"KPU RI Harus Belajar Soal Hitungan Suara yang Meyakinkan dan Terpercaya dari Pilpres AS."Fadli Zon.
Entah apa yang ada di dalam pikiran Fadli Zon saat meminta komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia belajar pada pilpres Amerika Serikat. Dalam hal ini Fadli Zon mengasumsikan betapa bersih dan terpercayanya pemilihan presiden di Amerika sana.
Itu kenapa melalui judul Tulisan ini saya mengasumsikan Fadli Zon belum move on dari kekalahan partainya yang mengusung Prabowo selama 2 kali berturut-turut bertarung melawan Jokowi dari PDIP.
Lalu pertanyaannya Apakah tidak boleh kita belajar dari Amerika dalam hal menyelenggarakan pemilihan presiden? Tentu sangat boleh, yang baik kita ambil yang buruk kita abaikan.
Tapi yang perlu diketahui, asumsi Fadli Zon seolah-olah Komisi Pemilihan Umum di tanah air tidak dapat dipercaya dalam menyelenggarakan pemilihan presiden. Nanti saya akan Jelaskan bagaimana bahwa dalam pilpres Amerika sendiri terjadi polemik bahkan demo persis seperti di Indonesia.
Polemik pertama adalah tuduhan curang. Menjadi sangat aneh ketika Donald Trump menuduh penyelenggaraan pemilihan presiden di negaranya curang tapi Fadli Zon malah begitu percaya.
Yang orang Amerika Fadli Zon atau Donald Trump? Apa poin yang ingin saya sampaikan? Bahwa hanya karena ada tuduhan curang terhadap penyelenggaraan pemilihan presiden bukan berarti itu adalah fakta yang harus diterima begitu saja.
Kecurangan itu harus dibuktikan di pengadilan. Di Indonesia hal itu dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Polemik kedua adalah Demonstrasi yang dilakukan para pendukung capres.
Sampai hari ini pendukung dari Donald Trump dan pendukung dari Joe Biden masih turun ke jalan. Para pendukung Donald Trump meminta penghitungan ulang karena merasa ada kecurangan dalam penghitungan suara.
Merespon para pendukung Donald Trump para pendukung Joe Biden juga turun ke jalan meminta seluruh proses penghitungan suara diselesaikan. Di sebuah negara yang adalah bapaknya demokrasi saja hal ini masih terjadi.
Bahkan puluhan orang sudah ditangkap dan kerusuhan tidak dapat dihindarkan. Sekarang mari kita lihat polemik ketiga. Polemik ketiga adalah pengakuan para capres bahwa merekalah yang memenangkan Pilpres.
Sampai sekarang proses penghitungan suara masih dilakukan sehingga belum diketahui pasangan mana yang memenangkan Pilpres. Tapi Donald Trump sudah menyampaikan pidato kemenangannya.
Hal yang sama dilakukan oleh Joe Biden, dia yakin setelah proses penghitungan suara selesai dia akan keluar sebagai pemenang.
Kalau kita lihat tiga polemik yang menyertai pemilihan presiden Amerika Serikat ini Bukankah hal ini juga terjadi di Indonesia? Itu sebab semua itu adalah warna dari demokrasi.
Beberapa kekacauan masih dapat diterima sebagai bagian dari kemeriahan demokrasi.Hanya negara komunis lah yang pemilihan presidennya terjadi dalam hening, sunyi, dan tiba-tiba seorang presiden telah terpilih untuk seumur hidup.
Jadi jikalau terjadi kecurangan dalam pemilihan presiden di Indonesia, seperti yang diucapkan menkopolhukam Mahfud MD, semua itu terjadi secara horizontal dan dilakukan oleh rakyat sendiri.
Berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman Orde Baru, di mana kecurangan Pemilu terjadi secara sistematis dari atas ke bawah. Pemilu kita saat ini sudah sangat bagus karena Komisi Pemilihan Umum sangat independen dalam menyelenggarakannya.
Maka saat Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum belajar pada Amerika Serikat, harusnya Fadli Zon menyebut bagian mana yang harus dipelajari oleh Indonesia.
Jangan menyampaikan kritik untuk mengasumsikan betapa curangnya pemilihan presiden di negara kita. Saya sudah Tunjukkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia terjadi juga di Amerika. Tuduhan Donald Trump sama seperti tuduhan Prabowo, pengakuan Donald Trump sama juga dengan pengakuan Prabowo. Aksi massa yang dilakukan para pendukung juga sama di Amerika dan Indonesia.
Jika ingin mencontohkan Pilpres Amerika terhadap Indonesia sebaiknya Fadli Zon lebih memperjelas maksudnya. Dari segi teknisnyakah, kualitas kertas, proses penghitungan atau dari segi mananya.
Agar kita tidak kembali ke isu lama yang itu-itu lagi. Padahal kecurangan yang waktu itu dituduhkan oleh pendukung Prabowo sendiri tidak bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi.
