Perkembangan ekonomi digital digadang-gadang sebagai reformasi sistem kerja. Namun, para pekerja ojek online, kurir, hingga content creator justru berada dalam sistem kerja fleksibel yang cenderung eksploitatif. Minimnya jaminan sosial, tidak adanya kejelasan status kerja, dan sistem rating yang tidak adil menjadi masalah utama.
Sumber :
The Conversation menyebut fenomena ini sebagai "gig economy trap", di mana teknologi dipakai untuk membungkus eksploitasi dalam kemasan kebebasan kerja.
-
Laporan SAFEnet (2022) menyebut adanya ketimpangan kekuasaan antara perusahaan platform dan mitra kerja.
Privatisasi BUMN dengan dalih efisiensi sering kali mengarah pada pengalihan kontrol publik kepada swasta. Masyarakat kehilangan akses atas layanan penting, sementara tarif layanan naik drastis.
Contohnya, kasus rencana privatisasi air di Jakarta yang menuai penolakan luas karena berdampak pada keterjangkauan dan kualitas air bersih.
Sumber :
Tirto.id memaparkan bahwa privatisasi air di Jakarta gagal memenuhi hak masyarakat atas air bersih.
Reformasi seharusnya menjadi jalan menuju keadilan sosial. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kebijakan reformis yang justru dimanfaatkan untuk menyamarkan agenda eksploitatif.
Sebagai warga negara, kita perluÂ