Taliban, Tantangan Baru bagi Media Sosial

Menarik ulasan seorang jurnalis senior, Veeramalla Anjaiah berjudul Rakyat Afghanistan Lebih Menderita di Bawah Rezim Taliban, KTT Luar Biasa OKI Terlalu Terlambat termasuk perempuan dan anak perempuan,  hakim dan pengacara perempuan, minoritas agama, pembela hak asasi manusia, jurnalis, penerjemah, mereka yang pernah bekerja dengan NATO atau pemerintah asing semuanya berisiko karena Taliban telah mengambil alih di Afghanistan.

Tak lama setelah merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, Taliban mengumumkan bahwa mereka akan menghormati hak-hak perempuan. Jaminan tersebut menjawab skeptisisme sebagian kalangan. Taliban tidak memiliki catatan yang baik dalam menghormati hak asasi manusia siapa pun, apalagi perempuan dan anak perempuan.

Jaminan itu memenuhi syarat. Taliban akan menghormati hak-hak perempuan tetapi hanya dalam kerangka hukum syariah. Kualifikasi ini memperumit masalah dan menimbulkan keraguan berkelanjutan bahwa hak-hak perempuan akan dihormati. Hukum Syariah seringkali tidak sesuai dengan standar internasional yang diakui dunia. 

Meskipun ada banyak interpretasi Syariah yang sering bertentangan, Taliban, ketika berkuasa antara tahun 1996 dan 2001, menerapkan beberapa interpretasi yang paling ekstrem. Termasuk melarang perempuan dari pendidikan dan pekerjaan, meninggalkan rumah tanpa pendamping laki-laki, dan mengharuskan mereka untuk sepenuhnya tertutup di depan umum.

Hakim dan pengacara perempuan juga memiliki banyak hal untuk dipertaruhkan, bukan hanya karena posisi mereka yang kuat, tetapi juga karena beberapa keterlibatan mereka menuntut Taliban selama bertahun-tahun.

Taliban tetap menjadi semacam kontradiksi. Pasukan pemberontak, yang minggu lalu mengambil kembali kendali atas Afghanistan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan koalisi, tidak pernah benar-benar beroperasi sebagai tentara tradisional. 

Ia mampu mengalahkan Tentara Afghanistan yang jauh lebih lengkap meskipun kekurangan tank, artileri dan infrastruktur pendukung yang diandalkan oleh sebagian besar pasukan militer modern.

Namun, pada saat yang sama Taliban telah menggunakan beberapa teknologi modern untuk perekrutan dan propaganda. Ia menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesannya. 

Di sisi lain, ia  beroperasi sebagai kekuatan pemberontak yang menentang pemerintah, Facebook dan platform lain melarang kelompok tersebut karena label organisasi teroris di bawah hukum Amerika Serikat.

Tentunya, perusahaan Media Sosial perlu membuat keputusan mengenai Taliban. Semua organisasi media sosial memiliki kebijakan terhadap aktor negara, dan perwakilan yang diakui, dipilih atau ditunjuk  oleh pemerintah. Taliban adalah organisasi pemerintahan yang secara de facto berada di Afghanistan tetapi legitimasi perolehan kekuasaan dipertanyakan.