Catatan Problem Fundamental POLRI
Tingginya kasus pelanggaran etik, kekerasan berlebihan, hingga keterlibatan dalam praktik korupsi menyebabkan citra POLRI menurun.
Survei berbagai lembaga (misalnya LSI, Indikator Politik, atau Litbang Kompas) kerap menunjukkan tingkat kepercayaan publik fluktuatif, cenderung menurun terutama saat muncul kasus besar.
Meski secara konstitusi POLRI dipisahkan dari TNI sejak reformasi 1999, pola pikir dan kultur militeristik masih kuat: penggunaan kekuatan berlebihan dalam demonstrasi, pendekatan represif dalam penanganan konflik, hingga pola komando yang kaku.
POLRI memiliki mekanisme pengawasan internal melalui Divisi Propam, Itwasum, dan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Namun, praktiknya sering dianggap tidak transparan, lamban, atau bahkan melindungi oknum.
Banyaknya keterlibatan perwira tinggi Polri dalam jabatan politik atau birokrasi sipil menimbulkan pertanyaan tentang netralitas POLRI. POLRI kerap dilihat sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai institusi netral penegak hukum. Rekrutmen anggota POLRI juga masih sering dikritik karena isu nepotisme, diskriminasi sosial, dan kurangnya merit system. Promosi jabatan sering dipengaruhi kedekatan personal atau politik, bukan semata-mata kompetensi.
Regulasi POLRI memberi kewenangan yang sangat luas: mulai dari penegakan hukum, keamanan dalam negeri, hingga intelijen. Akibatnya, sering terjadi over-extended institution yang menghambat efektivitas.
Problem yang harus diatasi tersebut diatas antara lain mencakup:
1. Kultur militeristik yang masih mendominasi pendekatan kepolisian.
2. Integritas aparat yang tercoreng oleh skandal internal dan praktik suap.
3. Politik praktis yang membuat netralitas polisi sering dipertanyakan.
