Menjaga Keseimbangan Keamanan dan Pertahanan Siber

Koordinasi adalah Kunci

Indonesia tidak boleh terjebak dalam dikotomi keamanan versus pertahanan. Keduanya harus berjalan seimbang. Eskalasi global membuktikan serangan siber kini dipakai sebagai instrumen politik dan ekonomi. Indonesia tentu menjadi target potensial.

Jika serangan bersifat kriminal, otoritas sipil bisa menanganinya. Namun bila melibatkan aktor negara, logika bergeser ke ranah pertahanan. Pada titik itu, kepemimpinan dan koordinasi nasionallah yang menentukan.

RUU KKS diharapkan lahir bukan sebagai duplikasi UU TNI, melainkan sebagai umbrella law yang menyatukan semua aktor. Dengan begitu, ruang siber Indonesia tak lagi berada di area abu-abu, melainkan berdiri kokoh sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.