Selain itu, terkait kultur di Indonesia, rawannya korupsi institusional juga menjadi tantangan besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Jika memperhatikan praktik di Belanda, adanya kultur birokrasi yang baik, menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam melaksanakan program prioritas Bank Tanah.
Adanya pihak independen yang akan mengisi Dewan Pengawas maupun dimungkinkan pada Komite dan Badan Pelaksana, diharapkan dapat memiliki peran untuk semakin menjamin penyelenggaraan Bank Tanah yang adil. Selain itu, petunjuk teknis mengenai proses bisnis juga perlu dibuat dengan memperhatikan multiaspek.
Setidaknya terdapat tiga pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Bank Tanah, yaitu, pemilik tanah, Bank Tanah, dan pihak yang akan memanfaatkan tanah.Â
Adanya strategi penanganan konflik dan komunikasi yang mengedepankan kepentingan pihak terkait juga perlu direncanakan secara matang.
Mendukung hal tersebut, adanya komunikator publik/hubungan masyarakat (humas) yang profesional sangat diperlukan.
