Menjelang pelantikan Tim Reformasi POLRI, atmosfer perubahan mulai terasa di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Publik menaruh harapan besar pada momentum ini sebagai babak baru menuju institusi yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas. Reformasi POLRI bukan sekadar wacana administratif, melainkan panggilan sejarah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat terkikis oleh berbagai kasus penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
Reformasi POLRI merupakan agenda besar yang terus mendesak di tengah perubahan sosial-politik Indonesia. Dua dekade lebih setelah reformasi 1998, institusi kepolisian masih menghadapi problem akut seperti korupsi, kekerasan berlebihan, politisasi, hingga krisis kepercayaan publik. Masyarakat menuntut polisi yang profesional, transparan, humanis, dan setia pada mandat utama: melindungi dan melayani rakyat.
Semua kasus besar yang belum diselesaikan akan terus menjadi "utang sejarah" POLRI dan berpotensi memperburuk krisis legitimasi. Salah satu kasus besar yang menarik perhatian publik adalah kematian misterius diplomat muda Arya Daru. Misteri kematian seorang diplomat muda dengan masa depan cerah, yang ditemukan meninggal secara misterius. Kasus tersebut hingga kini belum ada kejelasan apakah kasus ini terkait kriminal murni, atau konspirasi. Bentuk Tim Investigasi Independen dengan keterlibatan berbagai unsur profesional dan kelembagaan. Publikasikan perkembangan penyelidikan secara berkala agar tidak ada ruang spekulasi publik.
Inspirasi dari Teladan Soekanto dan Hoegeng
Sejarah kepolisian Indonesia menyimpan dua figur penting. Pertama, Jenderal R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo, Kapolri pertama, sejak awal menegaskan bahwa polisi bukanlah alat kekuasaan, melainkan alat negara yang mengabdi pada rakyat. Visi Soekanto menekankan bahwa legitimasi kepolisian bersumber dari kepercayaan publik.
Kedua, Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Imam Santoso, dikenal sebagai teladan integritas dan kejujuran. Ia pernah menegaskan: "Kalau untuk kepentingan negara dan rakyat, saya berani. Tetapi kalau untuk kepentingan pribadi atau kelompok, saya tidak mau." Prinsip moral ini menegaskan bahwa kekuatan sejati polisi terletak pada kejujuran, bukan senjata atau jabatan.
Dua figur tersebut memberi pedoman arah bagaimana POLRI harus menempatkan dirinya sebagai lembaga sipil modern, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Krisis Kepercayaan Publik
Sejumlah survei dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan hasil yang fluktuatif. Pada awal 2024, survei Indikator Politik Indonesia mencatat kepercayaan publik terhadap POLRI mencapai 75 persen. Survei Litbang Kompas pada pertengahan 2024 juga menunjukkan citra positif sebesar 73 persen. Namun pada 2025, survei Civil Society for Police Watch menunjukkan kepercayaan publik anjlok hingga di bawah 50 persen, dan survei GoodStats mencatat lebih dari 60 persen masyarakat tidak yakin polisi mampu bersih dan profesional.
Fluktuasi ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sangat rapuh. Setiap kali terjadi skandal besar, kepercayaan langsung merosot. Ini menandakan perlunya reformasi mendasar, bukan sekadar pencitraan sesaat.
