Kebijakan ekonomi pemerintah memainkan peran penting dalam mengarahkan perekonomian suatu negara. Dua alat utama yang digunakan untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran dan pajak pemerintah, sementara kebijakan moneter melibatkan pengaturan tingkat suku bunga oleh bank sentral. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.Â
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal melibatkan keputusan pemerintah terkait pengeluaran dan penerimaan negara melalui pajak. Kedua aspek ini memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi daya beli masyarakat melalui berbagai cara. Misalnya, ketika pemerintah meningkatkan belanja untuk proyek infrastruktur, hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat karena mereka memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan.
Contoh konkret dari kebijakan ini adalah proyek pembangunan jalan tol, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya di Indonesia. Proyek-proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja selama fase konstruksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi jangka panjang dengan mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak uang dan waktu yang dapat dialokasikan untuk konsumsi.
Kebijakan Pajak
Kebijakan pajak juga memiliki pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat. Penurunan pajak penghasilan, misalnya, akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Sebaliknya, peningkatan pajak dapat mengurangi daya beli karena masyarakat memiliki lebih sedikit uang yang tersisa setelah membayar pajak.
Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dari 1% menjadi 0.5% dari omzet. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UKM dan meningkatkan daya beli pelaku usaha kecil yang merupakan bagian signifikan dari populasi. Dengan pendapatan yang lebih tinggi setelah pajak, pelaku UKM dapat meningkatkan konsumsi mereka.
Subsidi dan Bantuan Sosial
Selain pajak dan belanja infrastruktur, pemerintah juga dapat mempengaruhi daya beli melalui subsidi dan bantuan sosial. Subsidi bahan bakar, listrik, dan pangan dapat langsung mengurangi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan dasar, sehingga meningkatkan daya beli mereka. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, yang juga meningkatkan daya beli mereka.
