Inilah titik balik yang mengubah protes lokal menjadi isu nasional. Merespons keluhan warganya, Bupati Sudewo tidak merangkul, melainkan menantang. Pernyataannya yang ikonik, "50.000 orang pun saya hadapi," menjadi percikan api yang membakar padang sabana kemarahan publik.
Pernyataan itu adalah sebuah kesalahan fatal dalam komunikasi politik. Mengapa?
Mengubah Isu Kebijakan Menjadi Isu Harga Diri. Awalnya, warga memprotes kenaikan pajak. Setelah tantangan itu, mereka tidak lagi hanya melawan kebijakan, tapi melawan arogansi pemimpin mereka. Ini sudah menjadi soal harga diri. Warga Pati seolah diberi pesan: "Suara kalian tidak ada artinya."
-
Menyatukan Lawan. Orang-orang yang tadinya mungkin ragu-ragu, kini menjadi solid. Tantangan itu seperti panggilan perang yang justru menyatukan semua elemen masyarakat. Mereka merasa dilecehkan secara kolektif.
Menjadi Konten Viral Sempurna. Di era media sosial, pernyataan sombong seperti ini adalah umpan empuk. Potongan videonya menyebar secepat kilat. Tagar tentang Pati trending. Netizen dari seluruh Indonesia ikut "nimbrung", memberikan dukungan moral. Donasi untuk para demonstran mengalir deras, membuktikan bahwa perlawanan ini bukan lagi sekadar demo, tapi sebuah gerakan rakyat yang terorganisir.
Bupati Sudewo mungkin berpikir ia sedang menunjukkan ketegasan. Padahal, yang ia tunjukkan adalah ketidakpekaan. Ia lupa bahwa seorang bupati bukanlah seorang raja yang absolut, melainkan seorang pelayan yang digaji oleh pajak rakyatnya sendiri. Dengan menantang mereka, ia secara tidak langsung sedang menantang atasannya sendiri, yaitu rakyat.
Ketika Presiden Prabowo Turun Tangan
Saat api di Pati makin membesar dan berpotensi menjadi kebakaran nasional menjelang perayaan kemerdekaan, radar di istana pusat pun menyala. Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja memulai pemerintahannya, tidak tinggal diam.
Melalui Wakil Menteri Pertanian yang juga Ketua Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, perintah dari puncak kekuasaan itu turun dengan jelas, singkat, dan tanpa basa-basi.
Perintahnya ada dua.
Batalkan kebijakan kenaikan PBB 250 persen itu. Titik. Tidak ada negosiasi.
Cari sumber pembiayaan lain. Disarankan untuk fokus menarik investasi, bukan membebani rakyat yang sudah ada.
