Kapabilitas Sistem Politik di Indonesia

Kapabilitas sistem politik indonesia dengan sendirinya juga bertalian erat dengan ketiga tingkatan itu, baik di lihat dari aspek struktural maupun fungsional. 

Pertama;Kapabilitas Pada Tingkat Sistem. Kapabilitas pada tingkat sistem adalah kemampuan sistem politik indonesia secara keseluruhan (makro), baik secara struktural, fungsional, memelihara sistem dan mengadaptasikan. 

Dalam konteks ini sistem politik indonesia harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Artinya, apakah lembaga- lembaga politik dan pemerintahan mampu melaksanakan fungsi-fungsi dan perannya dalam hal mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menjalankan fungsi artikulasi, akomodasi maupun merespon tuntutan perubahan. 

Dengan demikian ukuran kapabilitas sistem politik kita terletak pada kemampuan organisasi politik dan pemerintahan untuk mengubah struktur-struktur politik dan sesuai tuntutan baik lokal, domestik maupun internasional. 

Dengan demikian sistem politik indonesia secara keseluruhan dapat menanggapi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat domestik atau global, Kedua; Pada Tingkat Proses Kapabilitas sistem politik indonesia berkenaan dengan upaya menjamin terselenggaranya  fungsi pengolahan kepentingan-kepentingan yang beragam menjadi kebijaksanaan negara atau pemerintahan. 

Dalam kaitannya dengan hal ini, struktur politik dan pemerintahan harus mampu dalam hal ; menyusun data kepentingan, melaksanakan dan mengubah kebijaksanaan yang tidak mendukung proses kebijakan. 

Salah satu wujud kapabilitas dalam proses sistem adalah kemampuan lembaga politik dan pemerintahan dalam hal membentuk dan mengisi struktur-struktur yang di perlukan dan menghapus struktur yang tidak aspiratif (dekontruksi dan rekonstruksi ) kedalam institusi formal maupun non formal guna mengadaptasikan (menyesuaikan ) dengan kondisi dan tuntutan masyarakat, Ketiga;  Kapabilitas sistem dalam tingkat kebijaksanaan. 

Kapasitas dalam tingkat kebijaksanaan adalah kemampuan sistem politik indonesia dalam mengawasi implikasi kebijakan yang di lakukan. Bagaimanakah implikasi atau pengaruh umpan balik kebijakan terhadap sistem pelayanan publik. 

Pada tingkat ini kebijaksanaan akan memberikan pengaruh baik di duga maupun tidak, langsung maupun tidak langsung. Semakin besar dampak positif kebijaksanaan, maka semakin kapabel sistem politiknya -- dan sebaliknya. 

Dari ke tiga sudut pandang itu , maka dapatlah di identifikasi bahwa keterpurukan sistem politik di indonesia pada era Orde Lama (Demokrasi Terpimpin ) lebih banyak di sebabkan oleh kapabilitas tingkat sistem, sedang pada era Orde Baru (Demokrasi Pancasila) pada tingkat proses dan kebijaksenaan. Dan pada sistem politik era reformasi dewasa ini lebih di sebabkan pada tingkat sistem .

UPAYA PENINGKATAN KAPABILITAS