Bentuk komisi lintas-disiplin (ekonom ketenagakerjaan, pakar anggaran, perwakilan publik) dengan mandat lima tahunan untuk: meninjau angka, mengevaluasi dampak fiskal, dan melakukan konsultasi publik. Seluruh rekomendasi dan basis datanya wajib dipublikasikan (model transparansi seperti Singapura memberi contoh proses, meski parameternya bisa disesuaikan).
Aturan masa berlaku (sunrise clause)
Â
Aturan ini untuk mencegah konflik kepentingan, setiap revisi gaji pejabat terpilih baru berlaku di periode berikutnya, sebagaimana praktik konstitusional di Filipina; kaidah ini meningkatkan kepercayaan publik.
Batasan tunjangan & pelaporan aset
Â
Batasi tunjangan representasi dan perjalanan pada plafon tahunan yang diaudit; wajibkan pelaporan aset dan potensi konflik kepentingan secara berkala dan dapat diakses publik.
Klausul pengaman krisis
Â
Cantumkan mekanisme penyesuaian otomatis (misalnya pemotongan bonus kinerja atau pembekuan kenaikan) saat indikator fiskal/sosial jatuh di bawah ambang---menyejajarkan nasib pejabat dengan warga pada masa sulit.
Indeksasi Cerdas
 Kenaikan berkala mengikuti keranjang indikator (inflasi inti, produktivitas sektor publik, dan kinerja layanan) agar kompensasi tidak menjadi "pilot-otomatis" yang lepas dari outcome.
Penutup
Perbandingan kawasan menunjukkan: angka gaji yang tinggi tanpa tata kelola kinerja dan transparansi akan dipersepsi elitis; sebaliknya angka gaji yang rendah tanpa perlindungan integritas berisiko memicu "kompensasi informal". Jalan tengah kebijakan adalah restrukturisasi remunerasi yang jelas arsitekturnya, tegas indikatornya, dan terbuka datanya. Legitimasi sosial bukan datang dari "angka yang terasa pas", melainkan dari desain yang adil, terukur, dan dapat diaudit.
Sumber kunci
