Gerakan Sapoe Sarebu, Pungutan Paling Romantis Sedunia

Rakyat dipaksa buta terhadap aliran dana miliaran rupiah yang bersifat wajib dan mengikat secara hukum. Namun, tiba-tiba, kita didorong untuk mengawasi uang receh seribu rupiah di kotak kaleng masjid atau sekolah. Ini adalah ironi yang memposisikan prioritas pengawasan secara terbalik. Pemerintah seolah berkata "kami tidak bisa transparan soal dana besar, tapi kami akan sangat transparan soal seribu perakmu."

Tindakan ini hanya akan memperparah krisis kepercayaan publik yang sudah kronis terhadap pengelolaan dana publik. Mengapa harus menambah beban rakyat dengan donasi receh, padahal kunci untuk mensejahterakan mereka sudah ada di tangan pemerintah, akuntabilitas total atas pajak wajib yang sudah dikumpulkan. Sapoe Sarebu bukan solusi, melainkan distraksi dari masalah pengelolaan anggaran yang tidak efisien.

Cabut Sapoe Sarebu, Tunjukkan Realisasi Pajak Kami!

Jika Pemda benar-benar ingin memperkuat solidaritas sosial, langkah yang harus diambil adalah mencabut Surat Edaran Sapoe Sarebu. Mengapa? Karena inisiatif ini hanya menjadi batu sandungan etis di tengah beban pajak WNI yang sudah sangat berat.

Fokus pemerintah seharusnya diarahkan ke dua hal. Pertama, Efisiensi Anggaran. Pastikan alokasi dana dari Pajak Daerah—yang notabene sudah gede sekali, benar-benar sampai tepat sasaran untuk program kesehatan dan pendidikan. Kedua, Transparansi Total. Buka semua data realisasi anggaran APBD secara sederhana dan mudah diakses, agar rakyat tahu ke mana perginya uang yang mereka setorkan melalui pajak wajib.

Gotong royong yang sejati dari negara adalah mengelola uang rakyat secara jujur dan profesional, bukan meminta iuran tambahan yang berbau paksaan. Seribu rupiah itu kecil, tapi ia bisa menjadi simbol kegagalan terbesar sebuah pemerintah yang gagal mengelola amanah fiskal rakyatnya sendiri. Mari kita tuntut akuntabilitas pajak, bukan receh filantropi.