Setiap kali Jakarta kembali dibanjiri lautan massa, pertanyaan lama muncul kembali: apakah demonstrasi masih menjadi cara paling efektif menyuarakan aspirasi, atau justru menambah beban sosial bagi kota yang sudah padat?Â
Aksi massa di depan Gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025 kembali mengingatkan kita bahwa kedaulatan sejati tetap berada di tangan rakyat. Gelombang protes yang semula diarahkan pada isu kenaikan pendapatan anggota DPR akhirnya melebar menjadi kritik atas ketidakpekaan elite terhadap kondisi masyarakat.Â
Tragisnya, aksi ini berujung ricuh dan memakan korban jiwa seorang anak muda, Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek daring yang menjadi tulang punggung keluarga.
Tragedi yang menimpa Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring tua 21 tahun yang tewas terlindas rantis Brimob saat aksi massa di DPR akhir Agustus 2025, menjadi pengingat pahit bahwa demokrasi jalanan tidak pernah bebas risiko tetapi tetap menjadi ruang konkret di mana kedaulatan masih berada di tangan rakyat
Peristiwa ini menegaskan bahwa demonstrasi bukan sekadar ritual politik, melainkan juga soal hak hidup, rasa keadilan, dan martabat warga negara.
Demonstrasi: Legitimasi Konstitusional dan Historis
Ketika rakyat turun ke jalan, seperti yang terjadi di DPR beberapa hari lalu, mereka sesungguhnya sedang menagih janji konstitusi. Tuntutan agar wakil rakyat tidak hanya berpihak pada kenyamanan dirinya sendiri, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat luas, adalah bagian dari amanat UUD 1945.
UUD 1945 Pasal 28E menegaskan hak warga untuk menyampaikan pendapat termasuk melalui demo di ruang publik. Demonstrasi adalah wujud partisipasi politik yang dijamin konstitusi.
Gerakan reformasi 1998 memberikan pelajaran berharga: mahasiswa dan rakyat turun ke jalan, berdemo menuntut perubahan, dan akhirnya berhasil menumbangkan rezim. Insiden penembakan mahasiswa di Trisakti yang menewaskan empat orang menjadi momentum penting menuju reformasi. Ini menegaskan bahwa aksi massa walau kontroversial sering menjadi katalis perubahan besar.
Aksi DPR Aksi 25 & 28 Agustus 2025: Kedaulatan Nyata di Jalan
Aksi massa di depan DPR akhir Agustus 2025 berawal dari perlawanan terhadap rencana kenaikan gaji anggota dewan di tengah tekanan ekonomi rakyat. Aksi ini berkembang menjadi tuntutan reformasi dan keadilan khususnya setelah tragedi tewasnya Affan. Rakyat menuntut bukan hanya respons politik, tapi juga tindakan tegas dari aparat keamanan.
