Jalan Semburat, Kelurahan Panggung Rawi konon Google Maps menyebutnya, bukan menjadi satu-satunya akses jalan warga menuju Pasar Baru Kranggot dan wilayah sekitarnya.
Jika jalan itu tidak ada sekalipun, warga masih bisa mengakses jalan yang sudah bagus dan dibeton dari beberapa akses, misalnya Jalan KH Wasid, Jalan Kubang Laban dan Jalan Jabalintang, Kelurahan Panggung Rawi.
Tapi karena ingin instan, maka warga selalu nekat menerobos Jalan yang dinamai Jalan Semburat yang sudah rusak parah dan dalam kurun waktu beberapa tahun tidak diperbaiki.
Tentu saja, jika sudah memilih jalan itu, maka ada risiko yang harus ditanggung, tercebur di kubangan lumpur yang sama salah satunya.
Hidup memang pilihan, jika bisa memilih yang lebih baik dan tidak memaksakan menerobos Jalan Semburat itu yang mempertaruhkan banyak hal maka akan selamat.
Memilih alternatif jalan tampaknya hal yang paling bijak dan cerdas. Sebab, akses jalan lainnya di Kecamatan Jombang itu cukup banyak, selisih waktu tempuh hanya berkisar 5 sampai 10 menit saja, dan jarak tempuh juga tidak menghabiskan satu liter bensin jika dibandingkan dengan akses Jalan Semburat itu.
Sebagai masyarakat yang bijak juga tidak seharusnya melemparkan tuduhan bengis kepada pemimpin yang saat ini dipegang Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta.
Sebab, terlalu sempit pandangan kita jika hanya karena Jalan Semburat yang tidak terlalu memiliki urgensi itu lantas menyimpulkan apa yang sudah dilakukan keduanya untuk terus membangun Kota Cilegon, baik melalui program pembangunan sumber daya manusia dan program pemerataan infrastruktur.
Program sumber daya manusia misalnya beasiswa full sarjana kepada hampir 2.000 siswa SMA miskin dan berprestasi.
Program tersebut memang tidak akan instan efek yang ditimbulkan. Namun, 5 sampai 10 tahun lagi hal itu tentu saja akan sangat bermanfaat.
Terlebih pada kaum intelektual itu sampai berhasil mengimplementasikan ilmu pengetahuannya untuk masyarakat.
Pendidikan akan menjadi pondasi kokoh generasi Kota Cilegon kedepan. Sebab, dengan pendidikan bukan saja pengetahun, karir, tapi juga bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang.
Dari sisi infrastruktur, ada Pembangunan Rp100 juta per RW, itu tentu sangat banyak manfaatnya. Bagaimana akses jalan pemukiman yang tadinya becek bisa mulus dengan paving block, tidak lagi kumuh dan harus juga memakan korban warga yang melintas setiap harinya untuk aktivitas.
Belum lagi, jika sudah pernah ke Wilayah Watu Lawang, akses jalan yang membahayakan kondisinya curam dan hanya beralaskan tanah lumpur, jika dilintasi maka taruhannya nyawa manusia. Tapi sekarang sudah lebih aman karena ada paving blok yang dibangun lewat anggaran Sarana dan Prasarana Lingkungan Rukun Warga (Salira) Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel).
Disisi lain ada juga pembangunan Rumah Tidak Layak Huni untuk warga miskin, tahun ini 2022 ada sebanyak 65 unit rumah warga miskin yang disulap menjadi lebih layak tinggal. Para janda miskin itu yang sebagian besar mendapatkan programnya sudah tidak lagi berlinang air hujan karena atapnya bocor saat tidur.
Pembangunan sendiri untuk perorangan mendapatkan Rp20 juta per rumah.
Ke depan karena efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kelurahan melalui masyarakat yang disebut Kelompok Masyarakat (Pokmas) itu, sepertinya dinas teknis tidak lagi harus diberikan anggaran lebih, tapi dialihkan lebih dominan ke Pokmas.
Terlebih, dinas teknis yang tidak efektif itu sebaiknya kewenangan membangun diserahkan langsung ke Kelurahan melalui Pokmas.
Selain akan memangkas proses birokrasi yang menjadi problem sekarang, juga pembangunan akan sangat banyak bermanfaat karena sesuai dengan kebutuhan warga.
Tapi tentu saja ini menjadi tantangan dan keberanian Walikota dan Wakil Walikota mengambil keputusan.
Menyambung soal Jalan Semburat, jangan sampai kembali menutup mata jika pembangunan juga sudah kurang lebihnya dilakukan Walikota dan Wakilnya.
Jalan Semburat tidak relevan jika menjadi tolok ukur kegagalan Walikota dan Wakil Walikota.
Tapi tentu saja, sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi maka itu harus menjadi hal yang dipikirkan secara baik.
Tentu saja sudah ada upaya tinggal bagaimana masyarakat bisa lebih bijak melihat problem tersebut, jangan lagi terprovokasi dan melihat hanya dari satu hal yang masih dalam proses serta belum tentu gagal pada 2022 ini.
Sebagai pimpinan tentu juga apa yang menjadi kritik masyarakat harus diambil dari sisi positif jika masyarakat sayang dengan pemimpinnya.
Ada tugas yang harus ditunaikan, ada tanggungjawab yang harus diberikan.
