Coba bayangkan... Pagi hari, 1 Oktober 1965. Jakarta tidak lagi penuh dengan wajah cemas pasca malam penuh teror, melainkan bendera merah dengan palu arit berkibar di setiap sudut jalan. Radio nasional menyiarkan pidato panjang penuh semangat dari pemimpin Partai Komunis Indonesia. Lagu perjuangan diputar berulang-ulang, diselingi seruan bahwa Indonesia resmi memasuki babak baru, negara sosialis dengan ekonomi komunis.
Kedengarannya dramatis, bukan? Tapi mari kita jujur, apa yang akan terjadi kalau PKI benar-benar berhasil merebut kekuasaan? Bagaimana hidup sehari-hari rakyat? Bagaimana kondisi ekonomi, politik, bahkan suasana di meja makan kita? Mari kita bedah perlahan.
Jika PKI menang 1965, ekonomi komunis berlaku: nasionalisasi, kolektivisasi, kontrol ketat negara, rakyat miskin, takut, dan hidup penuh propaganda. - Tiyarman Gulo
Sejenak Menoleh ke 1965, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Pada tahun 1965, PKI adalah salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Jumlah anggotanya jutaan, dengan simpatisan yang lebih luas lagi, buruh, petani, mahasiswa, hingga seniman. Mereka punya organisasi massa di mana-mana.
Di sisi lain, ketegangan politik sedang memuncak. Presiden Soekarno mencoba menyeimbangkan tiga kekuatan besar, militer, nasionalis, dan PKI. Ketika peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pecah, PKI dituduh sebagai dalang penculikan dan pembunuhan para jenderal. Militer kemudian mengambil alih, dan sejarah mencatat, PKI dihancurkan total.
Namun, mari kita putar balik skenario, bagaimana jika PKI justru menang?
Ekonomi Komunis, Nasionalisasi Besar-Besaran
Hal pertama yang kemungkinan dilakukan PKI adalah menghapus kapitalisme. Semua perusahaan swasta, baik milik asing maupun lokal, akan dinasionalisasi.
Bayangkan sebuah pabrik gula di Jawa, milik pengusaha Belanda. Besoknya, papan nama berganti, "Milik Negara". Atau sebuah toko tekstil di Pasar Baru, milik pedagang Tionghoa. Pemiliknya dipaksa menyerahkan kunci toko kepada pemerintah.
Bagi para pengusaha, ini jelas bencana. Mereka dicap "kapitalis" atau "musuh rakyat". Beberapa mungkin dipenjara, diasingkan, atau bahkan hilang begitu saja. Sementara itu, buruh dan rakyat kecil akan diberi janji manis, "Sekarang pabrik ini milik kita semua!"
Tapi apakah benar begitu? Sejarah dari negara lain menunjukkan bahwa setelah nasionalisasi, sering kali justru muncul birokrasi yang kaku. Buruh tetap bekerja keras, tetapi majikannya kini bukan lagi seorang pemilik modal, melainkan negara. Kalau negara menarik habis hasil kerja, buruh tetap tak bisa protes.
Pertanian, Sawah Kolektif, Petani Tak Lagi Punya Lahan
Indonesia pada 1960-an adalah negara agraris. Mayoritas rakyat hidup dari sawah. Jika PKI menang, hampir bisa dipastikan mereka akan meniru model kolektivisasi tanah seperti di Uni Soviet dan Tiongkok.
Artinya, petani tidak lagi punya sawah sendiri. Semua tanah disatukan, dikelola negara, lalu dikerjakan bersama-sama. Petani akan dipanggil bukan untuk menanam padi di sawahnya sendiri, tapi ke "lahan kolektif".
