8. Anggota DPR RI
Anggota DPR memiliki gaji pokok Rp 4,2 juta, ditambah berbagai tunjangan tetap. Setelah adanya pemangkasan pada 2025, total take-home pay anggota DPR adalah sekitar Rp 65 juta per bulan. Tidak ada tantiem.
Antara Daya Saing, Transparansi, dan Legitimasi
Daya saing & pencegahan korupsi.Â
Model Singapura menunjukkan argumen "gaji tinggi untuk integritas" dengan tautan eksplisit ke pasar tenaga profesional. Secara normatif model ini defensibel bila---dan hanya bila---indikator kinerja nasional (pertumbuhan, ketimpangan, kualitas layanan publik) sungguh mengunci komponen variabel sehingga publik melihat "bayar untuk hasil", bukan sekadar status.
Keterjangkauan fiskal & simbolisme sosial
Di Malaysia dan Thailand, gaji kepala pemerintahan relatif moderat dibanding Singapura. Moderasi angka dapat memperkuat simbolisme egalitarian, tetapi tanpa arsitektur pengendali konflik kepentingan, moderasi nominal tidak otomatis berarti efisiensi ataupun integritas.
Transparansi & akuntabilitas
Brunei memperlihatkan batas kritik ketika data tak terbuka; akuntabilitas sulit diukur bila komponen "civil list", fasilitas istana, atau kendaraan dinas tidak dipublikasikan secara rinci. Kekosongan data meningkatkan jarak sosial dan menurunkan legitimasi berbasis informasi.
Keadilan relasional
Vietnam menunjukkan dilema sebaliknya: gaji formal pejabat tinggi rendah dalam denominasi pasar, bahkan setelah kenaikan basis. Dalam konteks biaya hidup perkotaan dan ekspektasi peran, risiko "kompensasi informal" meningkat bila kontrol integritas tidak ketat---sebuah temuan lazim dalam literatur ekonomi politik negara berpenghasilan menengah. Kebijakan transisi yang masih mempertahankan koefisien sementara menyiapkan skema baru adalah momentum untuk menautkan gaji pejabat tinggi ke indikator kinerja pelayanan publik, bukan sekadar inflasi atau kemampuan fiskal.
