pengadilan yang paling adil pun tidak akan memuaskan. Jadi ya sudahlah, nggak perlu ngadi-ngadi," kata Sarmuji dilansir detikJatim, Kamis (22/2/2024).Sarmuji meminta Ganjar mempelajari terlebih dahulu soal hak angket. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyebut hak angket untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi Ganjar.
Baca artikel detiknews, "Anggota DPR soal Wacana Hak Angket Pilpres: Nggak Perlu Ngadi-ngadi" selengkapnya https://news.detik.com/pemilu/d-7206311/anggota-dpr-soal-wacana-hak-angket-pilpres-nggak-perlu-ngadi-ngadi.
Penutup
Demikianlah kisah Omjay kali ini tentang kegiatan Omjay memberikan saran dan kritik untuk pemerintah. Semoga hal angket di DPR segera terwujud.
Salam Blogger Persahabatan
Omjay
