Isu dan Permasalahan Pembangunan Perkotaan

4. Pengelolaan lahan, agar tertib dan tidak melanggar peraturan perundangan yang ada, seperti antara lain dengan menyusun pedoman penataan ruang dan peraturan zoning. Pengelolaan lahan juga diarahkan untuk tidak merugikan golongan-golongan tertentu dengan menyisihkannya sehingga terpaksa memanfaatkan lahan di luar kota atau lahan-lahan yang tidak layak; 

5. Penyeimbangan perkembangan perkotaan agar tidak terjadi konsentrasi tujuan urbanisasi; 

6. Pengendalian dan penataan kembali kota-kota metropolitan sehingga dapat berfungsi kembali secara lebih efisien; 

7. Pengelolaan dan peningkatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil agar terjadi peningkatan fungsinya; 

8. Pengelolaan daerah pinggiran kota terutama di kota metropolitan dengan lebih seksama dan hati-hati; 

9. Penanganan masalah pembangunan ekonomi perdesaan; 10. Pengoptimalan hubungan desa-kota yang sinergis untuk mengurangi ketimpangan desa-kota dan mengurangi dorongan untuk pindah ke kota. 

2. Kemiskinan di Perkotaan

 Permasalahan lain yang timbul akibat urbanisasi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan, sehingga masalah kemiskinan perkotaan merupakan masalah krusial yang banyak dihadapi kota-kota di Indonesia. Yang paling mudah dan terlihat jelas dari wajah kemiskinan perkotaan ini adalah kondisi jutaan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar. Kondisi kekumuhan ini menunjukkan seriusnya permasalahan sosial-ekonomi, politik dan lingkungan yang bermuara pada kondisi kemiskinan. Pengertian kemiskinan sendiri bermakna multi-dimensi dari mulai rendahnya pendapatan, kekurangan gizi dan nutrisi, tidak memperoleh pelayanan dasar yang memadai, tidak layaknya tempat tinggal, ketidakamanan, kurangnya penghargaan sosial, dan lain-lain. Krisis ekonomi meningkatkan angka kemiskinan di daerah perkotaan. Penduduk perkotaan yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat secara signifikan dari 7,2 juta (9,7 persen) menjadi 17,6 juta (22 persen) dari jumlah penduduk pada tahun 1998. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Angka tersebut kemudian menurun kembali pada tahun 2003 yaitu menjadi 13,6% atau 12,3 juta penduduk. Masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang mendesak, tidak hanya di tingkat kota,tetapi juga merupakan masalah nasional. Pada kurun waktu 2004-2005 banyak terjadi peristiwa penting yang mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia, antara lain bencana tsunami dan gempa di Aceh dan Nias, bencana alam di beberapa kawasan timur Indonesia serta kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang secara signifikan mempengaruhi eskalasi jumlah orang miskin di Indonesia. Mengenai jumlah peduduk miskin di Indonesia ini terdapat beberapa variasi dengan perbedaan yang sangat menyolok. Data kemiskinan yang disusun BPS menyatakan terdapat sekitar 36 juta orang, sementara menurut laporan ADB pada awal tahun 2005 setidaknya ada penambahan jumlah orang miskin akibat tsunami di Indonesia sejumlah satu juta orang. Bahkan menurut data PT ASKES, jumlah orang miskin Indonesia pasca kenaikan BBM melambung hingga 54 juta orang. Sementara menurut Menneg PPN/Kepala Bappenas, angkanya telah meningkat mendekati 60 juta orang. Walaupun telah berangsur-angsur diusahakan untuk mengentaskan atau mengurangi kemiskinan, dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang ini, kemiskinan masih tetap merupakan masalah penting sehingga perlu ditangani secara bersama-sama terutama di kawasan perkotaan. Harapannya adalah bahwa masalah ini semakin lama akan semakin dapat berkurang. Masalah kemiskinan terkait erat dengan adanya ketimpangan baik ketimpangan antar golongan sosial ekonomi di perkotaan, ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, serta ketimpangan antar wilayah atau kawasan secara nasional. Ketimpangan ini pada gilirannya tak dapat dilepaskan dari masalah-masalah sosial budaya. Implikasi yang paling utama dalam kaitannya dengan penanganan masalah kemiskinan ini antara lain adalah perlunya meningkatkan: 

1. Akses terhadap pelayanan dasar, terhadap lapangan pekerjaan, terhadap modal usaha dan informasi; 

2. Akses pada perumahan permukiman yang layak dan terjangkau; 

3. Penyerasian perkembangan antar golongan, antar kota, antara kota dan desa, serta antar wilayah atau kawasan;